DPRD Tolak Program Basmi Tikus, Pengganti Ahok Tetap Lanjut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono. ANTARA

    Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai anggaran untuk pembasmian hama tikus adalah mengada-ada. Ia pun menolak jika program tersebut dimasukkan ke dalam anggaran daerah 2017.

    "Enggak ada itu. Dulu juga enggak ada itu. Ngarang-ngarang saja. Enggak bakal masuk itu. Mana ada itu rumusnya anggaran perburuan tikus," ucap Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu, 29 Oktober 2016.

    Taufik mengatakan tidak akan menyetujui program tersebut meskipun diselipkan dalam dana satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta. Apalagi, ujar dia, memburu tikus adalah pekerjaan sia-sia dan berujung pada sarang penyakit.

    "Masak, tikus mau kalian buru. Enggaklah. Kecuali hama lain. Masih ada hama lain itu. Ngarang saja itu. Kasih tahu mereka, ngarang. Mau pencitraan, mau ngarang, sama aja," ujarnya.

    Pengumpulan tikus dinilai Taufik hanya mengundang penyakit. Taufik menggambarkan, jika tikus dikumpulkan di suatu kelurahan, tentu saja kelurahan tersebut akan menjadi sarang penyakit, meskipun tikus itu langsung dibunuh atau dibuat pupuk.

    Baca:
    Tak Ada Ahok, Balai Kota Sepi dari Aduan Masyarakat

    Demi Orang Tua, Keperawanan Gadis Ini Dilelang Rp 5,2 Miliar

    Hari Pertama Gantikan Ahok, Ini Aktivitas Soni Sumarsono

    Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono menuturkan program membasmi hama tikus di DKI Jakarta akan dilanjutkan. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI nonaktif Djarot Saiful Hidayat menjanjikan imbalan Rp 20 ribu kepada penangkap tikus.

    Untuk selanjutnya, Soni akan memasukkannya ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Apalagi, ucap Soni, anggaran DKI Jakarta terbilang besar, bisa mencapai Rp 70 triliun.

    Meski didukung pelaksana tugas, Taufik tetap tidak sepakat. Menurut Taufik, jika tujuannya untuk memberikan insentif kepada masyarakat, Pemprov DKI Jakarta bisa menggunakan cara lain. "Soni, silakan saja setuju. Kalau kami bilang enggak, bagaimana?" ujar Taufik.

    LARISSA HUDA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.