Buruh Depok Tolak UMK yang Ditetapkan Gubernur  

Reporter

Buruh Depok memenuhi Jalan Juanda saat berangkat aksi ke bundaran HI Jakarta bergabung dengan puluhan ribu buruh Jabotabek, 10 Desember 2014. TEMPO/Ilham Tirta

TEMPO.CO, Depok - Ketua Forum Buruh Kota Depok Arif Rahman mengaku kecewa atas ditolaknya pengajuan upah minimum Kota Depok sebesar Rp 3.132.000 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Kami menyesalkan penetapan UMK berdasarkan PP pengupahan yang baru," katanya, Senin, 23 November 2015.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah menetapkan UMK Depok tahun 2016 sebesar Rp 3.046.000. Arif ingin pemerintah kembali mengkaji UMK yang telah ditetapkan. "Kami masih tunggu perkembangan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat," ucapnya.

Buruh di Depok menolak tegas PP 78 karena dinilai sebagai upaya pemiskinan buruh secara sistematis dan inkonstitusional. Arif berpendapat PP 78 tersebut bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang penentuan upah itu bahwa ada tiga unsur yang terlibat, yaitu pemerintah, Apindo, dan serikat buruh. Namun yang diatur dalam PP 78 hanya pemerintah dan bersifat sentralistik. "Jika pemerintah saja sudah inkonstitusional, lalu apa kita bernegara kalau seperti ini? Katanya, kita adalah negara hukum," katanya.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI-KSPI) Kota Depok Wido Pratikno mengatakan telah memberi rekomendasi kenaikan UMK Depok sebesar 14,7 persen, dari UMK tahun 2015 sebesar Rp 2.732.000. Kesepakatan ini telah melalui proses panjang antara pemerintah dan pengusaha. "Kami sudah memberikan rekomendasi sesuai pembahasan dengan pemerintah," ucapnya.

Dasar perhitungan kenaikan UMK tahun ini juga atas pertimbangan kenaikan tarif listrik pada 2016. Hal ini berkaca pada kenaikan harga bahan bakar minyak, yang selalu mempengaruhi penurunan daya beli buruh mencapai 3 persen. "Artinya, memang harus dinaikkan lagi UMK Depok sebanyak 3 persen," ucapnya.

IMAM HAMDI






SMAN 2 Depok Bantah Ada Diskriminasi ke Siswa Kristen, Kepsek Jelaskan Peristiwanya

1 jam lalu

SMAN 2 Depok Bantah Ada Diskriminasi ke Siswa Kristen, Kepsek Jelaskan Peristiwanya

Viral foto di media sosial dengan narasi belasan siswa Kristen SMAN 2 Depok sedang melakukan peribadatan di tangga dan selasar sekolah.


Tuding Diskriminasi Ekstrakurikuler Kerohanian Kristen di SMAN 2 Depok, Pembina: Udah Sering

3 jam lalu

Tuding Diskriminasi Ekstrakurikuler Kerohanian Kristen di SMAN 2 Depok, Pembina: Udah Sering

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Depok dikabarkan melakukan tindakan diskriminatif terhadap ekstrakurikuler kerohanian Kristen atau rohkris.


Wali Kota Depok: Raperda Kota Religius Urus Masalah yang Tak Disentuh Kementerian Agama

1 hari lalu

Wali Kota Depok: Raperda Kota Religius Urus Masalah yang Tak Disentuh Kementerian Agama

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan Raperda Kota Religius tidak mengurus ibadah personal. Ditolak Pemprov Jabar dan Kemendagri.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

3 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

4 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Wali Kota Depok Minta Warganya Kibarkan Bendera dan Dengarkan Pidato Nadiem Makarim Hari Ini

6 hari lalu

Wali Kota Depok Minta Warganya Kibarkan Bendera dan Dengarkan Pidato Nadiem Makarim Hari Ini

Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta warga dan juga para ASN untuk mengibarkan bendera setengah tiang kemarin. Mendengarkan pidato Nadiem Makarim.


Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

9 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

10 hari lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


Diinjak Lehernya Saat Dihukum Push Up, Sopir Truk Akhirnya Berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Depok

10 hari lalu

Diinjak Lehernya Saat Dihukum Push Up, Sopir Truk Akhirnya Berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Depok

Sopir truk Ahmad Misbah akhirnya berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri. Polisi menyatakan kasus ini telah selesai.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

13 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up