TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan secara perwakilan kelompok atau class action yang diajukan warga Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
"Gugatan yang diajukan sah menurut hukum," kata hakim ketua Didiek Riyono Putro, dalam sidang lanjutan gugatan warga Bukit Duri di PN Jakarta Pusat, Selasa, 2 Agustus 2016.
Warga Bukit Duri mendaftarkan gugatan itu pada 10 Mei 2016. Mereka menuntut agar pemerintah menghentikan proyek normalisasi Kali Ciliwung, dan meminta ganti rugi akibat penggusuran yang dilakukan terhadap 133 rumah di RW 10, pada Januari 2016.
Baca: Gugatan Warga Bukit Duri: Ahok Tak Mau Diajak Dialog
Didiek mengatakan bahwa para penggugat dan kuasa hukum telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan class action. Didiek menyebutkan syarat yang sudah dipenuhi di antaranya, jumlah penggugatnya banyak; memiliki fakta, dasar hukum, dan tuntutan yang sama; serta wakil kelompok dianggap memiliki kejujuran.
Kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera, menyambut baik keputusan hakim. Menurut dia, tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan class action tersebut. "Sudah sempurna, sudah sesuai dengan peraturan, sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, dan memang kami tuh merumuskan semua dalil itu berdasarkan kondisi yang riil," ujarnya saat ditemui setelah persidangan.
Baca: Normalisasi Ciliwung, Kodam Jaya Serahkan 34 Hektare Lahan
Sidang akan dilanjutkan pada 23 Agustus mendatang. Vera mengatakan akan ada mediasi terlebih dulu sebelum masuk pada pokok perkara. Mediasi itu akan dilakukan perwakilan warga Bukit Duri dengan pihak tergugat, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dan Badan Pertanahan Nasional.
Wakil Kelas Komunitas Warga Bukit Duri, Sandyawan Sumardi, menyambut baik keputusan majelis hakim yang menerima gugatan class action warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. "Gugatan ini layak diterima dengan demikian maka gugatan resmi masuk," kata Sandyawan seusai sidang.
Sandyawan menuturkan, pemerintah provinsi DKI kini tidak bisa melanjutkan proyek pembangunan normalisasi Kali Ciliwung selama sidang berlangsung. "Karena sudah dibangun sheetpile di RW 10. Ini tidak kami harapkan," ujarnya.
Selanjutnya, Sandyawan akan berkoordinasi dengan beberapa warga untuk melanjutkan proses gugatan. Dia mengharapkan, dalam mediasi pada 23 Agustus mendatang, Pemprov DKI Jakarta mau menerima usulan yang diajukan warga Bukit Duri. Usulan tersebut, kata dia, bukan berupa uang melainkan tukar guling lahan. "Yaitu pembangunan permukiman baru yang sudah kami rancang di tanah Bukit Duri. Tidak lagi di bantaran sungai," ucapnya.
Selain Sandyawan, sejumlah warga yang ikut menyaksikan persidangan turut bersukacita pasca hakim menyebut gugatan class action dinyatakan sah menurut hukum. Mereka kompak memakai kaus putih, dan membawa semacam poster bertuliskan "Geser Bukan Gusur", ada juga "Rusunawa No, Kampung Susun Yes".
FRISKI RIANA
