Pemerintah Bekasi Ijinkan Sekolah Pungut Biaya Operasional
Minggu, 27 Agustus 2006 23:58 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Di kota Bekasi, dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat belum meringankan beban orang tua murid. Sebab, sejumlah sekolah penerima bantuan masih menetapkan berbagai pungutan atas siswanya. Anehnya, pemerintah setempat pun mengijinkan sekolah menetapkan pungutan. Di Kecamatan Bekasi Barat, misalnya, sejumlah sekolah dibiarkan memungut sumbangan biaya operasional. Kepala Unit Pembinaan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Kecamatan Bekasi Barat, Tini Rustini, mengatakan, setelah dana dana BOS sebesar Rp 19.500 per murid per bulan bergulir, dana pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi berkurang.Setelah ada dana BOS, menurut Tini, sekolah di kecamatan itu kekurangan dana Rp 900 juta - 1 milyar. “Dana BOS terbukti tak bisa memenuhi kebutuhan sekolah.” Akibatnya, sekolah membebankan pembiayaan operasional sekolah kepada orang tua murid lagi. Siswanto
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Tokopedia Luncurkan Layanan Bayar SPP Lewat Warung Mitra Tokopedia
18 Februari 2022
Tokopedia Luncurkan Layanan Bayar SPP Lewat Warung Mitra Tokopedia
Masyarakat bisa membayar biaya pendidikan atau SPP melalui warung atau toko terdekat yang ada di ekosistem Mitra Tokopedia.
Gubernur Ridwan Kamil Akan Gratiskan SPP SMA/SMK di Jawa Barat
18 Juni 2019
Gubernur Ridwan Kamil Akan Gratiskan SPP SMA/SMK di Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sedang menyiapkan program menggratiskan pembayaran SPP untuk SMA/SMK.
Rahmat Effendi: SPP SMA Negeri di Bekasi Lebih Mahal dari Swasta
8 Agustus 2017
Rahmat Effendi: SPP SMA Negeri di Bekasi Lebih Mahal dari Swasta
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan biaya SPP siswa SMA/SMK negeri di wilayahnya menjadi lebih mahal dari sekolah swasta.
Awalnya Gratis, SMA 17 Surabaya Sanksi Siswa Tak Bayar SPP
22 Januari 2017
Awalnya Gratis, SMA 17 Surabaya Sanksi Siswa Tak Bayar SPP
"Kami sudah mengingatkan kepala sekolah mencabut sanksinya. Sudah enggak zaman ada sanksi-sanksi begitu," ujar dia.
Orang Tua Siswa SD Adukan 'Uang Pagar' ke DPRD
17 Februari 2015
Orang Tua Siswa SD Adukan 'Uang Pagar' ke DPRD
Setiap siswa dipungut iuran pembangunan pagar sekolah sebesar Rp 250 ribu.
Duh, Malu Belum Iuran Rp 10 Ribu, Siswa Tenggak Racun
14 Februari 2015
Duh, Malu Belum Iuran Rp 10 Ribu, Siswa Tenggak Racun
Sang ibu, 47 tahun, yang mendampingi, mengaku tidak menyangka anaknya akan berbuat nekat.
Aliansi Orang Tua: Batalkan Iuran di Sekolah
26 September 2011
Aliansi Orang Tua: Batalkan Iuran di Sekolah
"Pungutannya, kan, tidak resmi. Dinas itu jangan lepas kontrol."
Uang Masuk SMU 68 Mencapai Rp 35 Juta
14 Juli 2010
Uang Masuk SMU 68 Mencapai Rp 35 Juta
Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Pono Fadlullah mengakui jika uang masuk sekolah yang dipimpinnya lebih mahal ketimbang sekolah negeri lainnya.
Masih Ada Pungutan di Sekolah
10 Juli 2010
Masih Ada Pungutan di Sekolah
Pungutan ini diambil dari para siswa yang baru saja naik kelas.
Kayong Utara Gratiskan Sekolah Hingga SMA
28 Mei 2010
Kayong Utara Gratiskan Sekolah Hingga SMA
Mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, di Kayong ini kita gratiskan. Mulai dari uang masuk, SPP, buku dan baju seragam sekolah semua disubsidi. Sumber daya manusia (SDM) di Kayong cukup memprihatinkan,, kata Bupati Kabupaten Kayong Utara kepada Tempo, Jumat (28/5).
![Ilustrasi - Suasana belajar di laboratorium komputer Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Jakarta, 18 September 2007. [TEMPO/ Ramdani; RD2007091802] (KOMUNIKA)](https://statik.tempo.co/data/2015/06/01/id_404714/404714_620.jpg)
