Sekarang Warga Miskin Bekasi Berobat Pakai Kartu Keluarga

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga lanjut usia memeriksakan matanya dalam pelayanan kesehatan gratis di Kranji, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (31/1). Pemeriksaan diberikan kepada kalangan warga lanjut usia kurang mampu untuk mencegah bertambahnya angka kebutaan di Indonesia, khususnya perkotaan. TEMPO/Tony Hartawan

    Warga lanjut usia memeriksakan matanya dalam pelayanan kesehatan gratis di Kranji, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (31/1). Pemeriksaan diberikan kepada kalangan warga lanjut usia kurang mampu untuk mencegah bertambahnya angka kebutaan di Indonesia, khususnya perkotaan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Bekasi - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, meluncurkan kartu sehat berbasis nomor induk kependudukan (NIK) bagi warga tak mampu. Menurut Rahmat, sebanyak 26.708 keluarga yang terfasilitasi kartu tersebut dipastikan bebas biaya berobat di rumah sakit.

    “RSUD maupun rumah sakit swasta yang berdiri di Kota Bekasi harus menghargai kartu tersebut,” kata Rahmat di sela launching kartu sehat berbasis NIK di Plasa Pemerintah Kota Bekasi, Senin, 16 Januari 2017.

    Baca: RSUD Bekasi Akan Jadi Rumah Sakit Warga Miskin

    Menurut Rahmat, kartu tersebut bisa dipakai di 37 rumah sakit swasta yang berkerja sama dengan pemerintah. Karena itu, Rahmat meminta agar pihak rumah sakit tidak menolak pasien miskin pemegang kartu tersebut ketika berobat.

    Kartu tersebut, ujar Rahmat, merupakan realisasi dari penggunaan kartu keluarga (KK) sebagai pelayanan dasar kesehatan bagi warga tak mampu di Kota Bekasi. Karena itu, pemerintah menerbitkan satu kartu yang berisi data base satu keluarga di dalam KK. “Data itu telah sinkron antara data di Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan,” ujar Rahmat.

    Rahmat menambahkan, kartu tersebut juga bisa untuk masyarakat Kota Bekasi dengan penghasilan di bawah atau sama Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi 2017 sebesar Rp 3,5 juta. “Jadikan kartu sehat ini sebagai kartu bermartabat dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan,” kata Rahmat.

    Baca juga: 114 Balita di Bekasi Menderita Gizi Buruk

    Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Dadi Kusradi, mengapreasi langkah Pemerintah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk kartu berbasis nomor induk kependudukan. “Tingkat keakuratan data semakin valid berdasarkan NIK, diharapkan tidak ada double kartu,” tutur Dadi.

    Karena itu, lembaganya meminta kepada rumah sakit swasta untuk menaati kebijakan baru ini. DPRDtak ingin ada laporan dari warga bahwa masyarakat pemegang kartu tersebut dipersulit ketika berobat di rumah sakit swasta atau milik pemerintah. “Jangan menistakan kartu sehat ini,” kata Dadi.

    ADI WARSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.