Dipanggil DPRD, Ahok: Dewan Ini Pengacara atau Penyalur Jasa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) menyerahkan RAPBD DKI Jakarta 2016 kepada Ketua DPRD DKI JakartaPrasetyo Edi Marsudi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Ghoida Rahmah

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) menyerahkan RAPBD DKI Jakarta 2016 kepada Ketua DPRD DKI JakartaPrasetyo Edi Marsudi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Ghoida Rahmah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan memenuhi panggilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta jika sewaktu-waktu diperlukan. Kendati demikian, Ahok merasa ada yang aneh jika DPRD berencana memanggilnya.

    "Kalau DPRD panggil, kami pasti datang. Cuma lucu saja. DPRD seharusnya mendukung saya 'membebani pengembang' untuk bangun DKI. Kok dia belain pengembang, sih? Saya bingung," kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 24 Mei 2016.

    Ahok curiga ada maksud lain dari rencana pemanggilannya oleh DPRD. Pasalnya, kata Ahok, pengembang telah setuju dan tidak keberatan dengan kontribusi tambahan yang dibebankan kepada mereka terkait dengan pulau reklamasi. Ahok bahkan menyindir DPRD bak pengacara yang menawarkan jasa pembelaan.

    "Ini DPRD pengacara atau apa, atau nawarin jasa, atau dia bisik-bisik. Makanya saya enggak ngerti gitu lho. Bayangin, pengembang saja enggak keberatan," kata Ahok.

    DPRD berencana memanggil Ahok untuk dimintai keterangan ihwal penggunaan diskresi terkait dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sebelum memanggil Ahok, DPRD terlebih dulu memanggil satuan kerja perangkat daerah. Mereka menyoroti pernyataan Ahok soal diskresi yang justru menguntungkan. 

    Dalam majalah Tempo edisi 23-29 Mei 2016, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan kabar adanya temuan satu lembar catatan keuangan 13 proyek PT Muara Wisesa Samudera, yang merupakan anak usaha Agung Podomoro, terkait dengan biaya pekerjaan kontribusi tambahan proyek reklamasi pantai Jakarta Utara.

    KPK mengatakan kebijakan penerimaan kontribusi tambahan dari pengembang reklamasi berpotensi menyimpang karena tidak memiliki landasan hukum. Sedangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Pantai Utara Jakarta tersebut alot karena DPRD DKI Jakarta meminta kontribusi tambahan yang diusulkan Ahok sebesar 15 persen dihapus.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.