Lulung Klaim Temukan Bukti Baru Korupsi RS Sumber Waras  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kiri), bersalaman dengan dengan Wakil DPRD, Abraham Lunggana, dalam acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. Ahok bersama  Lulung kerap berbeda pandangan terkait isu RUU Pilkada. TEMPO/Dasril Roszandi

    Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kiri), bersalaman dengan dengan Wakil DPRD, Abraham Lunggana, dalam acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. Ahok bersama Lulung kerap berbeda pandangan terkait isu RUU Pilkada. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung mengklaim memiliki bukti baru dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Temuan tersebut, kata Lulung, telah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri. Namun ia enggan menguraikan temuan tersebut.

    "Temuan baru ini merupakan cikal bakal persoalan dugaan korupsi pada 2014," kata Lulung setelah menghadiri musyawarah kerja wilayah Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Kamis, 3 Maret 2016.

    Temuan tersebut, kata Lulung, bermula ketika Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan hasil paripurna pada 13 Agustus 2014. Pada 22 September, tutur Lulung, pemerintah daerah setingkat gubernur wajib mengevaluasi keuangan daerah.

    "Saat itu Gubernur DKI Jakarta tidak pernah melakukan evaluasi seperti yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri," katanya. Menurut Lulung, ini multitafsir dan menimbulkan dugaan banyak pelanggaran.

    Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi masih menyelidiki adanya dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta, yang diduga melibatkan Ahok. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan KPK masih harus menemukan dua alat bukti untuk menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan.

    Basaria mengatakan komisi belum menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam proses pembelian RS Sumber Waras, meski sudah menerima audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Artinya, kasus dugaan korupsi itu sulit dinaikkan ke tingkat penyidikan.

    BACA: KPK: Kasus RS Sumber Waras Belum Ada Unsur Korupsi

    Menanggapi hal ini, Lulung mengatakan, "Sangat membingungkan itu pernyataan pribadi atau KPK. Kami anggap pernyataan Basaria itu pernyataan pribadi."


    ARKHELAUS W.

    Lihat videonya:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.