TEMPO.CO, Jakarta - Kota Jakarta menjadi kota paling tak aman se-Asia. Sebab, sistem keamanan di DKI Jakarta berada di posisi terakhir atau pringkat ke-50 dalam kategori kota besar se-Asia.
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, mengatakan indikator penilaian itu karena DKI kurang memiliki keamanan digital. "Tak ada CCTV yang komprehensif di Jakarta," kata Tito di Balaikota, Senin, 7 Desember 2015.
Menurut dia, CCTV yang ada hanya dari national traffic managemen center (NTMC) dan beberapa milik pribadi. Untuk itu, Tito meminta program Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memasang 6.000 CCTV dapat terlaksana tahun depan.
"Harapannya CCTV itu dapat memantau seluruh ibukota," ujarnya. Sehingga, Tito melanjutkan, kemacetan lalu lintas, kegiatan masyarakat seperti demonstrasi, dan kejahatan dapat dipantau oleh CCTV. "Akan sangat terbantu dengan CCTV."
Kriminolog dari Universitas Indonesia Kisnu Widagso, mengatakan CCTV dapat menjadi salah satu alat pencegah tindak kejahatan. "Karena orang akan berfikir, kalau melakukan kejahatan akan ketahuan," kata Kisnu.
Namun, CCTV tidak berperan banyak dalam pencegahan kejahatan, jika tidak merasuk ke dalam benak pelaku menjadi pertimbangan. "Kalau menjadi pertimbangan pelaku untuk berbuat kejahatan, artinya CCTV berfungsi dengan baik," ujarnya.
Selain itu, menurut Kisnu, CCTV juga dapat membantu mengungkap tindak kejahatan yang sudah terjadi. Misalnya, pelaku terekam dalam CCTV, sehingga penegak hukum dapat mengetahui ciri dan wajah pelaku. "Tapi itu, jika CCTV bagus dan jelas. Sekarang ini kan kebanyakan CCTV mati dan tidak berfungsi."
Menanggapi permintaan Tito, Gubernur Basuki tengah mempersiapkan pengadaan sebanyak 4.000 CCTV yang akan disebar di seluruh area publik DKI Jakarta. Targetnya CCTV itu sudah akan terpasang, pada Juni 2016.
Ahok--sapaan Basuki-- menginginkan CCTV tersebut dapat mendeteksi wajah. "Jadi, nanti mudah diintegrasikannya," kata Ahok di kantornya, kemarin.
Menurut dia, keberadaan CCTV sangat penting untuk meningkatkan keamanan di Jakarta. Karena itu, perlu didukung dengan integrasi data digital penduduk lainnya, seperti dengan sistem e-KTP.
"Jadi, bisa langsung dicocokin dan akan terlacak semua," ujarnya. Selain data penduduk, Ahok pun berencana mengintegrasikan dengan data lainnya, seperti usaha dan penghasilan seseorang.
Beberapa tempat yang akan menjadi prioritas pemasangan CCTV yakni pemukiman yang rawan tawuran, tindak kriminal, serta berkaitan dengan kepentingan publik seperti waduk. CCTV itu akan dihubungkan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk mempercepat penanganan masalah.
Basuki merinci, saat ini CCTV sudah terpasang di sungai dan pintu air berjumlah 12 unit, kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 8 unit, dan kawasan Johar Baru di Jakarta Pusat 26 unit. Dua lokasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak juga dipasangi cctv dan 128 lokasi lainnya tersebar di lima wilayah.
Selain CCTV, menurit Tito, sistem keamanan lain yang belum dimiliki adalah emergency call. Sistem panggilan darurat sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan disaat darurat. Misalkan seorang wanita yang sedang berjalan tengah malam dibuntuti seseorang atau seseorang terkena serangan jantung.
Gubernur DKI, kata Tito, sudah memiliki ide yang dinamakan one one nine (119), untuk panggilan darurat. Nantinya nomor itu akan diintegrasikan kepada polisi, ambulas, dan petugas kebakaran. "Seperti kasus kecelakaan KRL dengan Metromini, ambulans, polisi, dan petugas kebaran cepat sampai di lokasi," ujar Tito. "Tapi, akan lebih baik lagi kalau sistemnya satu atap."
MAYA AYU PUSPITASARI | GHOIDA RAHMAH | LINDA HAIRANI
