Aksi 18 Tahun Reformasi, Aktivis: Militerisme Bangkit Lagi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa Gema Demokrasi memperingati 18 tahun jatuhnya orde Baru di Jakarta, 21 Mei 2016. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

    Massa Gema Demokrasi memperingati 18 tahun jatuhnya orde Baru di Jakarta, 21 Mei 2016. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

    TEMPO.CO, Jakarta - Massa Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia dan anggota Gerakan Masyarakat Demokrasi mulai meramaikan kawasan Monumen Nasional di sekitar patung Arjuna Wijaya di depan gedung Indosat, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Jumlah massa diperkirakan 500 orang.

    Juru bicara Gema Demokrasi, Nining Elitos, menjelaskan, aksi ini dilakukan karena ada upaya membangkitkan militerisme dalam pemerintah. "Demokrasi dan gerakan rakyat direpresi, dibungkam. Represi ini bentuk pengalihan isu bahwa ada masalah kesejahteraan yang tidak selesai," kata Nining di lokasi aksi, Sabtu, 21 Mei 2016.

    Ia melihat saat ini ada usaha untuk mengembalikan represi terhadap gerakan rakyat. Termasuk mengkritik kebijakan pemerintah. Ia mencontohkan, hak buruh dicabut dalam haknya berserikat, penggusuran warga miskin, dan pembredelan kembali buku-buku.

    Represi oleh pemerintah, ujar dia, adalah bentuk usaha pemerintah yang gagal menjalankan program yang menyejahterakan rakyatnya. ”Buku itu untuk memahami persoalan dan pengetahuan. Tetapi dengan pembredelan, Ini bentuk pembodohan," katanya.

    Massa mulai berkumpul pada pukul 11.15 dan mulai bergerak menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, sekitar pukul 12.05. Selama perjalanan, mereka akan singgah di beberapa tempat untuk menyampaikan orasi, yakni di depan Kementerian Pertahanan; Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; dan berakhir di Istana Negara.

    Massa yang tergabung dalam Gema Demokrasi memperingati 18 tahun reformasi. Aksi ini bertujuan mengevaluasi enam tuntutan gerakan mahasiswa yang dibacakan di penghujung era Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Soeharto.

    Beberapa organisasi tergabung dalam Gema Demokrasi, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen, Lembaga Bantuan Hukum, Kontras, Serikat Jurnalis untuk Keragaman, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Komite Pembaruan, IPT’65, INFID, dan Imparsial.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.