Ahok: Terminal Pulo Gadung Akan Diubah Jadi Rumah Susun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara puluhan bus Angkutan Lebaran menunggu calon pemudik di Terminal Pulo Gadung, Jakarta, 30 Juni 2016. Diprediksi puncak lonjakan penumpang terjadi pada H-3 Lebaran atau 3 Juli 2016. TEMPO/Subekti.

    Foto udara puluhan bus Angkutan Lebaran menunggu calon pemudik di Terminal Pulo Gadung, Jakarta, 30 Juni 2016. Diprediksi puncak lonjakan penumpang terjadi pada H-3 Lebaran atau 3 Juli 2016. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh bus  antar kota antar provinsi (AKAP) yang ada di Terminal Pulo Gadung bakal dipindahkan ke Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur.

    "Pulo Gadung ke depan akan kami tutup sebetulnya. Kami akan ganti jadi rusun (rumah susun),"  kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika meninjau Terminal Rawamangun, pada Senin, 4 Juli 2016.

    Ahok memerintahkan Dinas Perhubungan melarang bus 'ngetem' atau menunggu penumpangnya penuh. Semua bus harus jalan,  meski tidak ada penumpang.

    Menurut Ahok konsep terminal selama ini salah sehingga sistem yang baru tidak bisa diterapkan. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menerapkan sistem yang mana setiap bus terus keliling tanpa harus menunggu bus dipenuhi penumpang. "Sistem baru kita kan semua bus mesti kelililing," tutur Ahok.

    Selain itu, Ahok menuturkan seharusnya bus AKAP tidak diletakkan di tengah kota karena turut menyumbang kemacetan. Sehingga, seluruh bus akan dipindahkan ke Terminal Pulo Gebang. Meski begitu Ahok mengatakan untuk saat ini Terminal Pulo Gebang belum berfungsi maksimal.

    "Semua harus taruh semua di Pulo Gebang. Tetapi karena fasilitas di sana  belum jadi, masih jauh, orang tentu merasa tidak mau," kata Ahok.

    Ahok berujar saat ini kondisi Terminal Kampung Rambutan sudah tidak layak pakai. Sehingga, pengalihan bus AKAP sudah menjadi keputusannya. "Kalau Pulo Gadung, Kampung Rambutan itu mah sudah jelek sekali. Harusnya di atas terminal ada stasiun," tutur Ahok.

    Ahok juga tengah mempertimbangkan untuk membongkar Terminal Bus Rawamangun.  "Yang ini musti kami kaji. Kami harus bagi karena dari Damri di sini. Tapi kami harus bagilah (ke tempat lain) biar bagaimanapun enggak boleh kepenuhan juga," katanya.

    Rencana pembongkaran terminal tersebut masih mempertimbangkan rampungnya pembangunan Terminal Pulo Gebang.  Karena fasilitas terminal tersebut masih belum lengkap, selain itu juga kurang diminati warga Jakarta karena lokasinya tidak strategis.

    Untuk Terminal Rawamangun, Ahok mengatakan tidak bisa memindahkan perusahaan otobus (PO) yang ada di Rawamangun ke Pulo Gebang. Menurut Ahok, dalam pemindahannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus mempertimbangkan faktor ekonomi di sana. "Walau bagaimanapun juga, ada terminal, ekonomi jalan. Nah, ini harus kami hitung," kata Ahok.

    Meski begitu, Ahok mengatakan masih harus membenahi terminal dari kapasitas yang terlalu padat atau berlebihan karena dapat mengganggu kenyamanan penumpang. Selain itu, Ahok juga berencana akan membatasi jumlah rute perjalanan bus AKAP yang beroperasi di Rawamangun supaya tidak terjadi penumpukan.

    "Kalau ini kan kepadatan (terlalu padat), kasihan orang musti duduk sampai begitu padat, ini musti diatur. Sementara di Pulo Gebang kosong," kata Ahok.

    Ahok tidak memungkiri bahwa banyak orang yang lebih memilih Terminal Rawamangun ketimbang Pulo Gebang lantaran lokasinya yang lebih strategis dan akses kendaraan yang mudah.

    Menurut Ahok, jika nantinya Terminal Pulo Gebang sudah berfungsi dengan baik dan nyaman bagi penumpang, maka dengan sendirinya penumpang akan beralih ke Pulo Gebang.

    "Makanya saya mau lihat, kalau di sana (Pulo Gebang) sudah siap, ini biar biar jalan dulu secara alami. Kalau tempatnya sudah enak, maka orang pelan-pelan akan geser," ujar Ahok.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.