Ahok Batalkan Pembangunan 6 Ruas Tol Dalam Kota

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di Balai Kota. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di Balai Kota. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akhirnya membatalkan rencana pembangunan 6 ruas tol dalam kota Jakarta. Menurut Ahok, dia sudah mendapat restu pembatalan itu dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. "Pak Basukinya sudah setuju," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat, 19 Februari 2016.

    Ahok mengatakan persetujuan itu didapat saat rapat mengenai pembangunan enam ruas tol bersama Presiden Joko Widodo.

    Namun, Ahok berujar belum mendapat surat balasan resmi persetujuan pembatalan dari Kementerian PUPR. Tapi, sebenarnya izin lisan sudah dikantongi langsung olehnya.

    Pertimbangan pemberian restu pembatalan proyek itu menurut Ahok karena dapat menghemat anggaran untuk pembebasan lahan jalan tol lain di luar Ibu Kota. "Jadi hemat kan, uangnya digunakan untuk bebasin lahan di luar Jakarta, kan beli lahan di sini mahal," ucapnya.

    Adapun, Ahok berencana untuk mengalihkan pembangunan itu menjadi jalan arteri layang. Terlebih, pembangunan ruas tol dalam kota tersebut tak sepenuhnya ia setujui. Tapi, belakangan dia bersikeras untuk melanjutkan pembangunannya.

    Sebelumnya Ahok menargetkan pembangunan enam ruas tol dalam kota dimulai pada tahun ini. Ruas pertama yang dibangun adalah Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang. Namun pembangunan tak kunjung dimulai.

    Ahok sebelumnya juga mengatakan jika Pemerintah DKI yang membangun jalan itu maka bentuknya bukan jalan tol melainkan jalan layang yang dipasangi electronic road pricing (ERP).

    Pembangunan 6 ruas tol dalam kota banyak menuai kritikan dan penentangan. Pembangunan jalan tol di dalam kota dianggap malah akan membuat macet jalanan  Ibu Kota. Namun Ahok berkukuh tetap akan membangunnya saat itu. Megaproyek senilai Rp 42 triliun itu awalnya ditargetkan rampung pada 2022, namun Ahok meminta percepatan pembangunan hingga 2018.

    INGE KLARA SAFITRI|JULI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.