Pengemudi Taksi Online Masih Keberatan Soal STNK dan Pool  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi - Taksi dan jaringan sinyal di telepon genggam pintar. dok/shutterstock KOMUNIKA ONLINE

    Ilustrasi - Taksi dan jaringan sinyal di telepon genggam pintar. dok/shutterstock KOMUNIKA ONLINE

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengemudi angkutan berbasis online, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Online, melakukan mediasi dengan pemerintah pusat, yang diwakili kuasa hukum masing-masing. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu hanya berlangsung 30 menit.

    "Mediasi berjalan baik. Mereka sudah membawa konsep saat mediasi lalu," kata Kepala Bagian Perjanjian dan Biro Hukum Kementerian Perhubungan Yudi Indriyanto di PN Jakarta Pusat, Kamis, 9 Juni 2016.

    Sebelumnya, FKPO mengajukan gugatan kepada Presiden, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika agar ada payung hukum yang menaungi usaha mereka. Gugatan itu dilayangkan setelah adanya bentrok dalam unjuk rasa para pengemudi transportasi umum, Maret lalu.

    Tak lama setelah gugatan diajukan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 pun terbit. Namun pihak FKPO menganggap ada beberapa poin dalam aturan itu yang perlu disempurnakan. "Peraturan sudah ada. Mereka hanya mengajukan dua permintaan dari PM, terkait dengan pool dan STNK," kata Yudi.

    Afriyadi Putra, kuasa hukum FKPO, mengatakan kliennya setuju dengan adanya badan hukum dalam PM 32 Tahun 2016. Namun FKPO keberatan dengan Pasal 23 yang menyatakan STNK harus atas nama perusahaan. "Kami keberatan, memberi solusi enggak seperti itu, tetap perorangan, tapi ada badan hukum," ujarnya.

    Afriyadi mencontohkan, STNK milik pengemudi Kopaja atau Metromini saja bisa atas nama pribadi, bukan perusahaan. Menurut dia, perusahaan hanya menjadi induk sopir angkutan.

    Permintaan kedua adalah soal pool. Afriadi menuturkan tidak perlu ada tempat berkumpul bagi pengemudi berbasis online karena sistemnya berbeda dengan taksi konvensional. "Yang perlu adalah kantor administrasi pendaftaran," tuturnya.

    Mediasi antara penggugat dan tergugat masih akan berlanjut. Sebab, kuasa hukum dari Kementerian Perhubungan meminta waktu dua pekan untuk mengkaji dan merundingkannya dengan tim teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Yudi berharap, dalam mediasi mendatang, pihaknya bisa memberikan gambaran mengenai tawaran perdamaian dari pihak penggugat terhadap dua hal tersebut.

    Adapun Aries Rinaldi, koordinator FKPO, yang mewakili aspirasi ribuan pengemudi online, berharap, ada solusi yang tepat dengan cara musyawarah. "Semoga keinginan dan harapan teman-teman bisa terpenuhi untuk mencari nafkah sebagai pengemudi online bisa nyaman dan aman," ucapnya.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.