TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, apabila pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mencoba-coba “memainkan” anggaran dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS), dia tak akan sungkan mendemosi.
"Yang main-main (anggaran), semua akan saya stafkan tanpa TKD (tunjangan kinerja daerah). Saya udah ngancam seperti ini ke mereka," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota pada Senin, 23 November 2015.
Ahok berujar, dalam perencanaan anggaran yang diusulkan beberapa dinas, masih ada anggaran yang dinilai tidak masuk akal. "Masak, ATK (alat tulis kantor) hampir Rp 500 miliar? Masak, bayar tenaga ahli kegiatan sampai Rp 600 miliar? Masak, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bikin Festival Kota Tua Rp 10 miliar? Lu mau undang artis apa? Enggak bener gitu lho. Nah, ini mesti kami potong," ucapnya.
Ahok menuturkan munculnya dana siluman pada APBD 2015 akibat draft KUA-PPAS yang dibuat secara manual menggunakan Excel. E-budgeting pun baru dilakukan setelah KUA-PPAS ditandatanganinya. Akhirnya, dana siluman yang baru dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting setelah APBD diketok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI bisa lolos dari pengawasannya.
"Ini saya bukan fitnah lagi. UPS (uninterruptable power supply) ternyata memang siluman, tidak ada dalam KUA-PPAS. Dia ngakunya e-budgeting, padahal prosesnya bukan e-budgeting. Udah dikunci di KUA-PPAS, masuk," tutur Ahok.
Ahok mengakui memang sengaja tidak memeriksa satu per satu anggaran yang telah diajukan SKPD pada 2015. "Kenapa enggak mau sisir? Saya lagi ribut sama DPRD. Kalau ribut sama DPRD, terus ribut lagi sama eksekutif, dua keroyok satu dong. Kalau ngelawan tuh, satu lawan satu, jangan dua lawan satu. Saya kan bukan Superman. Kalau satu lawan dua, ya repot juga," katanya.
Dalam lima hari terakhir, Ahok sengaja lembur untuk memeriksa satu per satu perencanaan anggaran yang diusulkan SKPD dalam KUA-PPAS 2016. Sejak Rabu lalu, Ahok tak henti membahas anggaran hingga pukul 24.00.
Hingga kini, Ahok telah mengecek anggaran yang diajukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum Tata Air, Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Kesehatan.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
