Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Geger Dana Bamus Betawi, Ahok Sindir Soni Sumarsono Begini

Editor

Sugiharto

image-gnews
Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono (kiri) dan Ahok. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono (kiri) dan Ahok. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

Menurut Ahok, seorang pelaksana tugas seharusnya tak diperkenankan mengubah atau membuat Anggapan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan itulah, selain keharusan calon inkumben cuti saat kampanye, masuk dalam materi uji materi yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

SimakAhok Mengancam Keras Bamus Betawi

Sebelum cuti, Ahok sudah menyiapkan Rancangan APBD 2017. Menurut Ahok, APBD bisa cacat kalau Soni meneruskan keputusannya menambah anggaran menjadi Rp 70,28 triliun dari semula Rp 68,75 triliun.

Soni mengakui adanya penambahan itu. Dia mengatakan, yang ditambah adalah anggaran belanja langsung, antara lain pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman Rp 300 miliar, dana untuk Bamus Betawi, dan untuk kenaikan gaji guru. DPRD DKI Jakarta, kata Soni, telah menyetujui angka Rp 70,28 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ahok mengatakan, persoalan seperti itulah yang membuat dia tak mau cuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2017. Lantaran tak dipenuhi pemerintah, dia mengajukan uji materi aturan cuti ke Mahkamah Konstitusi. Maka Ahok berharap MK segera menerbitkan putusan atas permohonannya.

"Saya yang taat konstitusi, membawa masalah ini ke MK dikritik. Seolah-olah saya orang yang kampanye (tapi) nggak mau cuti," tuturnya.

BacaDebat Ahok Vs Soni Sumarsono Soal Dana Bamus Betawi 

Ahok mempertanyakan transparansi organisasi masyarakat Betawi tersebut. Selama ini, Bamus Betawi tak pernah memberikan laporan kepadanya. Ahok juga mempertanyakan pemggunaan uang sebanyak itu. "Yang saya pertanyakan, uang yang diberikan APBD itu Rp 2,5 miliar buat apa?"

Ahok lantas menerangkan bahwa pembangunan dan pelestarian budaya Betawi di Situ Babakan sudah dikelola UPT Situ Babakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menganggarkan dana khusus untuk pelestarian budaya Betawi. Karena itu, Ahok niat Bamus Betawi melestarikan Situ Babakan menggunakan dana hibah.

SimakAhok Sebut Berpolitik, Begini Bamus Betawi Berkelit

Dia curiga, uang sebanyak itu akan digunakan untuk kegiatan politik. "Mereka kemudian orasi politik bahwa Gubernur DKI harus asli Betawi," ucap Ahok.

Ahok berjanji tidak akan memberikan 1 sen pun uang APBD ke organisasi masyarakat, yang menurut dia, yang menolak NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Dia menganggap, Bamus Betawi telah melanggar Pancasila dan konstitusi.

Menurut Soni, kebijakan menggelontorkan dana operasional muncul setelah dia berdialog dengan Ketua Bamus Betawi. Soni berpendapat, Jakarta kurang terawat kebudayaan lokalnya.

"Seharusnya ada pengasuhan terhadap kebudayaan. Karena itu, saya merasa perlu ada anggaran diberikan," ucap Soni, Rabu, 23 November 2016. "Saya rasa lebih bijaksana (dana itu) kami cairkan."

AVIT HIDAYAT | JOBPIE S

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

2 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

2 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

17 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

20 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?


Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

21 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

Pengamat politik Adi Prayitno sebut nama Ahok dan Anies Baswedan masih kuat di Jakarta. Bagaimana dengan Ridwan Kamil?


69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

21 hari lalu

Wakil Gubernur Deddy Mizwar memeriksa barisan saat upacara Resimen Mahasiswa Mahawarman di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. TEMPO/Prima Mulia
69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

Menjadi politisi sambil tetap aktif dalam dunia film. Begini perjalanan Deddy Mizwar menapaki dua bidang yang berbeda tersebut.


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

22 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

22 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Pengamat soal Tokoh yang Cocok Maju Pilkada DKI 2024: Anies dan Ahok Masih Kuat

25 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Pengamat soal Tokoh yang Cocok Maju Pilkada DKI 2024: Anies dan Ahok Masih Kuat

Pengamat politik mengatakan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih memiliki suara kuat di Jakarta.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

39 hari lalu

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.