Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aksi Buruh Akan Direkam

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah kameramen akan disebar pada titik-titik tertentu di wilayah Jakarta saat aksi peringatan hari buruh 1 Mei 2006. "Aparat akan merekam aksi buruh dari awal sampai akhir," jelas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, usai Musyawarah Pimpinan Daerah membahas antisipasi aksi buruh, di Balai Kota, Kamis (27/4).Sutiyoso menegaskan, aparat kemananan tidak akan segan-segan memproses secara hukum terhadap perorangan atau kelompok yang berbuat anarkis pada aksi itu. Selain itu, aparat keamanan juga akan diisebar di sepanjang rute aksi. Langkah itu, kata dia, dilakukan untuk mencegah terulangnya tindakan perusakan sejumlah sarana prasarana publik saat aksi buruh tanggal 5 April lalu.Untuk mengamankan aksi buruh tanggal 1 Mei itu, jelas Sutiyoso, telah dipersiapkan aparat keamanan gabungan sebanyak 21 ribu personel. Rinciannya, 12 ribu personel dari Polda Metrojaya, 5 ribu dari TNI semua angkatan, dan 4 ribu personel dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Ditambah unsur dari masyarakat," katanya. Gelar pasukan pengamanan tersebut akan dilakukan hari Jumat (28/4) di Monas. "Cek personel dan kesiapan," kata Sutiyoso.Sutiyoso mengatakan, pihaknya menghargai perjuangan para buruh dengan cara demonstrasi, sepanjang aksi yang dilakukan berlangsung damai, tertib, tidak anarkis, dan tidak menimbulkan rasa takut bagi masyarakat. "Masyarakat juga tetap bekerja seperti biasanya," dia mengimbau.Keamanan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, Sutiyoso menegaskan, merupakan harga mati. "Keamanan ibu kota adalah barometer keamanan nasional," ujarnya. Apabila keamanan ibu kota terganggu, kata dia, akan berimbas ke daerah dan sektor lain. Sebab itu, kata dia, tidakada kompromi untuk menjaga kemananan daerah Jakarta.Ditanya kemungkinan perintah tembak di tempat aksi berkembang menjadi anarkis, Sutiyoso tidak menjawab tegas. "Ada mekanismenya," jawabnya. Dia menjelaskan, penanganan pertama dilakukan oleh aparat kepolisian. Apabila pihak kepolisian sudah tidak sanggup, barudiserahkan ke militer. "Kalau militer sudahdilibatkan, tak ada kompromi lagi, hanya bedil yang dibawa, kami harap tidak terjadi seperti itu," tukasnya.Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Firman Gani menjamin, pengamanan aksi buruh tanggal 1 Mei itu akan dilakukan dengan cara persuasif. Aparat yang bertugas tidak akan akan dilengkapi dengan persenjataan sebagaimana yang biasa digunakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa."Baik senjata, gas air mata, sampai tongkat," ujarnya sebelum rapat Muspida.Aksi buruh tersebut, lanjut Firman, juga tidak akan dibubarkan sebelum usai. Selain itu, peserta aksi dari luar daerah juga diizinkan masuk. Syaratnya, harusmenyertakan surat-surat yang menyatakan keanggotaannya sebagai serikat buruh dari daerah asal. Kebebasan itu pun dengan catatan jika Jakarta dinilai belum penuh. "Kalau sudah penuh, maka kita akan tahan agar tidakmasuk terus menerus," tambahnya.Kepala Dinas Tramtib dan Linmas DKI Jakarta Harianto Badjoeri menambahkan, pengerahan aparat dari Pemerintah Provinsi bersifat memback-up pihak kepolisian. Personel tersebut akan dikonsentrasikan di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya pada sejumlah titik-titik rawan seperti Jalan Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, kawasan Sudirman-Thamrin, serta Monas. "Kawasan itu masuk dalam ring satu, ada kantor presiden dan wakil presiden, juga kantor kedutaan besar negara lain," jelasnya. harun mahbub
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demo Buruh Blokade Jalan, Bekasi Macet Parah

30 November 2023

Buruh memblokade jalan akses keluar tol Bekasi Barat di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Adi Warsono
Demo Buruh Blokade Jalan, Bekasi Macet Parah

kemacetan akibat demo buruh meluas hingga kawasan Summarecon Bekasi dan Kranji hingga ke ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.


Aksi Mogok Buruh Memprotes Reformasi Pensiun Prancis, Ribuan Ton Sampah Teronggok di Paris

14 Maret 2023

Pengunjuk rasa melakukan demonstrasi menentang rencana reformasi pensiun pemerintah Prancis di Paris sebagai bagian dari hari ketiga pemogokan nasional dan protes di Prancis, 7 Februari 2023. REUTERS/Sarah Meyssonni
Aksi Mogok Buruh Memprotes Reformasi Pensiun Prancis, Ribuan Ton Sampah Teronggok di Paris

Pemogokan buruh yang berlarut-larut telah menambah putaran baru pada perselisihan Prancis yang membara atas reformasi pensiun


Tolak Penetapan Upah Minimum 2022, Dua Juta Buruh Bakal Mogok Nasional

16 November 2021

Presiden Partai Buruh Said Iqbal. TEMPO/Lani Diana
Tolak Penetapan Upah Minimum 2022, Dua Juta Buruh Bakal Mogok Nasional

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan mengatakan lebih dua juta buruh dari ratusan ribu pabrik akan melaksanakan mogok nasional


Buruh Kembali Mogok Nasional, Minta Omnibus Law Dibatalkan

7 Oktober 2020

Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6 Oktober 2020. Aksi mogok kerja dari tanggal 6-8 Oktober tersebut akibat pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah RI. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Buruh Kembali Mogok Nasional, Minta Omnibus Law Dibatalkan

KSPI menyatakan buruh akan kembali menggelar mogok nasional, meminta pemerintah membatalkan Omnibus Law.


Mogok Nasional, Sebagian Buruh Bekasi Tetap Masuk Kerja

24 November 2015

Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bekasi berunjuk rasa di halaman gedung Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang, 30 Juli 2015. Mereka menuntut pemerintah dan pengusaha agar mengevaluasi sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3) agar kasus kecelakaan kerja tidak terulang lagi. Tempo/Adi Warsono
Mogok Nasional, Sebagian Buruh Bekasi Tetap Masuk Kerja

Sebagian buruh tak ikut mogok nasional dan memilih bekerja seperti biasanya karena tak ingin mengambil risiko di-PHK oleh perusahaan.


Buruh Mogok Kerja, Perusahaan di Bekasi Tetap Berproduksi

24 November 2015

Ilustrasi Pabrik baja. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Buruh Mogok Kerja, Perusahaan di Bekasi Tetap Berproduksi

Polisi telah memberikan jaminan kepada pengusaha di Bekasi bahwa tidak ada aksi sweeping di perusahaan dalam aksi buruh mogok nasional.


Soal Kasus Go-Jek, Ini Pendapat Menaker Hanif Dhakiri

11 November 2015

Ini Alasan Nadiem Makarim Dirikan GoJek
Soal Kasus Go-Jek, Ini Pendapat Menaker Hanif Dhakiri

Menaker Hanif Dhakiri mengatakan Go-Jek, perusahaan milik Nadiem Makarim, seperti bisnis online.


Tolak PP Pengupahan, Buruh Ancam Mogok Massal

29 Oktober 2015

Sejumlah buruh memegang poster saat melakukan aksi demo di depan Istana Merdeka, Jakarta, 28 Oktober 2015. Dalam aksinya buruh mencabut Peraturan Pemerintah Pengupahan. TEMPO/Subekti.
Tolak PP Pengupahan, Buruh Ancam Mogok Massal

Peraturan Pemerintah tentang pengupahan dianggap melanggar
Undang Undang Ketenagakerjaan.


Aksi Mogok Kerja Pekerja Tol, Ini Kata Serikat Pekerja

22 Oktober 2015

Ilustrasi jalan tol. TEMPO/Subekti
Aksi Mogok Kerja Pekerja Tol, Ini Kata Serikat Pekerja

Para pekerja menuntut dua hal kepada PT Jasa Marga, yaitu membatalkan pembentukan PT JLO dan mengangkat para pekerja kontrak menjadi karyawan tetap.


Buruh Mogok, Pelabuhan Tanjung Priok Macet  

16 Januari 2014

Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok terlihat dari ketinggian, Jakarta, Kamis (21/2). TEMPO/Tony Hartawan
Buruh Mogok, Pelabuhan Tanjung Priok Macet  

Aktifitas pelabuhan sempat berhenti total selama tiga jam.