Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Disposisi Ahok Saat DKI Beli Lahan Milik Sendiri  

Editor

Bagja

image-gnews
Dokumen disposisi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk pembelian tanah Cengkareng. Foto: Istimewa
Dokumen disposisi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk pembelian tanah Cengkareng. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembelian lahan 4,6 hektare di Cengkareng Barat pada November tahun lalu terjadi setelah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menerbitkan disposisi 10 Juli 2015. Disposisi itu dimuat di Koran Tempo edisi 28 Juni 2016.

Diceritakan dalam Koran itu, saat menerbitkan disposisi Basuki alias Ahok mendapat laporan dari Kepala Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Heru Budi Hartono bahwa Toeti Soekarno menawarkan lahan tersebut sehari sebelumnya. Pada waktu itu pemerintah berencana membangun rumah susun di Cengkareng.

BACA: KPK Turun Tangan Selidiki Pembelian Lahan Cengkareng

Rudi Hartono Iskandar, kuasa Toeti, mengajukan penawaran setelah tahu Dinas Perumahan menerbitkan surat penetapan pembangunan rumah susun Cengkareng Barat. Nilai yang ia ajukan Rp 17,5 juta meter persegi.

Dalam surat penawarannya, Rudi menjelaskan nilai jual obyek pajak tanah Cengkareng Rp 6,2 juta. Karena itu dalam suratnya Heru meminta pertimbangan kepada Basuki. Dalam balasan suratnya, Ahok menulis agar memakai harga appraisal resmi. “Appraisal itu boleh, apalagi NJOP,” kata Ahok, Senin, 27 Juni 2016.

Kisruh pembelian senilai Rp 648 miliar ditambah pajak Rp 20 miliar ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan karena lahan tersebut telah ditetapkan Mahkamah Agung milik Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan. Ketika dikonfirmasi ulang soal disposisi itu, Ahok mengatakan tak tahu jika transaksinya lebih mahal dari NJOP, yakni Rp 14,1 juta per meter persegi. “Saya terima laporan sudah sesuai aturan,” katanya.

BACA: Lahan Cengkareng, Ahok Tak Tahu Harga Lebih Mahal dari NJOP

Basuki meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut transaksi ini dan menelusuri uangnya. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan lembaganya tengah menyelidiki pembelian lahan tersebut. “Sekarang sudah diketahui, kami tak perlu tertutup lagi,” kata Agus, Senin, 27 Juni 2016.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa orang sudah diperiksa penyelidik KPK. Salah satunya adalah bekas Sekretaris Kelurahan Cengkareng Barat Jufrianto Amin. Jufrianto menjelaskan bahwa tanah tersebut milik pemerintah Jakarta sejak 1967.

Menurut dia, tanah milik Toeti, yakni girik C Nomor 148 persil 91 Blok S III tidak pernah tercatat pada buku register catatan letter C di Kelurahan Cengkareng Barat. Girik milik Toeti yang sebenarnya, kata dia, adalah girik C Nomor 148 persil 91 Blok D III yang lokasinya di Cengkareng Timur. “Pemerintah tak beli tanah, tapi hanya sertifikat,” kata Jufrianto.

BACA: Sudah Diingatkan, DKI Ngotot Beli Lahan Cengkareng

Itu juga yang ia jelaskan kepada Dinas Perumahan. Jufrianto mengaku telah meminta agar Dinas tak membeli tanah tersebut karena sudah milik pemerintah sejak 1967. Namun, Dinas tak menggubrisnya. Malah ia dituduh menghalang-halangi pemerintah membangun rumah susun. Karena itu, Jufrianto dipecat dari jabatannya.

Toeti menyangkal semua tuduhan itu. Ia mengklaim memiliki tanah itu sejak 1967. Adapun Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari mengatakan telah mengecek sebelum membeli tanah tersebut. Menurut dia, saat negosiasi, semua dokumen tanah lengkap. “Ketika muncul audit itu saya protes ke Toeti,” katanya.

Pembelian lahan itu juga ternyata tak dikonsultasikan kepada Biro Hukum Jakarta. Sebab Biro Hukum mengetahui Mahkamah Agung telah menetapkan lahan tersebut milik Dinas Kelautan. “Kami akan gugat secara hukum agar transaksi dibatalkan dan uang pemerintah kembali,” kata Kepala Subbagian Biro Hukum Haratua Purba.

ERWAN HERMAWAN | MUHAMMAD RIZKI | DEVY ERNIS | INDRI MAULIDAR | FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Simulasikan Ahok untuk Pilgub DKI Jakarta 2024

13 jam lalu

Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menyapa Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP,  Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. Dalam orasinya Mega mengatakan partainya tak akan mundur meski merasa pemilu kali ini partainya telah dirugikan, dia tetap menyuarakan kepada kadernya untuk terus maju untuk menegakan sistem demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Simulasikan Ahok untuk Pilgub DKI Jakarta 2024

Ahok digadang-gadang untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Namun, kata Chico, survei teranyar menunjukkan Ahok memiliki dukungan kuat di Jakarta.


Ahok Menjelang Pilkada Jakarta, Ditanggapi Anies hingga Peluang yang Diamati PDIP

1 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Ahok Menjelang Pilkada Jakarta, Ditanggapi Anies hingga Peluang yang Diamati PDIP

Peluang Ahok kembali mempimpin Jakarta menyita perhatian publik dan PDIP


Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

Hasto Kristiyanto merespons soal kemungkinan duet antara Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta.


Anies Tanggapi Peluang Duel Kembali dengan Ahok di Pilgub Jakarta 2024

2 hari lalu

Organisasi masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan untuk maju pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024 di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Anies Tanggapi Peluang Duel Kembali dengan Ahok di Pilgub Jakarta 2024

Anies Baswedan menanggapi peluang kembali duel dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2024


Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

3 hari lalu

(kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi
Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

Said Abdullah mengatakan keputusan mengusung Ahok di Pilgub Jakarta masih menunggu rapat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri


Nasdem Siap Jika Anies Baswedan Lawan Ahok di Pilgub Jakarta

3 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Nasdem Siap Jika Anies Baswedan Lawan Ahok di Pilgub Jakarta

Nasdem belum meresmikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilgub Jakarta.


Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution memberikan keterangan saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

Edy Rahmayadi bisa jadi lawan terkuat Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024. Bagaimana peluang Ahok? Begini kata pengamat politik Unpad.


KPK Kembali Geledah Balai Kota Semarang

4 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
KPK Kembali Geledah Balai Kota Semarang

KPK kembali menggeledah Balai Kota Semarang pada Kamis, 18 Juli 2024. Hari ini giliran sejumlah ruang dinas.


Cak Imin Yakin Tak Ada Lagi Isu Politik Identitas Meski Anies Berpotensi Melawan Ahok di Pilgub Jakarta

5 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat bertemu dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. TEMPO /Taufiq Siddiq
Cak Imin Yakin Tak Ada Lagi Isu Politik Identitas Meski Anies Berpotensi Melawan Ahok di Pilgub Jakarta

Cak Imin meyakini tidak akan muncul lagi isu politik identitas di Pilkada Jakarta meskipun ada potensi Anies akan kembali bersaing dengan Ahok.


Elektabilitas Ahok Masih Tinggi di Jakarta, Said Abdullah PDIP Bilang Bisa Kalahkan Anies Baswedan

5 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Elektabilitas Ahok Masih Tinggi di Jakarta, Said Abdullah PDIP Bilang Bisa Kalahkan Anies Baswedan

Elektabilitas Ahok yang berada di peringkat kedua dalam survei Litbang Kompas.