Ditantang Ahok, BPK Ogah Buka Rekaman Pemeriksaan  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, 23 November 2015. ANTARA/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemeriksa Keuangan, Raden Yudi Ramdan, menyatakan lembaganya tidak akan memenuhi permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membeberkan rekaman video pemeriksaan Ahok kemarin kepada publik.

Menurut Yudi, rekaman video pemeriksaan Ahok tidak bisa dipublikasikan kepada publik karena merupakan salah satu bagian dari berkas pemeriksaan yang nantinya akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Rekaman yang dibuat tim kami adalah bagian dari berkas pemeriksaan. Hasilnya tidak boleh dipublikasi karena terkait dengan penegakan hukum, dalam hal ini oleh KPK," ujar Yudi saat dihubungi, Selasa, 24 November 2015.

Yudi pun membantah pernyataan Ahok bahwa BPK melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tendensius kepadanya. "Pemeriksaan dilakukan secara profesional sesuai dengan metodologi, dan tidak ada masalah. Semua sama seperti yang dilakukan pada pemeriksaan lain," ucap Yudi.

Menurut dia, tindakan BPK melarang perekaman video oleh Biro Komunikasi dan Informasi Masyarakat DKI Jakarta telah sesuai dengan prosedur. "Dalam pemeriksaan, memang tidak diperkenankan ada rekaman lain di luar milik BPK," tutur Yudi.

BPK, kata Yudi, masih mengumpulkan data yang nantinya akan diserahkan kepada KPK apabila BPK telah mendapatkan kesimpulan atas temuan-temuannya terkait dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kami harap secepatnya," ucap Yudi.

Pagi tadi, Ahok menantang BPK membuka rekaman video pemeriksaannya terkait dengan pembelian lahan RS Sumber Waras. Menurut Ahok, jika serius mencari kebenaran, BPK harus berani membuka video pemeriksaannya kepada masyarakat. "Sekarang saya tantang BPK, mari buka ke publik. Kalau dibuka, semua orang akan menilai tendensius atau tidak," ujar Ahok di Balai Kota.

Kemarin Ahok diperiksa BPK terkait dengan kasus pembelian lahan tersebut. Ahok diperiksa 12 petugas BPK sekitar sembilan jam. Menurut BPK DKI Jakarta sebelumnya, dalam kasus itu, Pemprov DKI telah merugikan negara sebesar Rp 181 miliar.

ANGELINA ANJAR SAWITRI







BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

1 hari lalu

BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

BPK menemukan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan 2021 senilai Rp 15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai. Apa kata Kemenkeu?


Banjir Jakarta, Sumur Resapan Anies Baswedan, dan Naturalisasi vs Normalisasi Ahok

2 hari lalu

Banjir Jakarta, Sumur Resapan Anies Baswedan, dan Naturalisasi vs Normalisasi Ahok

Anies Baswedan menyebutkan pembangunan sumur resapan merupakan salah satu upaya mengatasi banjir Jakarta pada beberapa lokasi cekungan.


Semester I 2022, BPK Sebut Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 T

2 hari lalu

Semester I 2022, BPK Sebut Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 T

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun pada semester I/2022.


Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

2 hari lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

3 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

3 hari lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

3 hari lalu

KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya telah bertemu dengan BPK dalam kaitan kasus Formula E. Pertemuan dilakukan Jumat pekan lalu.


Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

3 hari lalu

Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

Buntut insiden tragedi Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 125 orang itu antara lain tuntutan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur.


Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

6 hari lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

6 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran