Mengapa Taksi Uber Diuber Pemerintah? Ini Alasannya...

Reporter

Editor

Bagja

Puluhan sopir taksi yang menolak kehadiran Uber dan Gojek di kota Bandung di kampus ITB, 24 Agustus 2015. Mereka menghadiri seminar 'Fenomena Transportasi Baru Kota Bandung di Era Digital' di kampus tersebut. TEMPO/PUTRA PRIMA PERDANA

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jakarta dan Kepolisian Daerah Metro menganggap Uber melanggar banyak aturan. Dari Undang-Undang Transportasi hingga Undang-Undang Angkutan Umum. Dari urusan badan hukum sampai tak bayar pajak. Karena itu, sejak tahun lalu polisi dan Dinas Perhubungan merazia mereka.

"Kasihan undang-undang diinjak-injak terus," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah seperti termuat di Koran Tempo edisi hari ini, 24 November 2015.

"Kami memang melanggar sejumlah aturan, tapi kami sudah tergantung pada pekerjaan ini," kata Haryanto, Ketua Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama—yang bermitra dengan Uber.

Cara kerja Uber:
Uber adalah aplikasi kendaraan sewa yang dibuat Uber Technologies Inc. di California, Amerika Serikat, pada 2009. Aplikasi ini menghubungkan pengendara—siapa pun yang ingin menyewakan jasa dan kendaraannya—dengan penumpang. Uber sudah ada di 54 negara. Karena berupa aplikasi, Uber tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tapi di sinilah letak persoalannya: Uber taksi dianggap melanggar banyak aturan lain.

Pajak
Uber tak membayar pajak karena transaksi antara pengguna dan sopir melalui kartu kredit. Porsinya 80 persen untuk pengemudi, 20 persen untuk Uber. Sejauh ini 100 persen untuk pengemudi karena Uber baru mengincar pelanggan.

Undang-Undang Transportasi dan Angkutan Jalan

1. Tak punya izin sebagai angkutan umum karena pelat nomor Uber hitam. Semua kendaraan Uber adalah kendaraan pribadi atau perusahaan persewaan.
2. Taksi di Indonesia hanya diberikan kepada perusahaan lokal.

Tak Berbadan Hukum
Pengemudi Uber hanya bernaung di koperasi karena Uber bukan perusahaan transportasi, melainkan perusahaan aplikasi. Dengan demikian, Uber tak punya perwakilan usaha di tiap negara.

Undang-Undang Persaingan Usaha
Uber dianggap merusak harga pasar taksi konvensional karena tarifnya tak ditentukan oleh pemerintah, sehingga tarifnya lebih murah dibanding tarif taksi konvensional.

NINIS CHAIRUNNISA






5 Tips Menghemat Uang Saat Solo Traveling

2 jam lalu

5 Tips Menghemat Uang Saat Solo Traveling

Solo traveling mungkin tampak tidak ekonomis karena banyaknya keperluan yang harus ditanggung sendirian.


Survei PDB: 83,8 Persen Warga Puas Kinerja Anies Baswedan-Riza Patria

4 hari lalu

Survei PDB: 83,8 Persen Warga Puas Kinerja Anies Baswedan-Riza Patria

Hasil survei telepolling dari Lembaga Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkan 83,8 persen warga Jakarta puas atas kinerja Anies Baswedan-Riza Patria


Pesawat Listrik Penumpang Uji Coba Mengudara, Bisa juga untuk Kargo

5 hari lalu

Pesawat Listrik Penumpang Uji Coba Mengudara, Bisa juga untuk Kargo

Pesawat listrik ini dapat digunakan untuk kargo atau orang dapat menampung hingga 9 penumpang dan dua awak.


Anies Baswedan Masukkan Jalur Sepeda dalam Rencana Detail Tata Ruang Jakarta

11 hari lalu

Anies Baswedan Masukkan Jalur Sepeda dalam Rencana Detail Tata Ruang Jakarta

Anies Baswedan memasukkan ketentuan jalur sepeda dalam Pergub Tata Ruang Kota Jakarta. Harus terintegrasi dengan transportasi massal.


Jokowi Instruksikan Mentan Dorong Produksi Jagung, Cabai, hingga Bawang

15 hari lalu

Jokowi Instruksikan Mentan Dorong Produksi Jagung, Cabai, hingga Bawang

Jokowi menginstruksikan Menteri Syahrul Yasin Limpo untuk menggenjot produktivitas tanaman pangan meski pasokan kini dalam batas aman.


Budi Karya Sebut Pemulihan Sektor Transportasi Tunjukkan Hasil Positif, Buktinya?

16 hari lalu

Budi Karya Sebut Pemulihan Sektor Transportasi Tunjukkan Hasil Positif, Buktinya?

Menhub Budi Karya mengatakan sektor transportasi sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.


Gapasdap Nilai Pemerintah Diskriminasi Soal Waktu dan Besaran Penyesuaian Tarif Transportasi

16 hari lalu

Gapasdap Nilai Pemerintah Diskriminasi Soal Waktu dan Besaran Penyesuaian Tarif Transportasi

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan menilai pemerintah diskriminasi dalam melakukan penyesuaian tarif transportasi.


Open Trip, Kemungkinan Berwisata dengan Orang Baru

18 hari lalu

Open Trip, Kemungkinan Berwisata dengan Orang Baru

Open trip perjalanan bersama yang memungkinkan berkenalan dengan orang baru sebagai rekan berwisata


INACA: Konektivitas Transportasi Darat hingga Udara Diperlukan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

18 hari lalu

INACA: Konektivitas Transportasi Darat hingga Udara Diperlukan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

INACA menyatakan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.


Tekan Inflasi, Jawa Barat Siapkan Subsidi untuk Bus AKDP

20 hari lalu

Tekan Inflasi, Jawa Barat Siapkan Subsidi untuk Bus AKDP

Jawa Barat menyiapkan subsidi BBM bagi transportasi umum yang diambil dari 2 persen dana transfer pusat.