PLN Diminta Hapus Rekening PJU Liar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang meminta meminta Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang menghapus tagihan rekening sekitar 15.000 titik lampu penerangan jalan umum (PJU) liar.Pemerintah setempat mengklaim terkena kewajiban pembayaran rekening PJU ilegal itu mencapai Rp 200 juta/bulan. "Kami sudah minta semua kewajiban pembayaran atas penerangan jalan umum illegal itu segera dihapus. Ini sangat merugikan kas daerah, jika dihitung nilainya mencapai Rp 2,4 miliar setahun," ujar Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Tangerang Mifta'ul Ilmi hari ini. Menurutnya, titik-titik PJU tersebut tersebar di 26 kecamatan di daerahnya. Lampu-lampu tersebut dipasang warga dengan menyambung tanpa seizin Dinas Kebersihan dan Pertamanan, namun kemudian tagihan rekeningnya oleh PLN dibebankan kepada instansi itu. Menurutnya, PJU illegal itu berbentuk seperti penerangan umum di gang-gang, lampu di lapangan badminton, dan juga ada yang dipasang berjajar di pinggir-pinggir jalan mirip PJU resmi DKP. "PLN mestinya yang menertibkan, yang penting instansi kami minta hapus beban rekeningnya," kata Mifta'ul Ilmi. Joniansyah

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.