Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapolsek Tebet Bantah Pukul Anggota LBH Alldo Felix, tapi Fotonya...  

image-gnews
Seorang anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di hajar sejumlah petugas kepolisian dan petugas Satpol PP saat melakukan pendampingan warga korban penggusuran Bukit Duri Poncol, Jakarta, 12 Januari 2016. Anggota LBH dianggap menjadi provokator warga yang akan tergusur. TEMPO/Subekti
Seorang anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di hajar sejumlah petugas kepolisian dan petugas Satpol PP saat melakukan pendampingan warga korban penggusuran Bukit Duri Poncol, Jakarta, 12 Januari 2016. Anggota LBH dianggap menjadi provokator warga yang akan tergusur. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.COJakarta - Kepala Kepolisian Sektor Tebet Komisaris Polisi Nurdin Rahman membantah telah memukul salah satu anggota lembaga bantuan hukum bernama Alldo Felix Januardy.

Anggota LBH, Alldo Fellix Januardy, sebelumnya melaporkan telah mengalami tindak kekerasan saat mencoba memediasi warga yang menolak penggusuran dengan aparat. Ia mengaku dikeroyok oleh lima personel Satpol pp dan Polri. 

Menurut Alldo, Mahludin, Camat Tebet; dan Nurdin, Kapolsek Tebet, ikut memukul dan mendorongnya. Ia juga mengaku diancam ditangkap jika berbicara.

"Enggak ada pemukulan," ujar Nurdin saat ditemui di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Januari 2016. 

Nurdin menjelaskan, sejak semalam, pihak LBH sudah ada di lokasi. Saat polisi ingin memasukkan alat berat, mereka menghalangi. "Akhirnya kami ngalah, tunggu besok," katanya.

Esoknya, sekitar 15 warga dan 4 anggota LBH menutup jalan dengan menumpuk bangku. Lima belas warga yang menolak tersebut berkeras melarang alat berat masuk. Camat yang saat itu ikut datang, kata Nurdin, menyuruh mereka membawa surat kontrak lengkap sehingga nanti pihaknya akan membayar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, menurut Nurdin, warga tetap menolak. Akhirnya terjadi saling tarik antara warga dan polisi.

Seorang warga yang menolak disebut namanya bersaksi tidak ada upaya tindak kekerasan dari polisi. "Saya lihat sendiri, tidak ada pemukulan," tuturnya.

Pemerintah Jakarta menggusur puluhan rumah warga yang berada di bantaran Kali Ciliwung, yang melintasi Bukit Duri, pada Selasa, 12 Januari 2015. Penggusuran ini dilakukan dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung. Sebanyak 320 personel kepolisian menyebar di lokasi. Tiga alat berat backhoe berada pinggir-pinggir kali. Beberapa warga terlihat ikut menghancurkan dinding-dinding yang roboh. 

MAYA AYU PUSPITASARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Said Didu Mengkritik soal Pembebasan Lahan PIK 2, Berujung pada Laporan UU ITE

16 hari lalu

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu bersalaman dengan Kuasa Hukum Jokowi - Maaruf Amin usai memberikan kesaksiannya pada sidang lanjutan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 dengan agenda mendengarkan kesaksian di MK, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Said Didu Mengkritik soal Pembebasan Lahan PIK 2, Berujung pada Laporan UU ITE

Said Didu dilaporkan melanggar UU ITE soal kritik pembebasan lahan PIK 2 yang berakibat pada penggusuran warga.


Ratusan Advokat Disebut Siap Bela Said Didu di Kasus PSN PIK 2

16 hari lalu

Muhammad Said Didu. TEMPO/Hilman Fathurrahman  W
Ratusan Advokat Disebut Siap Bela Said Didu di Kasus PSN PIK 2

Ratusan orang tim kuasa hukum dari berbagai kantor hukum akan membela Said Didu. Mereka mengecam keras adanya dugaan kriminalisasi terhadap Said Didu dalam menyuarakan aspirasinya.


Top 3 Hukum: Pemilik Asep Stroberi, Fasilitas Jet Pribadi Kaesang-Erina Gudono Dianggap Gratifikasi, serta Hubungan Harvey Moeis dengan Brigjen Mukti Juharsa

21 hari lalu

Erina Gudono dan Kaesang Pangarep di Santa Monica Pier, California, Amerika Serikat. Instagram
Top 3 Hukum: Pemilik Asep Stroberi, Fasilitas Jet Pribadi Kaesang-Erina Gudono Dianggap Gratifikasi, serta Hubungan Harvey Moeis dengan Brigjen Mukti Juharsa

Berita Hukum yang paling banyak dibaca pada hari ini meliputi siapa di balik pemilik Asep Stroberi yang lolos dari penggusuran serta dua berita lain.


Siapa Pemilik Asep Stroberi yang Restorannya Kokoh Berdiri saat Penggusuran PKL Puncak?

22 hari lalu

Bangunan Restoran Asep Stroberi atau Astro yang berdiri di lahan eks Rindu Alam, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Siapa Pemilik Asep Stroberi yang Restorannya Kokoh Berdiri saat Penggusuran PKL Puncak?

Asep Stroberi adalah restoran keluarga yang menawarkan hidangan khas Sunda yang dimiliki oleh Asep Haelusna.


HUT RI di IKN, Pesan Warga Pemaluan untuk Pemerintah: Jangan Usir Kami dari Tempat Kelahiran

32 hari lalu

Petugas mengecek kondisi luar Istana Negara IKN jelang pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 16 Agustus 2024. Upacara peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini diadakan di dua tempat yaitu di Istana Merdeka, Jakarta, dan di Ibu Kota Nusantara (IKN). ANTARA FOTO/Fauzan
HUT RI di IKN, Pesan Warga Pemaluan untuk Pemerintah: Jangan Usir Kami dari Tempat Kelahiran

Sejumlah warga Desa Pemaluan, Sepaku, Kalimantan Timur yang terdampak pembangunan IKN masih berharap tidak terusir dari tanah kelahirannya


Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

11 Juli 2024

Penggusuran paksa kantor PKBI di Jalan Hang Jebat Jaksel (Sumber: Eko Maryadi, Direktur Eksekutif PKBI)
Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

Direktur Eksekutif PKBI Eko Maryadi minta pihak Kemenkes membawa surat keputusan eksekusi dari pengadilan, baru PKBI akan pindah dengan sukarela.


Pemkab Bogor Menggusur Para PKL di Kawasan Puncak, Mau Dipindah ke Rest Area

24 Juni 2024

Sejumlah bangunan liar dan lapak para PKL di kawasan Puncak ditertibkan oleh Pemda Bogor, ada yang Terima dan tidak. Yang menerima dipindahkan ke rest area dan mereka yang menolak memprotes dengan mengadang petugas di jalan raya Puncak, Cisarua, Bogor. Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/M.A MURTADHO
Pemkab Bogor Menggusur Para PKL di Kawasan Puncak, Mau Dipindah ke Rest Area

Pemkab Bogor tengah menertibkan kawasan Puncak dari para pedagang kaki lima atau PKL. Para pedagang melawan penggusuran tersebut.


Sengketa HGB PT IKU dan Warga Desa Telemow, Walhi Minta Keterbukaan Dokumen

23 Juni 2024

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sengketa HGB PT IKU dan Warga Desa Telemow, Walhi Minta Keterbukaan Dokumen

Walhi menyesalkan putusan permohonan informasi publik terhadap dokumen HGB PT ITCI Kartika Utama yang berpotensi menggusur warga Desa Telemow.


Sengkarut Penggusuran Warga Stren Kali di Rusunawa Gunungsari

18 Mei 2024

Ilustrasi rusunawa. jabarprov.go.id
Sengkarut Penggusuran Warga Stren Kali di Rusunawa Gunungsari

Baru-baru ini Warga Stren Kali yang mendiami Rusunawa Gunungsari, Surabaya, mengalami penggusuran


Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

14 April 2024

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.