Ahok Geram, Anak Buahnya Usulkan Alat Tulis Rp 500 Miliar  

Reporter

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, apabila pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mencoba-coba “memainkan” anggaran dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS), dia tak akan sungkan mendemosi.

"Yang main-main (anggaran), semua akan saya stafkan tanpa TKD (tunjangan kinerja daerah). Saya udah ngancam seperti ini ke mereka," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota pada Senin, 23 November 2015.

Ahok berujar, dalam perencanaan anggaran yang diusulkan beberapa dinas, masih ada anggaran yang dinilai tidak masuk akal. "Masak, ATK (alat tulis kantor) hampir Rp 500 miliar? Masak, bayar tenaga ahli kegiatan sampai Rp 600 miliar? Masak, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bikin Festival Kota Tua Rp 10 miliar? Lu mau undang artis apa? Enggak bener gitu lho. Nah, ini mesti kami potong," ucapnya.

Ahok menuturkan munculnya dana siluman pada APBD 2015 akibat draft KUA-PPAS yang dibuat secara manual menggunakan Excel. E-budgeting pun baru dilakukan setelah KUA-PPAS ditandatanganinya. Akhirnya, dana siluman yang baru dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting setelah APBD diketok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI bisa lolos dari pengawasannya.

"Ini saya bukan fitnah lagi. UPS (uninterruptable power supply) ternyata memang siluman, tidak ada dalam KUA-PPAS. Dia ngakunya e-budgeting, padahal prosesnya bukan e-budgeting. Udah dikunci di KUA-PPAS, masuk," tutur Ahok.

Ahok mengakui memang sengaja tidak memeriksa satu per satu anggaran yang telah diajukan SKPD pada 2015. "Kenapa enggak mau sisir? Saya lagi ribut sama DPRD. Kalau ribut sama DPRD, terus ribut lagi sama eksekutif, dua keroyok satu dong. Kalau ngelawan tuh, satu lawan satu, jangan dua lawan satu. Saya kan bukan Superman. Kalau satu lawan dua, ya repot juga," katanya.

Dalam lima hari terakhir, Ahok sengaja lembur untuk memeriksa satu per satu perencanaan anggaran yang diusulkan SKPD dalam KUA-PPAS 2016. Sejak Rabu lalu, Ahok tak henti membahas anggaran hingga pukul 24.00.

Hingga kini, Ahok telah mengecek anggaran yang diajukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum Tata Air, Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Kesehatan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI







Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

1 hari lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

1 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

1 hari lalu

Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

Anggaran Rp 1,8 miliar tersebut untuk membeli dua mobil listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dan lima sepeda motor listrik.


Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

2 hari lalu

Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

Sekda DKI Marullah Matali mengatakan Pemprov akan mengajukan anggaran pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas di APBD 2023.


Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

3 hari lalu

Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

Jakarta Barat membuka pendaftaran bagi warga yang ingin dapat bantuan sosial dengan mengisi Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

4 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

5 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

6 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

6 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

9 hari lalu

Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

Pemerintah Kota Bekasi menetapkan anggaran karangan bunga sebesar Rp 1,1 miliar dalam APBD tahun 2022.