Jadi Saksi Kasus UPS, Ahok Penuhi Panggilan Bareskrim  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 4 Februari 2016. Dalam kesaksiannya, Ahok mengaku tidak mengetahui mengenai pengadaan 25 UPS pada Angggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 4 Februari 2016. Dalam kesaksiannya, Ahok mengaku tidak mengetahui mengenai pengadaan 25 UPS pada Angggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri hari ini, 25 Februari 2016. Ahok datang terkait dengan kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta periode 2014.

    Ahok datang ke Bareskrim pada pukul 08.00 WIB dengan mengenakan kemeja batik cokelat. Ia datang dengan mobil Nissan berpelat nomor B-1966-RFJ.

    Ahok mengaku siap diperiksa Bareskrim. "Gak ada persiapan apa-apa. Ya jawab-jawab saja," katanya sambil berjalan masuk ke ruangan. Saat ini ia masih menjalani pemeriksaan di Bareskrim.

    Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Bareskrim Brigadir Jenderal Agus Rianto mengatakan Ahok akan diperiksa untuk melengkapi berkas pengembangan tersangka UPS, Firmansyah dan Fahmi Zulfikar. Ini merupakan kali pertama Ahok diperiksa di Bareskrim ihwal kasus UPS.

    Ahok sempat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kasus tersebut. Kesaksian Ahok dinilai membuka peluang bakal ada tersangka baru dalam kasus ini. Dalam kesaksiannya, Ahok mengungkapkan beberapa hal.

    Menurut dia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ikut bertanggung jawab atas lolosnya pengadaan UPS dalam APBD Perubahan 2014. Soalnya, Bappeda bertugas memasukkan nomor rekening setiap nomenklatur yang ada di Rancangan APBD.

    Hingga saat ini, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dalam kasus UPS, di antaranya Alex Usman, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemprov Jakarta Barat; dan Zaenal Solaeman, pejabat pembuat komitmen pembelian UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Keduanya telah ditahan.

    Selain itu, Fahmi Zulfikar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat; Muhammad Firmansyah dari Fraksi Partai Demokrat; dan Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima Harry Lo juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...