Permintaan Diskon Pajak Djakarta Warehouse Project Ditolak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penikmat musik elektronik menari dalam acara Djakarta Warehouse Project di Ecopark, Ancol, Jakarta, Jumat (13/12). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Penikmat musik elektronik menari dalam acara Djakarta Warehouse Project di Ecopark, Ancol, Jakarta, Jumat (13/12). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pelayanan Pajak DKI menolak permohonan Ismaya Live, event organizer acara Djakarta Warehouse Project, untuk keringanan pajak hiburan. "Tidak bisa diberikan potongan," kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Agus Bambang kepada Tempo, Rabu, 7 Desember 2016.

    Agus menilai, keputusannya itu sudah tepat lantaran acara hiburan tersebut tidak bisa menunjukkan unsur kesenian tradisional. Selain itu, dia menyebutkan pihak penyelenggara salah prosedur. Mereka, kata Agus, tidak menyampaikan permohonan ke Dinas Pelayanan Pajak, melainkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. Karena itu, Agus akan tetap memberlakukan potongan pajak hiburan sebesar 35 persen dari penjualan tiket.

    Baca: Terkait Pajak, Twitter Siap Dipanggil Pemerintah Indonesia

    Ismaya Live, penyelenggara Djakarta Warehouse Project, sebelumnya meminta potongan pajak hiburan atas acara electronic music festival yang akan mereka selenggarakan pada 9 Desember 2016, di Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka menemui pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, untuk meminta kejelasan atas permohonan tersebut.

    Baca: Pemerintah Diminta Buat Roadmap Reformasi Pajak

    "Kami minta bukan untuk ditiadakan bayar pajak sama sekali. Karena kemungkinan production cost kami juga mendatangkan artis itu, kan juga merogoh kocek yang cukup besar," kata Hendro Santoso, Legal Manager Ismaya Live, saat ditemui di Balai Kota DKI, Rabu, 7 Desember 2016.

    Hendro menuturkan, dengan mendapatkan keringanan pajak, pihaknya bisa mendatangkan turis asing lebih banyak ke Jakarta dan mempromosikan pariwisata. Sehingga, hal itu bisa membawa keuntungan pada sektor usaha lainnya. Misal, meningkatnya permintaan tempat penginapan, restauran, dan tiket pesawat. "Jadi secara devisa menyeluruh. Pasti menguntungkan semua pihak," tuturnya.

    Terkait ditolaknya permohonan keringanan pajak, Hendro menuturkan bahwa pertimbangan utama dari Dinas Pelayanan Pajak DKI adalah konten acaranya yang tidak memuat unsur tradisional. Namun, dia berdalih memiliki waktu yang sempit untuk menyiapkan konten lokal ke dalam acaranya. "Memang, kan acara kami electronic music festival, dan waktunya cukup mepet dengan konten demikan. Sepertinya tidak dimasukan ke dalam acara," ujar Hendro.

    Di sisi lain, Soni mengatakan keringanan pajak bisa diberikan jika acara tersebut dapat memberikan kontribusi dalam mempromosikan pariwisata Jakarta. "Tergantung kami melihat obyek lalu kontribusinya apa. Tapi kalau mereka membuat hiburan menguntungkan dana, mendapatkan penghasilan yang luar biasa, ya tidak pantas kebijakan pembuat pengambilan pajak untuk menentukan itu semua, " kata Soni.  

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.