Ibu Ini Bingung Diminta Menebus Bayinya Rp 40 Juta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bayi dilempar ke udara. bbc.co.uk

    Ilustrasi bayi dilempar ke udara. bbc.co.uk

    TEMPO.COJakarta - Bayi berusia 2,5 tahun diduga dijual setelah hilang selama enam bulan. Sri Handayani, ibu dari balita bernama Dean Anugrah Ramadhan, itu mengaku anaknya dijual oleh anggota keluarganya sendiri. Sri diminta menebus bayinya Rp 40 juta.

    "Saya curiga anak saya dijual saudara saya," kata Sri kepada Tempo, Rabu malam, 4 Januari 2017. Hingga kini, Sri belum mengetahui keberadaan bayinya.

    Hilangnya Dean bermula saat Sri terpaksa menitipkannya ke Endang, bibinya, pada Juni 2016. Itu Sri lakukan karena harus mengurus adik Dean, Alfaro, 1,5 tahun, yang tengah kritis dan dirawat Rumah Sakit Tarakan.

    Tanpa sepengetahuan Sri, Endang menyerahkan Dean kepada W. Alasannya, suami Endang tak bersedia mendapat titipan anak. Sri lantas menghubungi W untuk menanyakan kabar sekaligus hendak menjemput Dean. "Dia (W) bilang ada sama bosnya, Ibu S," kata Sri.

    Menurut Sri, alasan W menyerahkan anaknya kepada S agar kehidupan Dean lebih baik dan kelak menjadi orang kaya. Sri pun mendatangi rumah S untuk melihat sekaligus hendak menjemputnya. Sampai di rumah S, Sri mengaku diminta menyediakan Rp 40 juta sebagai tebusan. 

    Sri kaget dan bingung, dari mana mendapatkan uang sebanyak itu. Sri kian gelisah karena saat menanyakan kondisi anaknya malah dimarahi dan tidak diberi tahu keberadaan Dean. "Katanya ada sama orang lain dan enggak dikasih tahu," kata Sri. 

    Sri lantas mengajak ibunya, Tri Ludiarsani, melaporkan hilangnya Dean ke polisi. Namun, hingga kini, belum ada perkembangan dari laporan itu. Sri berharap Dean bisa kembali dalam kondisi sehat. “Saya bingung harus ke mana lagi,” ujarnya. Sebab, saat ini nomor telepon S dan W sudah tidak bisa dihubungi. 

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.