Djarot: Pembangunan Pasar Benhil Diharapkan Rampung 2019  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria membawa kursi dari tokonya sebelum dilakukan pembongkaran di Pasar Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, 29 Agustus 2015. Pasar ini sudah berdiri sejak tahun 1974. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Seorang pria membawa kursi dari tokonya sebelum dilakukan pembongkaran di Pasar Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, 29 Agustus 2015. Pasar ini sudah berdiri sejak tahun 1974. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap pembangunan pasar tradisional Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, diselesaikan pada 2019. Hal itu disampaikan Djarot saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan pasar tradisional tersebut, Rabu, 26 Oktober 2016.

    "Pasar tradisional yang konsepnya maju. Dagangan dan pedagangnya sama (tradisional), tapi ada perubahan perilaku," kata Djarot di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta.

    Rencananya, pasar itu terintegrasi dengan transportasi publik, seperti stasiun Mass Rapid Transit (MRT) dan halte bus Transjakarta. Pembangunan pasar tradisional dengan pengelolaan dan penataan yang lebih modern itu merupakan bagian dari proyek pembangunan Benhil Central.

    "Kita harus berpikir kalau di Jakarta pembangunannya tidak bisa lagi horizontal, melainkan harus vertikal," jelas Djarot.

    Direktur PD Pasar Jaya Arief Nasrudin menuturkan akan ada dua bangunan yang terhubung dengan sky bridge. Gedung pertama dengan total 50 lantai terdiri dari tujuh basement dan 43 lantai tambahan. Sementara gedung kedua hanya dibangun tujuh lantai. Gedung tersebut dapat ditempati para pedagang pasar tradisional, retail, trade center, hotel, dan perkantoran.

    Arief menjelaskan, proyek Benhil Central memakan total investasi Rp 2 triliun. Adapun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilibatkan, yakni sindikasi Bank DKI beserta dengan rekannya, seperti Bank Jabar dan lainnya.

    LANI DIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.