Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sertifikat Tanah Cengkareng yang Dibeli DKI Janggal  

Editor

Bagja

image-gnews
Sertifikat tanah di Jalan Lingkar Luar Barat Cengkareng milik Toeti Noezlar Soekarno yang dibeli Dinas Perumahan sebesar Rp 668 miliar. Foto: Istimewa
Sertifikat tanah di Jalan Lingkar Luar Barat Cengkareng milik Toeti Noezlar Soekarno yang dibeli Dinas Perumahan sebesar Rp 668 miliar. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.COJakarta - Tanah seluas 46.913 meter persegi di Jalan Lingkar Luar Barat Cengkareng ramai diberitakan setelah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang dirilis 1 Juni lalu. Soalnya, lahan itu telah lama dimanfaatkan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan sebagai kebun bibit, tapi kemudian dibeli Dinas Perumahan dan Gedung kepada orang lain.

Dinas Gedung membeli lahan tersebut Rp 668 miliar, terdiri atas Rp 634 miliar harga tanah dan Rp 33,9 miliar pajak penghasilan serta pajak bumi dan bangunan. Dinas membayarnya pada 5 November 2015 kepada Rudi Iskandar sebagai kuasa pemilik lahan Toeti Noezlar Soekarno, seorang warga Bandung.

BACA: Ini Disposisi Ahok Saat DKI Beli Lahan Milik Sendiri

Toeti mengklaim punya tanah itu dengan mengajukan tiga sertifikat yang terbit pada 2010. Menurut mantan Sekretaris Kelurahan Cengkareng Barat Jufrianto Amin, sertifikat itu terbit berkat akal-akalan Koen Soekarno, suami Toeti, dengan oknum Kelurahan. Sertifikat tersebut terbit pada 8 Juli 2010 dengan nomor 13069 seluas 34.503 meter persegi. “Padahal dasar girik sebagai dasar sertifikatnya tidak ada di Letter C Kelurahan Cengkareng Barat,” kata Jufrianto seperti dikutip Koran Tempo edisi 29 Juni 2016.

Jufrianto merujuk pada Girik C Nomor 148 persil 91 Blok S-III. Menurut dia, pada buku Letter C Kelurahan, tak tercatat girik ini. Girik milik Toeti yang benar bernomor 148 persil 91 Blok D-III dan letaknya di Cengkareng Timur. Alhasil, kata Jufrianto, sertifikat Toeti yang dibeli DKI itu berdasarkan girik yang keliru dan tak cocok lokasinya.

BACA: Ahok Tak Tahu Lahan Cengkareng Dibeli di Atas NJOP

Dalam auditnya, BPK mengkonfirmasi keterangan Jufrianto. Dari pengecekan ke Letter C, dokumen pelepasan hak yang dimiliki Dinas Kelautan sama dengan nama pemilik, penggarap, berikut luasnya yang sama persis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat Dinas Perumahan menawar lahan tersebut, Jufrianto memberi tahu Dinas agar membatalkan transaksi itu. Alih-alih didengar, Jufrianto malah dicopot dari Cengkareng Barat dan dialihkan ke Kelurahan Meruya. Dia dituduh menghalang-halangi niat pemerintah membangun rumah susun di lahan tersebut.

BACA: Sudah Diingatkan, DKI Ngotot Beli Lahan Cengkareng

Soalnya, tanpa melihat sertifikat itu pun, lahan tersebut sudah menjadi sengketa jauh sebelum Toeti mendapat sertifikat tersebut. Pada 2009, Dinas Kelautan menggugat D.L. Sitorus, pemilik PT Sabar Ganda, yang tiba-tiba mengeruk kebun bibit itu dan mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut. Dinas menggugatnya ke pengadilan. Di pengadilan pertama, Dinas kalah. Namun, pada tingkat banding, Dinas menang dan Sitorus diharuskan membayar denda Rp 6,9 miliar.

Dinas Kelautan membeli lahan tersebut pada 1957-1967. Dinas membelinya dari para penggarap dan pemilik lahan. Sampai digugat Sitorus, lahan tersebut beberapa belum disertifikatkan. Dinas mencatatkan nilai lahan itu Rp 235 miliar dalam neraca buku keuangan 31 Desember 2015.

Toeti menyangkal cerita Jufrianto. Kepada Tempo, ia menegaskan bahwa lahan yang dibeli Dinas Perumahan itu diperoleh suaminya pada 1967. Setelah suaminya meninggal, tanah tersebut diwariskan kepadanya dan empat anak mereka. “Saya kurang paham bagaimana transaksinya karena yang menjual anak saya,” ujarnya.

ERWAN HERMAWAN | DEWI RINA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Kembali Geledah Balai Kota Semarang

4 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
KPK Kembali Geledah Balai Kota Semarang

KPK kembali menggeledah Balai Kota Semarang pada Kamis, 18 Juli 2024. Hari ini giliran sejumlah ruang dinas.


Bendera Palestina Berkibar di Balai Kota Oslo

29 November 2023

Bendera Palestina dikibarkan di halaman luar Balai Kota Oslo pada Rabu pagi di Oslo, Norwegia, 29 November 2023. NTB/Ole Berg-Rusten/via REUTERS
Bendera Palestina Berkibar di Balai Kota Oslo

Balai kota Oslo mengibarkan bendera Palestina untuk memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina


Maju Mundur Tilang Uji Emisi Kendaraan Bermotor, Dinilai Tak Efektif Kenapa Berlaku Lagi 1 November 2023?

16 Oktober 2023

Pemeriksaan Uji Emisi Kendaraan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulogadung, Jakarta, Selasa, 26 Oktober 2021. Pemprov DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya akan memberlakukan tilang bagi kendaraan yang tidak melakukan uji emisi, sanksi tilang akan diberlakukan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. TEMPO/ Dwi Nur A. Y
Maju Mundur Tilang Uji Emisi Kendaraan Bermotor, Dinilai Tak Efektif Kenapa Berlaku Lagi 1 November 2023?

Tilang uji emisi kendaraan bermotor yang semula gencar, kemudian dinilai tak efektif, tapi akan diberlakukan kembali November nanti. Ada apa?


Heru Budi Kembali Buka Posko Pengaduan di Balai Kota Jelang Setahun Jadi Pj Gubernur DKI

15 Oktober 2023

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono memantau posko pengaduan warga di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2022. Foto Humas pemprov dki
Heru Budi Kembali Buka Posko Pengaduan di Balai Kota Jelang Setahun Jadi Pj Gubernur DKI

Posko Pengaduan di Balai Kota DKI yang sempat dibuka kembali saat Heru Budi awal menjabat rupanya sempat dihentikan.


Membeludaknya Jemaah Salat Ied di Kompleks Balai Kota Yogyakarta Hari Ini

22 April 2023

Ribuan jamaah memadati komplek Masjid Diponegoro Balai Kota Yogyakarta untuk melaksanakan salat id Sabtu, 22 April 2023. Dok.istimewa
Membeludaknya Jemaah Salat Ied di Kompleks Balai Kota Yogyakarta Hari Ini

Sekitar lima ribu jemaah menjalankan salat Ied di kompleks Balai Kota Yogyakarta hari ini.


Alasan DKI Jakarta Renovasi Tempat Penitipan Anak Negeri Bale Bermain di Balai Kota

17 Maret 2023

Gedung Balai Kota DKI Jakarta. wikimedia.org
Alasan DKI Jakarta Renovasi Tempat Penitipan Anak Negeri Bale Bermain di Balai Kota

DKI Jakarta menyatakan renovasi Balai Kota untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pegawai.


Ridwan Kamil Tiba di Balai Kota Jakarta, Temui Heru Budi

20 Desember 2022

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat untuk menemui Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, Selasa sore, 20 Desember 2022. TEMPO/Anisa Hafifah.
Ridwan Kamil Tiba di Balai Kota Jakarta, Temui Heru Budi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Jakarta Pusat hari ini.


Ada 4 Demo di Jakarta Pusat Hari Ini, Polisi Kerahkan 600 Personel

12 Desember 2022

Ilustrasi demonstrasi. ANTARA
Ada 4 Demo di Jakarta Pusat Hari Ini, Polisi Kerahkan 600 Personel

Kapolres berharap tidak ada penutupan jalan akibat demo di Jakarta Pusat hari ini, namun pengguna jalan menghindari jalan sekitaran Monas.


DPRD DKI Tolak Pemindahan Pelican Crossing di Depan Perpustakaan Nasional

11 Desember 2022

Pejalan kaki menyebrang pada Pelican Crossing yang disediakan untuk pejalan kaki pengganti JPO di samping Halte Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 17 Desember 2018. Tiga JPO yang berada di Jalan Jendral Sudirman direncanakan selesai pada akhir Desember 2018 sebelum perayaan Tahun Baru 2018. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Tolak Pemindahan Pelican Crossing di Depan Perpustakaan Nasional

Pelican Crossing di Jalan Medan Merdeka Selatan dinilai memudahkan warga yang ingin ke Halte Transjakarta Balai Kota dan IRTI Monas


Tagih Haknya, Warga Kampung Bayam Ancam Demo Terus di Balai Kota hingga Senin

2 Desember 2022

Warga Kampung Bayem masih bertahan di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Pj Gubernur Heru Budi Hartono membantu mereka segera menghuni Kampung Susun Bayam yang berada di dekat JIS, Jumat, 2 Desember 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Tagih Haknya, Warga Kampung Bayam Ancam Demo Terus di Balai Kota hingga Senin

Warga Kampung Bayam hingga kini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam yang dijanjikan Pemprov DKI era Anies Baswedan