Rawa Bebek dari Dekat: Hidup Gagap Orang Luar Batang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek di Jakarta Timur, 6 Januari 2016. ANTARA FOTO

    Suasana bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek di Jakarta Timur, 6 Januari 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, JakartaPemerintah Jakarta memindahkan penghuni Pasar Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara, ke rumah susun Rawa Bebek di Pulogebang, Jakarta Timur, yang jaraknya sekitar 25 kilometer. Penertiban kawasan Luar Batang itu untuk menjadikannya kawasan reliji, penataan pasar, ruang hijau, dan tanggul penahan rob. Wartawan Tempo, Riky Ferdianto, menginap di Rawa Bebek dua pekan lalu untuk mengetahui dampak relokasi pada hidup orang Pasar Ikan. Artikel ini dimuat berseri dalam tiga edisi Koran Tempo 2-4 April 2016, dengan tambahan pada bagian akhir.

    ***

    Sejak 204 keluarga dari Pasar Ikan mulai menempati rumah susun Rawa Bebek pada 11 April 2016, Elfridus harus bekerja lebih keras. Area kerja petugas kebersihan ini semua lantai di Tower F. Penduduk Pasar Ikan merupakan penghuni pertama Tower A dan F yang selesai dibangun pemerintah Jakarta pada awal tahun ini.

    Setiap tower berisi 125 unit di enam lantai. Saat kosong, Elfridus hanya perlu sekali mengepel satu lantai sehari. Kini, ia harus membersihkannya paling tidak empat kali. “Sekarang lebih sering kotor,” katanya. Setiap keluarga menghuni satu unit dengan jumlah orang minimal empat.

    Selasar dan aula selalu kotor karena diinjak ratusan pasang kaki. Ada lift—satu-satunya di rumah susun yang ada di Jakarta—tapi banyak yang turun-naik memakai tangga. Dan tak hanya lantai kotor, dua hari setelah penghuni tiba, Elfridus harus menghalau tinja manusia.

    Tinja itu teronggok di selasar lantai 2. Baunya menyengat hingga ke ujung lorong. Tak ada yang mengaku buang tinja di sana, juga tak ada yang menunjuk pelakunya.

    Esoknya, dan esoknya lagi, selama lima hari, Elfridus menemukan kotoran serupa. Menclak-menclok di lima tempat. “Di taman depan ada dua,” katanya. Ia pun melapor kepada pengelola.

    Krismawati, pengelola rumah susun, mengumpulkan penghuni di aula lantai dasar untuk mencari tahu pemilik tinja itu. Dari keterangan mereka ada dugaan anak-anak berak sembarangan. “Mereka belum terbiasa memakai toilet jongkok,” kata dia. Kris meminta penghuni mulai belajar dan mengajari anak-anak mereka memakai toilet jongkok. Setelah penataran itu, Elfridus tak lagi bersirobok dengan tinja di lantai manapun.

    TONTON: Rumah Susun Rawa Bebek Sepi Peminat

    Hidup memang berubah bagi penduduk Pasar Ikan. Tak hanya kebiasaan buang air besar, tapi juga hidup sehari-hari dan penghasilan. Rumah susun Rawa Bebek hanya salah satu yang ditempati. Lainnya pindah ke rumah susun Marunda dan Kapuk Muara. Unit di Rawa Bebek lebih sempit karena flat ini dibuat untuk para lajang.

    Total penduduk yang tergusur sebanyak 396 keluarga. Yang tak pindah, bertahan di Pasar Ikan dan tinggal di perahu, terutama para nelayan. Mereka yang pindah ke sini umumnya kerja di darat: sopir, pedagang ikan, buruh serabutan.

    Rumah susun Rawa Bebek persis di samping jalan inspeksi Kanal Banjir Timur. Terminal Pulogebang, Jalan Bekasi Raya, dan stasiun Cakung bisa dijangkau dalam lima menit dengan sepeda motor. Pasar Cakung dan berbagai sarana pendidikan juga tersebar tak jauh dari lokasi itu. Transportasi masih terbatas. Hanya ada bus TransJakarta yang gratis bagi penghuni tiap jam tertentu.

    Karena sempit, hanya kamar dan dapur berukuran 24 meter persegi, penghuni tak banyak membawa barang dari rumah mereka yang sudah rata tanah. Di unit Agus Susilo di lantai 2 Blok A, perkakas rumah tangga berebut tempat. Dengan fasilitas ranjang bertingkat, dua meja dan kursi, serta lemari ukuran besar, Agus tak punya ruang lain untuk menyimpan bawaannya.

    BACA: Rumah Susun Rawa Bebek Dibangun Khusus untuk Buruh

    Ruang jemuran ia ubah menjadi dapur. Agus tidur di tikar plastik di lantai bersama istrinya. Itu pun jika si bungsu yang tiga tahun tak merengek minta dikeloni di ranjang. Setiap malam Agus tidur dengan kipas angin untuk menghalau pengap dan gerah. Jika jendela dibuka, hawa rada adem, tapi ia akan begadang menepuk nyamuk hingga pagi.

    Agus juga harus bangun lebih awal. Sopir antar-jemput anak sekolah di Pademangan ini harus berangkat ke tempat kerja jam lima, satu jam lebih cepat dibanding ketika di Pasar Ikan. Ia juga harus mengeluarkan ongkos bus Rp 15 ribu sehari. “Semua jadi berubah,” katanya.

    Selain harus bangun lebih pagi karena jarak Pademangan-Rawa Bebek bertambah satu jam perjalanan dengan bus berongkos Rp 15 ribu, Agus juga punya beban lain yakni membayar pulsa listrik. Baru sepuluh hari tinggal di sana ia sudah habis Rp 150 ribu. Di Pasar Ikan, uang sebesar itu untuk satu bulan.

    Hingga kini Agus tak paham hitungan beban listrik. Jumlah daya listrik di unitnya, di lantai 2 Tower A, sama dengan rumahnya di Pasar Ikan: 900 watt. “Peralatan juga rasanya tak berubah, tapi kenapa harus bayar sebesar itu?” katanya.

    Bagi Agus, beban-beban tagihan di awal bulan itu lumayan memberatkan. Dengan penghasilan setara upah minimum Jakarta yang diterimanya di akhir bulan, ia tak bisa menghitung dan merencanakan kebutuhan keluarga dengan dua anak. Apalagi Agus mendengar kelak unit yang ia tempati itu harus disewa Rp 300 ribu per bulan, mulai Juli.

    Sewa sebulan ini merupakan ketetapan pemerintah Jakarta bagi penghuni rumah susun sewa sederhana bagi masyarakat yang rumahnya digusur. Seperti penduduk bantaran Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang pindah ke rumah susun Jatinegara Barat, mereka harus membayar sewa Rp 300 ribu. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama beralasan sewa tetap dikenakan agar penghuni merawat dan tak menjual unit yang ditempatinya.

    TONTON: Polemik Penghuni Rusun Rawa Bebek Setelah Penggusuran

    Soalnya, seperti terlihat di unit yang ditempati keluarga Agus Susilo, pemerintah menyediakan semua fasilitas kamar: ranjang bertingkat, meja, dua kursi, dan lemari pakaian. Semua fasilitas tersebut diberikan secara gratis kepada penghuni rumah susun yang rumah asalnya digusur pemerintah karena dianggap berdiri di atas tanah negara alias liar.

    Krismawati mengatakan pemerintah sedang membangun enam tower lagi dengan tipe 36 yang terdiri dari dua kamar dan satu dapur plus ruang tamu sehingga nyaman untuk satu keluarga. “Mereka akan dipindahkan ke unit baru akhir tahun ini,” kata dia.

    Jika 16 tower rumah susun Rawa Bebek kelak jadi seluruhnya, kata Kris, flat ini akan memiliki sekolah dan halte bus sendiri. Kini baru ada klinik, pendidikan anak usia dini dan kios di selasar Utara. Ada tujuh kios di lantai dasar seluas setengah lapangan basket. Seharusnya ini aula tempat bertemu penghuni sebagai ruang sosial, tapi pengelola mengubahnya dengan menjadikannya kantin.

    Ada enam kios berpintu geser di aula itu. Di depannya tujuh warung dengan etalase kaca. Ukurannya sekitar tiga meter persegi. Salah satu pemilik kios adalah Ana, perempuan 29 tahun yang tinggal di Tower A. Ia berdagang lontong sayur sejak pagi hingga pukul 21, ditemani anaknya yang baru enam bulan.

    Ana setuju buka warung karena penghasilan suaminya yang bekerja di tempat pelelangan ikan jadi pas-pasan. Di Pasar Ikan dia punya dua kamar kontrakkan seharga Rp 500 ribu sebulan. Kini penghasilan tambahan itu hilang. Apalagi, kini ada tambahan ongkos buat suaminya pulang-pergi kerja Penjaringan-Rawa Bebek.

    FOTO-FOTO: Rumah Susun Rawa Bebek dalam Gambar

    Karena hidup antar tetangga belum terlalu gayeng dan tak semua tahu ada kantin di lantai dasar, dagangan Ana tak pernah tandas. Tetangga Ana bahkan ada yang belum menghuni unit karena masih cuti kerja mengurus kepindahan sekolah anak mereka. Lainnya sesekali datang karena masih tinggal di rumah famili di Pasar Ikan atau hanya menyimpan barang di rumah susun lalu kembali tinggal di Kampung Akuarium.

    Seperti Agus, Ana juga harus menyisihkan uang di awal bulan untuk pelbagai tagihan pokok. Baru sepekan pengelola mengizinkan penghuni rumah susun berjualan di kantin. “Belum balik modal, nih,” kata Ana.

    Krimawati mengatakan fasilitas bisnis diberikan cuma-cuma . Kios maupun warung etalase itu dibagikan dengan cara undian. Bagi penghuni yang tidak mendapat jatah di area bisnis, pengelola berencana memberikan mereka gerobak dagangan yang diberikan Coca Cola. Gerobak itu bisa mereka gunakan untuk menjajakan dagangan di luar maupun dalam area rumah susun.

    ***

    SELASAR Tower A mendadak riuh di malam ketika Tempo menginap di sana. Datang ke sana tiga petugas Kelurahan Penjaringan yang menyodorkan kertas berisi pernyataan bersedia direlokasi kepada para penghuni. Penduduk Pasar Ikan dan Kampung Akuarium itu menolak begitu mereka melihat tanggalnya.

    Di surat itu tertera 3 April 2016. Artinya, kata Daeng Rais yang menempati lantai 5, jika ia tanda tangan ia telah menyatakan bersedia pindah sepekan sebelum petugas meratakan rumahnya. Dua kampung itu diratakan alat berat pada 10 April dan sebanyak 396 keluarga kehilangan rumah.

    Menurut Daeng Rais surat yang dibuat dengan tanggal itu menunjukkan ada rekayasa penggusuran. “Penggusuran rumah kita menyalahi prosedur,” kata laki-laki 46 tahun ini.

    Kesimpulan Rais diamini tetangganya. Mereka menolak tanda tangan dan beberapa meminta petugas itu keluar dari rumah susun. Kericuhan mulai reda setelah pengelola dan petugas keamanan rumah susun datang. Mereka memarahi petugas kelurahan itu dan meminta Lurah Penjaringan sendiri yang menyelesaikan persoalan ini esok harinya.

    Seusai petugas itu pergi, sekitar 50 kepala keluarga berkumpul di selasar utara. Daeng Rais dan Ustad Suhaimi memimpin rapat dadakan itu. Ia berbicara memakai pelantang suara. Rais kembali menegaskan bahwa surat tersebut jebakan bagi penduduk Pasar Ikan. Ia menduga surat itu baru diajukan sekarang sebagai upaya pemerintah menutup celah salah prosedur menggusur penduduk dari kampung.

    BACA: Menurut Ahok, Masterplan Pasar Ikan Dibuat Sejak 2014

    Penduduk sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena menganggap penggusuran menyalahi tata cara. Surat itu tentu akan menjadi penguat bagi pemerintah mematahkan gugatan tersebut. “Kami tak keberatan digusur dan pindah ke sini, asalkan caranya benar,” kata Rais.

    Agus Susilo mengatakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seharusnya meniru pendahulunya, Gubernur Joko Widodo, saat menggusur penduduk liar di sekitar waduk Pluit. Jokowi memberikan ganti rugi bagi bangunan yang digusur. “Kandang ayam saja diganti,” katanya.

    Karena tak mendapat ganti rugi itulah, penduduk yang mendapat rumah susun kembali ke Pasar Ikan dan tinggal di tenda. Seperti Tariyah, 57 tahun. Unitnya di Rawa Bebek hanya ia pakai menyimpan barang-barang. Sehari-hari ia tinggal di tenda bergabung dengan penduduk lain di Pasar Ikan. “Di rumah susun jualan saya tak laku karena tak ada pembeli,” katanya ketika ditemui di tenda. Di sana pun, Tariyah belum bisa berdagang karena belum ada modal.

    Rapat mendadak malam itu juga bersepakat penghuni Rawa Bebek juga akan kembali ke Pasar Ikan dan bergabung dengan Tariyah sebagai bentuk perlawanan. Kesepakatan rapat malam itu lalu mereka sebar kepada rekan-rekan mereka yang menghuni rumah susun di dua tempat lain, Kapuk Muara dan Marunda. Masing-masing peserta rapat saling berkirim kabar lewat pesan pendek telepon seluler.

    BACA: Penggusuran Pasar Ikan untuk Muluskan Proyek Ini. Apa Itu?

    Menurut Rais dan para penghuni penggusuran tak cukup diselesaikan dengan rumah susun. Mereka menuntut pemerintah memberikan kompensasi ganti rugi sejawarnya. “Rumah itu kami bangun dengan biaya yang tak kecil. Satu paku saja harus kami beli,” kata Rais.

    Rumah Rais di Pasar Ikan berada di RT 02/04, persis di belakang bangunan tua yang pernah dijadikan pusat pergudangan di era kolonial, Pakhuizen. Lima belas tahun silam, kawasan itu masih berupa rawa-rawa. Rais termasuk kelompok pertama yang membuka kawasan itu.

    Tanahnya gembur karena bersisian dengan genangan air laut yang menjorok dari pelabuhan Sunda Kelapa dan aliran sungai Ciliwung lama. Rais dan beberapa warga Pasar Ikan berinisiatif mengubah lahan tidur itu menjadi kawasan hunian. “Waktu lahan itu kami garap, Pak Lurah mengizinkan,” katanya.

    Saat itu, ada 56 kepala keluarga menyatakan minat tinggal di area tersebut. Mereka adalah warga Pasar Ikan yang memenuhi syarat sesuai permintaan Lurah setempat, yakni: menetap di kawasan Pasar Ikan selama sepuluh tahun terakhir dengan cara mengontrak rumah.

    Agar tak muncul perselisihan, Rais membagi luas lahan untuk masing-masing keluarga dengan rata. Hasilnya, setiap kepala keluarga berhak atas lahan sekitar 100 meter persegi. Masing-masing lahan saling berhadapan dan terpisah ruas jalan selebar dua meter.

    Saat air pasang, permukaan air laut naik dan air masuk ke permukiman itu. Rais dan tetangganya mencari puing untuk menimbun tanah yang banjir. “Kami baru selesai menguruk sekitar dua tahun,” kata dia.

    Rais baru bisa membangun rumah permanen dua tahun setelah itu. Rumah dua kamar itu dibangun secara bertahap dari tabungan penghasilan sebagai tukang reparasi lemari pendingin penyimpanan ikan di kapal-kapal. Jika dihitung-hitung, sedikitnya ia sudah mengeluarkan uang sekitar Rp 60 juta. Rumah itu sudah hilang dan Rais mendirikan tenda di atasnya kini.

    Tak hanya urusan penghasilan yang terpangkas, penghuni rumah susun juga kelimpungan mengurus anak-anak sekolah. Seperti pagi setelah rapat dadakan itu, siswa dan orang tuanya menunggu bus di halte di bawah Tower D. Pemerintah menyediakan bus gratis untuk antar jemput sekolah.

    BACA: Alasan Pemerintah Libatkan Tentara dalam Menggusur Pasar Ikan

    Seni punya dua anak yang harus ia pindahkan dari sekolah mereka di Penjaringan karena jaraknya jauh, 3 jam bus di jam sibuk. Janda ini tak punya kendaraan sehingga tak bisa menempuh perjalanan 25 kilometer dari Rawa Bebek. Ia sudah sepekan mengajukan izin cuti di pabrik konveksi di Penjaringan untuk memindahkan sekolah dua anaknya.

    Pagi itu perempuan asal Tegal ini hendak menuju Sekolah Menengah Kejuruan 56 Pluit untuk mendaftarkan anak sulungnya di kelas dua. Ia pilih sekolah itu karena hanya satu jam dari Rawa Bebek dengan bus yang melayani rute hingga rumah susun.

    Daeng Rais memilih tak memindahkan anaknya. Anaknya di kelas 3 sekolah menengah pertama dan akan ujian nasional beberapa bulan lagi. Ia tak mau ambil risiko mengganggu konsentrasi belajar anaknya jika pindah. “Sementara saya titipkan di rumah saudara di Penjaringan,” katanya.

    Penyumbang Bahan:
    ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.