Ahok: BPK Salahkan Kami Soal Kebijakan Umum APBD

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meresmikan pengoperasian Gedung D Rumah Sakit Umum Daerah Koja, 10 November 2015. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempertanyakan pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru menyebutkan adanya kesalahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta saat dirinya menjabat sebagai gubernur.

"Saya buka dikit deh, BPK menyalahkan kami, 'kenapa KUA-PPAS Anda tanpa angka?' Gue juga baru tahu dari Mendagri bahwa kami salah.  Justru gue tanya sama lu, kenapa waktu gue belum jadi gubernur enggak pernah mempermasalahkan?" ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, saat ditemui di Balai Kota pada Selasa, 24 November 2015.

Menurut Ahok, apabila penyusunan KUA-PPAS oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpinnya salah, KUA-PPAS yang ada di tahun-tahun sebelumnya juga seharusnya salah karena ia mengikuti cara penyusunan KUA-PPAS yang telah ada sejak dulu. "Kenapa dulu Mendagri enggak pernah mempermasalahkan APBD DKI yang salah total cara nyusunnya? Jawab saya dong. Dia malah senyum-senyum lagi," tutur Ahok.

Selain mempermasalahkan sistem administrasi keuangan yang salah, menurut Ahok, BPK juga mempertanyakan pembayaran pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta. "Kenapa Sekda yang ngurus pembayarannya semua? Ya mana gue tahu, itu urusan Sekda. Kalau Sekda salah, berarti Sekda yang dulu-dulu salah dong," ujar Ahok.

Ahok pun menyebutkan pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh BPK DKI Jakarta tendensius karena pada pemeriksaan tersebut, pemerintah DKI Jakarta dianggap merugikan negara karena telah membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang tidak sesuai dengan harga NJOP.

"Suruh orang balikin. Gimana mau balikin? BPK ngerti enggak sih cara beli tanah? Dibalikin enggak bisa dong, bayar pajak notarisnya siapa? Mesti minta izin DPRD juga. Kalau kami jual lagi, lebih mahal enggak? Kalau kami jual harga sama kayak dulu, kerugian negara enggak? Namanya memang tendensius, lalu kasih juga buah simalakama," tutur Ahok.

Ahok menyatakan, apabila BPK benar-benar ingin mencari kebenaran dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, BPK harus berani membuka video pemeriksaannya kepada masyarakat. "Saya bilang ke BPK, kalau mau bersihkan diri, mau jadi jagoan, buka aja rekamannya, pasti top kamu," ujar Ahok.

Kemarin Ahok diperiksa oleh BPK sehubungan dengan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut BPK DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta telah merugikan negara sebesar Rp 181 miliar dengan membeli lahan tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahok diperiksa oleh 12 petugas BPK selama kurang lebih 9 jam.

ANGELINA ANJAR SAWITRI






Banjir Jakarta, Sumur Resapan Anies Baswedan, dan Naturalisasi vs Normalisasi Ahok

2 hari lalu

Banjir Jakarta, Sumur Resapan Anies Baswedan, dan Naturalisasi vs Normalisasi Ahok

Anies Baswedan menyebutkan pembangunan sumur resapan merupakan salah satu upaya mengatasi banjir Jakarta pada beberapa lokasi cekungan.


Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

3 hari lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

4 hari lalu

Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

Buntut insiden tragedi Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 125 orang itu antara lain tuntutan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur.


Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

7 hari lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

7 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

9 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

11 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

12 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

12 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

16 hari lalu

Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

Anies Baswedan memasukkan kampung kota dalam regulasi baru. Menurut dia, tidak ada terminologi kampung dalam aturan lama tata ruang tahun 2014.