Lapor ke DPR, Ratna Sarumpaet: Bukan Gulingkan Ahok  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Gerakan Selamatkan Jakarta, Ratna Sarumpaet saat mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III di Gedung Nusantara II, Jakarta, 15 Maret 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Koordinator Gerakan Selamatkan Jakarta, Ratna Sarumpaet saat mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III di Gedung Nusantara II, Jakarta, 15 Maret 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Gerakan Selamatkan Jakarta sekaligus, Ratna Sarumpaet, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menemui anggota Komisi Hukum dan menyampaikan pengaduannya terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

    Kedatangan Ratna dan rekan-rekannya dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Sosial Peduli Jakarta diterima oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman dan Bambang Soesatyo. Ia membantah bila pengaduannya itu dimaksudkan untuk menggulingkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang akan maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan 2017 mendatang. BACA: Ahok: Terima Kasih Sekaligus Kasihan pada Ratna

    Bukan untuk menggulingkan. Kalau ada calon lain terduga korupsi kan kita persoalkan juga. Tapi beliau (Ahok) ini kan inkumben, jangan sampai nanti masyarakat kecewa," kata Ratna di gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.

    Ia menyatakan bahwa saat ini sedang dalam proses pemilihan kepala daerah DKI Jakarta dan tidak ingin memilih gubernur yang diduga korupsi. Menurutnya, akan lebih baik kalau Ahok maupun pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras itu mau diperiksa.

    "Tapi yang terjadi malah perang mulut. Yang mengatakan bahwa itu ada dugaan malah dianggap fitnah," ujarnya. BACA: KPK: Ratna Lu Dengerin

    Ratna juga menyayangkan adanya ujaran di media sosial yang mengaitkan kasus tersebut dengan suku, ras, dan agama (SARA) yang dapat memecah belah persatuan. Tatanan keberagaman, kata dia, seperti dikoyak-koyak. "Kita hanya persoalkan satu hal tapi jangan diseret kemana-mana."  BACA: Tempo Bantah Berita Ratna akan Menari di Monas

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.