TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mulai bicara soal pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017, yang disebut-sebut akan menjadi medan pertempuran dia melawan calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menurut kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 bukan persoalan rebutan kekuasaan—walau banyak pihak percaya, berdasarkan hasil survei, dia bisa mengalahkan Ahok. Bahkan menang atau kalah dalam kontestasi politik itu pun bukan menjadi isu yang penting.
"Karena ini bukan untuk berkuasa atau PDIP berkuasa, bukan. Tapi membuat warga Jakarta sejahtera, itu tidak bisa kemudian ngomong dengan angka-angka (hasil survei) saja,” katanya setelah meninjau Tempat Pembuangan Akhir Benowo, Surabaya, hari ini, Kamis, 11 Agustus 2016.
Baca: Risma Blusukan Tiap Pagi, Sarapannya di Mobil
Risma berpendapat, masalah yang terpenting dari pemilihan daerah adalah apakah tokoh yang unggul dalam persaingan itu bisa membuat warga Jakarta sejahtera. Itu sebabnya, tingginya elektabilitas dirinya, menurut sejumlah survei, bukan yang terpenting.
Risma digadang-gadang banyak pihak untuk melawan Ahok. Sejumlah hasil survei, di antaranya dari SMRC, menempatkan Risma sebagai pesaing ketat Ahok. Padahal Risma belum melakukan aksi politik untuk mencari dukungan di Jakarta. PDIP DKI Jakarta menyatakan tak ingin partainya menyokong Ahok lagi seperti pada 2012 ketika berpasangan dengan Joko Widodo. Bahkan sebagian ingin Risma dicalonkan, selain muncul nama Ahok dan Wakil Gubernur Jakarta Djarot Syaiful Hidayat. Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri—sebagai pengambil keputusan—belum mengumumkan siapa calon gubernur dari partai banteng.
Lebih jauh Risma menyatakan tak terlalu ambil pusing dengan Pilkada DKI Jakarta. Sebab, dia yakin jabatan adalah kehendak Yang Maha Kuasa, bukan kemauan dirinya. “Jadi itu sudah takdir,” ucapnya. Maka, pada Pilkada Surabaya 2015, dia mengaku tak mau lewat jalur perseorangan karena pilihan itu akan menunjukkan bahwa dia bernafsu untuk mendapatkan jabatan. "Tidak boleh ada nafsu untuk berkuasa."
MOHAMMAD SYARRAFAH
