Gaduh Ahok Vs Yusril: Sekongkol Rustam hingga Kalah di PTUN  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Yusril Ihza Mahendra. TEMPO

    Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Yusril Ihza Mahendra. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemberitaan mengenai perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan bekas Menteri Hukum Yusril, menyita perhatian publik dalam sepekan belakangan ini.

    BACA JUGA:
    Survei: 9 dari 10 Orang Sungkan Menegur Orang yang Bau Badan
    Kenapa Laba-laba Tidak Terjerat Jaringnya Sendiri?

     Pokok persoalan yang menjadi perdebatan hangat mereka terjadi di segala arena, mulai dari penggusuran dan tuduhan-tuduhan di balik mundurnya Wali Kota Rustam Effeendi berikut ini rangkumannya:  

    1. Ahok Tuding Yusril Bela Luar Batang untuk Kampanye
    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai keputusan pemerintah Provinsi DKI untuk tidak bekerja sama dengan Yusril Ihza Mahendra adalah keputusan yang tepat. Hal ini menyusul isu jika Yusril sempat akan menjadi pengacara Pemerintah DKI Jakara semasa era kpemimpinan Joko Widodo. (Baca: Ahok Tuding Yusril Bela Luar Batang untuk Kampanye)

    Menurut Ahok, Yusril adalah pengacara yang membuat pemerintah Provinsi DKI menahan SP3 untuk kasus Bantargebang. "Bisa bayangin enggak kalau Pak Yusril kemarin sebagai pengacara di DKI, ketika DKI sedang beperkara dengan swasta, dibayar swasta dia ikut," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 28 April 2016. (Baca: Ahok Ingin Luar Batang untuk Wisata Religi, tapi... )

    Ahok mengatakan saat ini Yusril banyak memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan kampanye, termasuk kasus Luar Batang. "Mesti ingat, lho, yang semen di Jawa Tengah juga dia bela pengusaha, bukan bela rakyat. Bagaimana kita bisa putuskan bekerja sama dengan Pak Yusril? Untuk kepentingan kampanye dia bela sekarang Luar Batang."

    Selanjutnya: Tantang di Pengadilan....


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.