Ahok Mengancam Keras Bamus Betawi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi (kanan) menyerahkan Surat Keputusan Dukungan kepada bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ahok (kiri), di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, 24 Juni 2016. Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung pada 2017. ANTARA/Abdul Khoir

    Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi (kanan) menyerahkan Surat Keputusan Dukungan kepada bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ahok (kiri), di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, 24 Juni 2016. Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung pada 2017. ANTARA/Abdul Khoir

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding organisasi masyarakat Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) ikut terlibat dalam urusan politik dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Padahal, menurut dia, biaya operasional organisasi tersebut berasal dari hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Ahok menilai kecenderungan berpolitik yang terjadi dalam keanggotaan Bamus Betawi telah melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. "Mereka bilang, Gubernur Jakarta harus orang Betawi. Itu udah enggak betul," kata Ahok di Balai Kota pada Selasa, 6 September 2016. "Kalau saya, sih, enggak takut."

    Ahok mempersilakan Bamus Betawi jika mau berpolitik, tapi dia tidak akan memberikan dana hibah Rp 4-5 miliar per tahun lagi. "Bamus Betawi enggak boleh menerima uang hibah kalau dipakai berpolitik. Makanya saya bilang harus distop," ucap Ahok.

    Baca:

    Ikut Padepokan Gatot, Elma Bak Dipelet dan Tabungannya Habis
    Elma: Reza Artamevia Sudah Anggap Gatot Itu Segalanya

    Ahok juga menyoroti salah satu kegiatan organisasi tersebut, seperti Lebaran Betawi, yang menampilkan seruan dan pidato menyebar kebencian dengan isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Tindakan itu jelas melanggar konstitusi. "Bagaimana uang rakyat dipakai Bamus Betawi seperti itu. Kalau mau nolong Betawi, ya fokus aja di Setu Babakan, tari-tarian. Pasti kami dukung," ujar Ahok.

    Dia sejatinya tak setuju Bamus Betawi diberi dana hibah. Namun Ahok beralasan, "Sekda kan yang nentuin tiap TAPD (tim anggaran pemerintah daerah). Bisa keluar lagi nanti. Ya kan memang (Sekda DKI) yang putusin semuanya," tuturnya.

    BacaPersaingan Ahok dan Saefullah Memanas, Ini Penyebabnya

    Ketua Umum Bamus Betawi Zainudin menepis tudingan bahwa organisasi yang dipimpinnya berpolitik. Zainudin alias Oding menjelaskan, Bamus Betawi menghimpun masyarakat Betawi, sehingga turut merespons dinamika sosial di Ibu Kota DKI Jakarta. Hasil Rapat Pimpinan Bamus Betawi soal pilkada 2017 adalah menawarkan kepada partai politik untuk mengajukan salah satu putra Betawi sebagai calon wakil gubernur. Sedangkan mengenai calon gubernur, Bamus menyerahkan sepenuhnya kepada partai.

    Oding menyatakan yang dilakukan Bamus Betawi adalah menyalurkan aspirasi anggotanya. "Terserah partai. Mau ambil (putra Betawi), alhamdulillah. Kalau tidak, ya kebangetan. Ini bukan berpolitik, kan? Ini kan aspirasi putra daerah. Masak, begitu dibilang berpolitik," ujar Oding kepada Tempo, Selasa, 6 September 2016. "Bamus netral, tidak dukung-mendukung." 

    LARISSA HUDA

    Baca juga:
    Elma: Di Pedepokan Gatot, Kami Berhubungan dengan Jin
    Selama di Padepokan Brajamusti, Elma Theana Bangkrut


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.