Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rawa Bebek dari Dekat: Hidup Gagap Orang Luar Batang

Editor

Bagja

image-gnews
Suasana bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek di Jakarta Timur, 6 Januari 2016. ANTARA FOTO
Suasana bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek di Jakarta Timur, 6 Januari 2016. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPemerintah Jakarta memindahkan penghuni Pasar Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara, ke rumah susun Rawa Bebek di Pulogebang, Jakarta Timur, yang jaraknya sekitar 25 kilometer. Penertiban kawasan Luar Batang itu untuk menjadikannya kawasan reliji, penataan pasar, ruang hijau, dan tanggul penahan rob. Wartawan Tempo, Riky Ferdianto, menginap di Rawa Bebek dua pekan lalu untuk mengetahui dampak relokasi pada hidup orang Pasar Ikan. Artikel ini dimuat berseri dalam tiga edisi Koran Tempo 2-4 April 2016, dengan tambahan pada bagian akhir.

***

Sejak 204 keluarga dari Pasar Ikan mulai menempati rumah susun Rawa Bebek pada 11 April 2016, Elfridus harus bekerja lebih keras. Area kerja petugas kebersihan ini semua lantai di Tower F. Penduduk Pasar Ikan merupakan penghuni pertama Tower A dan F yang selesai dibangun pemerintah Jakarta pada awal tahun ini.

Setiap tower berisi 125 unit di enam lantai. Saat kosong, Elfridus hanya perlu sekali mengepel satu lantai sehari. Kini, ia harus membersihkannya paling tidak empat kali. “Sekarang lebih sering kotor,” katanya. Setiap keluarga menghuni satu unit dengan jumlah orang minimal empat.

Selasar dan aula selalu kotor karena diinjak ratusan pasang kaki. Ada lift—satu-satunya di rumah susun yang ada di Jakarta—tapi banyak yang turun-naik memakai tangga. Dan tak hanya lantai kotor, dua hari setelah penghuni tiba, Elfridus harus menghalau tinja manusia.

Tinja itu teronggok di selasar lantai 2. Baunya menyengat hingga ke ujung lorong. Tak ada yang mengaku buang tinja di sana, juga tak ada yang menunjuk pelakunya.

Esoknya, dan esoknya lagi, selama lima hari, Elfridus menemukan kotoran serupa. Menclak-menclok di lima tempat. “Di taman depan ada dua,” katanya. Ia pun melapor kepada pengelola.

Krismawati, pengelola rumah susun, mengumpulkan penghuni di aula lantai dasar untuk mencari tahu pemilik tinja itu. Dari keterangan mereka ada dugaan anak-anak berak sembarangan. “Mereka belum terbiasa memakai toilet jongkok,” kata dia. Kris meminta penghuni mulai belajar dan mengajari anak-anak mereka memakai toilet jongkok. Setelah penataran itu, Elfridus tak lagi bersirobok dengan tinja di lantai manapun.

TONTON: Rumah Susun Rawa Bebek Sepi Peminat

Hidup memang berubah bagi penduduk Pasar Ikan. Tak hanya kebiasaan buang air besar, tapi juga hidup sehari-hari dan penghasilan. Rumah susun Rawa Bebek hanya salah satu yang ditempati. Lainnya pindah ke rumah susun Marunda dan Kapuk Muara. Unit di Rawa Bebek lebih sempit karena flat ini dibuat untuk para lajang.

Total penduduk yang tergusur sebanyak 396 keluarga. Yang tak pindah, bertahan di Pasar Ikan dan tinggal di perahu, terutama para nelayan. Mereka yang pindah ke sini umumnya kerja di darat: sopir, pedagang ikan, buruh serabutan.

Rumah susun Rawa Bebek persis di samping jalan inspeksi Kanal Banjir Timur. Terminal Pulogebang, Jalan Bekasi Raya, dan stasiun Cakung bisa dijangkau dalam lima menit dengan sepeda motor. Pasar Cakung dan berbagai sarana pendidikan juga tersebar tak jauh dari lokasi itu. Transportasi masih terbatas. Hanya ada bus TransJakarta yang gratis bagi penghuni tiap jam tertentu.

Karena sempit, hanya kamar dan dapur berukuran 24 meter persegi, penghuni tak banyak membawa barang dari rumah mereka yang sudah rata tanah. Di unit Agus Susilo di lantai 2 Blok A, perkakas rumah tangga berebut tempat. Dengan fasilitas ranjang bertingkat, dua meja dan kursi, serta lemari ukuran besar, Agus tak punya ruang lain untuk menyimpan bawaannya.

BACA: Rumah Susun Rawa Bebek Dibangun Khusus untuk Buruh

Ruang jemuran ia ubah menjadi dapur. Agus tidur di tikar plastik di lantai bersama istrinya. Itu pun jika si bungsu yang tiga tahun tak merengek minta dikeloni di ranjang. Setiap malam Agus tidur dengan kipas angin untuk menghalau pengap dan gerah. Jika jendela dibuka, hawa rada adem, tapi ia akan begadang menepuk nyamuk hingga pagi.

Agus juga harus bangun lebih awal. Sopir antar-jemput anak sekolah di Pademangan ini harus berangkat ke tempat kerja jam lima, satu jam lebih cepat dibanding ketika di Pasar Ikan. Ia juga harus mengeluarkan ongkos bus Rp 15 ribu sehari. “Semua jadi berubah,” katanya.

Selain harus bangun lebih pagi karena jarak Pademangan-Rawa Bebek bertambah satu jam perjalanan dengan bus berongkos Rp 15 ribu, Agus juga punya beban lain yakni membayar pulsa listrik. Baru sepuluh hari tinggal di sana ia sudah habis Rp 150 ribu. Di Pasar Ikan, uang sebesar itu untuk satu bulan.

Hingga kini Agus tak paham hitungan beban listrik. Jumlah daya listrik di unitnya, di lantai 2 Tower A, sama dengan rumahnya di Pasar Ikan: 900 watt. “Peralatan juga rasanya tak berubah, tapi kenapa harus bayar sebesar itu?” katanya.

Bagi Agus, beban-beban tagihan di awal bulan itu lumayan memberatkan. Dengan penghasilan setara upah minimum Jakarta yang diterimanya di akhir bulan, ia tak bisa menghitung dan merencanakan kebutuhan keluarga dengan dua anak. Apalagi Agus mendengar kelak unit yang ia tempati itu harus disewa Rp 300 ribu per bulan, mulai Juli.

Sewa sebulan ini merupakan ketetapan pemerintah Jakarta bagi penghuni rumah susun sewa sederhana bagi masyarakat yang rumahnya digusur. Seperti penduduk bantaran Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang pindah ke rumah susun Jatinegara Barat, mereka harus membayar sewa Rp 300 ribu. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama beralasan sewa tetap dikenakan agar penghuni merawat dan tak menjual unit yang ditempatinya.

TONTON: Polemik Penghuni Rusun Rawa Bebek Setelah Penggusuran

Soalnya, seperti terlihat di unit yang ditempati keluarga Agus Susilo, pemerintah menyediakan semua fasilitas kamar: ranjang bertingkat, meja, dua kursi, dan lemari pakaian. Semua fasilitas tersebut diberikan secara gratis kepada penghuni rumah susun yang rumah asalnya digusur pemerintah karena dianggap berdiri di atas tanah negara alias liar.

Krismawati mengatakan pemerintah sedang membangun enam tower lagi dengan tipe 36 yang terdiri dari dua kamar dan satu dapur plus ruang tamu sehingga nyaman untuk satu keluarga. “Mereka akan dipindahkan ke unit baru akhir tahun ini,” kata dia.

Jika 16 tower rumah susun Rawa Bebek kelak jadi seluruhnya, kata Kris, flat ini akan memiliki sekolah dan halte bus sendiri. Kini baru ada klinik, pendidikan anak usia dini dan kios di selasar Utara. Ada tujuh kios di lantai dasar seluas setengah lapangan basket. Seharusnya ini aula tempat bertemu penghuni sebagai ruang sosial, tapi pengelola mengubahnya dengan menjadikannya kantin.

Ada enam kios berpintu geser di aula itu. Di depannya tujuh warung dengan etalase kaca. Ukurannya sekitar tiga meter persegi. Salah satu pemilik kios adalah Ana, perempuan 29 tahun yang tinggal di Tower A. Ia berdagang lontong sayur sejak pagi hingga pukul 21, ditemani anaknya yang baru enam bulan.

Ana setuju buka warung karena penghasilan suaminya yang bekerja di tempat pelelangan ikan jadi pas-pasan. Di Pasar Ikan dia punya dua kamar kontrakkan seharga Rp 500 ribu sebulan. Kini penghasilan tambahan itu hilang. Apalagi, kini ada tambahan ongkos buat suaminya pulang-pergi kerja Penjaringan-Rawa Bebek.

FOTO-FOTO: Rumah Susun Rawa Bebek dalam Gambar

Karena hidup antar tetangga belum terlalu gayeng dan tak semua tahu ada kantin di lantai dasar, dagangan Ana tak pernah tandas. Tetangga Ana bahkan ada yang belum menghuni unit karena masih cuti kerja mengurus kepindahan sekolah anak mereka. Lainnya sesekali datang karena masih tinggal di rumah famili di Pasar Ikan atau hanya menyimpan barang di rumah susun lalu kembali tinggal di Kampung Akuarium.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seperti Agus, Ana juga harus menyisihkan uang di awal bulan untuk pelbagai tagihan pokok. Baru sepekan pengelola mengizinkan penghuni rumah susun berjualan di kantin. “Belum balik modal, nih,” kata Ana.

Krimawati mengatakan fasilitas bisnis diberikan cuma-cuma . Kios maupun warung etalase itu dibagikan dengan cara undian. Bagi penghuni yang tidak mendapat jatah di area bisnis, pengelola berencana memberikan mereka gerobak dagangan yang diberikan Coca Cola. Gerobak itu bisa mereka gunakan untuk menjajakan dagangan di luar maupun dalam area rumah susun.

***

SELASAR Tower A mendadak riuh di malam ketika Tempo menginap di sana. Datang ke sana tiga petugas Kelurahan Penjaringan yang menyodorkan kertas berisi pernyataan bersedia direlokasi kepada para penghuni. Penduduk Pasar Ikan dan Kampung Akuarium itu menolak begitu mereka melihat tanggalnya.

Di surat itu tertera 3 April 2016. Artinya, kata Daeng Rais yang menempati lantai 5, jika ia tanda tangan ia telah menyatakan bersedia pindah sepekan sebelum petugas meratakan rumahnya. Dua kampung itu diratakan alat berat pada 10 April dan sebanyak 396 keluarga kehilangan rumah.

Menurut Daeng Rais surat yang dibuat dengan tanggal itu menunjukkan ada rekayasa penggusuran. “Penggusuran rumah kita menyalahi prosedur,” kata laki-laki 46 tahun ini.

Kesimpulan Rais diamini tetangganya. Mereka menolak tanda tangan dan beberapa meminta petugas itu keluar dari rumah susun. Kericuhan mulai reda setelah pengelola dan petugas keamanan rumah susun datang. Mereka memarahi petugas kelurahan itu dan meminta Lurah Penjaringan sendiri yang menyelesaikan persoalan ini esok harinya.

Seusai petugas itu pergi, sekitar 50 kepala keluarga berkumpul di selasar utara. Daeng Rais dan Ustad Suhaimi memimpin rapat dadakan itu. Ia berbicara memakai pelantang suara. Rais kembali menegaskan bahwa surat tersebut jebakan bagi penduduk Pasar Ikan. Ia menduga surat itu baru diajukan sekarang sebagai upaya pemerintah menutup celah salah prosedur menggusur penduduk dari kampung.

BACA: Menurut Ahok, Masterplan Pasar Ikan Dibuat Sejak 2014

Penduduk sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena menganggap penggusuran menyalahi tata cara. Surat itu tentu akan menjadi penguat bagi pemerintah mematahkan gugatan tersebut. “Kami tak keberatan digusur dan pindah ke sini, asalkan caranya benar,” kata Rais.

Agus Susilo mengatakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seharusnya meniru pendahulunya, Gubernur Joko Widodo, saat menggusur penduduk liar di sekitar waduk Pluit. Jokowi memberikan ganti rugi bagi bangunan yang digusur. “Kandang ayam saja diganti,” katanya.

Karena tak mendapat ganti rugi itulah, penduduk yang mendapat rumah susun kembali ke Pasar Ikan dan tinggal di tenda. Seperti Tariyah, 57 tahun. Unitnya di Rawa Bebek hanya ia pakai menyimpan barang-barang. Sehari-hari ia tinggal di tenda bergabung dengan penduduk lain di Pasar Ikan. “Di rumah susun jualan saya tak laku karena tak ada pembeli,” katanya ketika ditemui di tenda. Di sana pun, Tariyah belum bisa berdagang karena belum ada modal.

Rapat mendadak malam itu juga bersepakat penghuni Rawa Bebek juga akan kembali ke Pasar Ikan dan bergabung dengan Tariyah sebagai bentuk perlawanan. Kesepakatan rapat malam itu lalu mereka sebar kepada rekan-rekan mereka yang menghuni rumah susun di dua tempat lain, Kapuk Muara dan Marunda. Masing-masing peserta rapat saling berkirim kabar lewat pesan pendek telepon seluler.

BACA: Penggusuran Pasar Ikan untuk Muluskan Proyek Ini. Apa Itu?

Menurut Rais dan para penghuni penggusuran tak cukup diselesaikan dengan rumah susun. Mereka menuntut pemerintah memberikan kompensasi ganti rugi sejawarnya. “Rumah itu kami bangun dengan biaya yang tak kecil. Satu paku saja harus kami beli,” kata Rais.

Rumah Rais di Pasar Ikan berada di RT 02/04, persis di belakang bangunan tua yang pernah dijadikan pusat pergudangan di era kolonial, Pakhuizen. Lima belas tahun silam, kawasan itu masih berupa rawa-rawa. Rais termasuk kelompok pertama yang membuka kawasan itu.

Tanahnya gembur karena bersisian dengan genangan air laut yang menjorok dari pelabuhan Sunda Kelapa dan aliran sungai Ciliwung lama. Rais dan beberapa warga Pasar Ikan berinisiatif mengubah lahan tidur itu menjadi kawasan hunian. “Waktu lahan itu kami garap, Pak Lurah mengizinkan,” katanya.

Saat itu, ada 56 kepala keluarga menyatakan minat tinggal di area tersebut. Mereka adalah warga Pasar Ikan yang memenuhi syarat sesuai permintaan Lurah setempat, yakni: menetap di kawasan Pasar Ikan selama sepuluh tahun terakhir dengan cara mengontrak rumah.

Agar tak muncul perselisihan, Rais membagi luas lahan untuk masing-masing keluarga dengan rata. Hasilnya, setiap kepala keluarga berhak atas lahan sekitar 100 meter persegi. Masing-masing lahan saling berhadapan dan terpisah ruas jalan selebar dua meter.

Saat air pasang, permukaan air laut naik dan air masuk ke permukiman itu. Rais dan tetangganya mencari puing untuk menimbun tanah yang banjir. “Kami baru selesai menguruk sekitar dua tahun,” kata dia.

Rais baru bisa membangun rumah permanen dua tahun setelah itu. Rumah dua kamar itu dibangun secara bertahap dari tabungan penghasilan sebagai tukang reparasi lemari pendingin penyimpanan ikan di kapal-kapal. Jika dihitung-hitung, sedikitnya ia sudah mengeluarkan uang sekitar Rp 60 juta. Rumah itu sudah hilang dan Rais mendirikan tenda di atasnya kini.

Tak hanya urusan penghasilan yang terpangkas, penghuni rumah susun juga kelimpungan mengurus anak-anak sekolah. Seperti pagi setelah rapat dadakan itu, siswa dan orang tuanya menunggu bus di halte di bawah Tower D. Pemerintah menyediakan bus gratis untuk antar jemput sekolah.

BACA: Alasan Pemerintah Libatkan Tentara dalam Menggusur Pasar Ikan

Seni punya dua anak yang harus ia pindahkan dari sekolah mereka di Penjaringan karena jaraknya jauh, 3 jam bus di jam sibuk. Janda ini tak punya kendaraan sehingga tak bisa menempuh perjalanan 25 kilometer dari Rawa Bebek. Ia sudah sepekan mengajukan izin cuti di pabrik konveksi di Penjaringan untuk memindahkan sekolah dua anaknya.

Pagi itu perempuan asal Tegal ini hendak menuju Sekolah Menengah Kejuruan 56 Pluit untuk mendaftarkan anak sulungnya di kelas dua. Ia pilih sekolah itu karena hanya satu jam dari Rawa Bebek dengan bus yang melayani rute hingga rumah susun.

Daeng Rais memilih tak memindahkan anaknya. Anaknya di kelas 3 sekolah menengah pertama dan akan ujian nasional beberapa bulan lagi. Ia tak mau ambil risiko mengganggu konsentrasi belajar anaknya jika pindah. “Sementara saya titipkan di rumah saudara di Penjaringan,” katanya.

Penyumbang Bahan:
ARKHELAUS WISNU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Prioritaskan Kader di Pilgub Sumut: Ada Ahok hingga Djarot

1 hari lalu

Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menyapa Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP,  Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. Dalam orasinya Mega mengatakan partainya tak akan mundur meski merasa pemilu kali ini partainya telah dirugikan, dia tetap menyuarakan kepada kadernya untuk terus maju untuk menegakan sistem demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Prioritaskan Kader di Pilgub Sumut: Ada Ahok hingga Djarot

PDIP bisa mencalonkan cagub-wagubnya sendiri karena memperoleh suara lebih dari 20 persen di pileg DPRD Sumatera Utara.


Daftar Lengkap Struktur Pengurus DPP PDIP, Apa Posisi Puan Maharani?

5 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Daftar Lengkap Struktur Pengurus DPP PDIP, Apa Posisi Puan Maharani?

PDIP pimpinan Megawati telah umumkan susunan kepengurusan hingga 2025. Puan Maharani, Ahok, Ganjar, Utut Adianto sebagai apa?


Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

5 hari lalu

Penggusuran paksa kantor PKBI di Jalan Hang Jebat Jaksel (Sumber: Eko Maryadi, Direktur Eksekutif PKBI)
Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

Direktur Eksekutif PKBI Eko Maryadi minta pihak Kemenkes membawa surat keputusan eksekusi dari pengadilan, baru PKBI akan pindah dengan sukarela.


Megawati Lantik Ahok dan Ganjar Jadi Ketua DPP PDIP, Bidang Apa? Ini Profil Keduanya

8 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Megawati Lantik Ahok dan Ganjar Jadi Ketua DPP PDIP, Bidang Apa? Ini Profil Keduanya

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP PDIP. Ini profil keduanya.


Hasto Umumkan Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP, Rano Karno Jadi Ketua Bidang Kebudayaan

9 hari lalu

Wakil Gubernur Banten Rano Karno saat berbincang dengan sejumlah media di kediamannya di kawasan Cinere, Jakarta, Sabtu (11/1). TEMPO/Aditia Noviansyah
Hasto Umumkan Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP, Rano Karno Jadi Ketua Bidang Kebudayaan

Rano Karno menjadi Ketua Bidang Kebudayaan PDIP dalam susunan pengurus baru. Ini perjalanan politik Si Doel.


PDIP Menjelang Pilkada 2024: Prioritas Kader Internal hingga Menghadapi Koalisi Besar di Solo

9 hari lalu

Logo PDIP
PDIP Menjelang Pilkada 2024: Prioritas Kader Internal hingga Menghadapi Koalisi Besar di Solo

Juru bicara PDIP Cyril Raoul Hakim mengatakan, partainya tetap memprioritaskan kader internal untuk Pilkada Jawa Tengah


Ahok Buka Suara Namanya Masuk Bursa Pilgub Jakarta

9 hari lalu

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Ahok Buka Suara Namanya Masuk Bursa Pilgub Jakarta

Nama Ahok untuk Pilkada Jakarta disinggung Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Jumat, 5 Juli 2024.


Alasan PDIP Lantik Ahok hingga Adian Napitupulu Jadi Pengurus DPP Partai

10 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) mengikuti pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis, 8 Agustus 2019. ANTARA/Nyoman Budhiana
Alasan PDIP Lantik Ahok hingga Adian Napitupulu Jadi Pengurus DPP Partai

Selain menambah personel baru, PDIP juga mengubah struktur kebidangan di kepengurusan pusat.


PDIP Sebut Heru Budi Ogah Maju Pilgub Jakarta, Bagaimana Peluang Ahok?

10 hari lalu

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
PDIP Sebut Heru Budi Ogah Maju Pilgub Jakarta, Bagaimana Peluang Ahok?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang mempertimbangkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pertimbangan ini didasarkan pada kemajuan Jakarta saat masih dipimpin oleh Ahok.


Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP yang dilantik Megawati Soekarnoputri

11 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP yang dilantik Megawati Soekarnoputri

Selain Ganjar dan Ahok, Megawati juga melantik sejumlah tokoh lainnya. Siapa saja? Berikut susunan lengkap pengurus DPP PDIP yang baru.