TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kecewa kepada Dinas Perhubungan Darat DKI Jakarta yang gagal memaksa puluhan perusahaan bus beroperasi dari Terminal Pulogebang.
"Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa secara langsung dan tak langsung, konsistensi itu tidak tercapai," ujar Budi saat memberikan pengarahan di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur pada Minggu, 29 Januari 2017.
Baca juga:
Begini Persiapan Pulogebang Jadi Terminal yang Manusiawi
Terminal Pulogebang Diharapkan Jadi Percontohan
Kemenhub Akan Tutup Terminal Bayangan di Jabodetabek
Pada 28 Desember 2016, Menteri Budi melakukan soft launching pengoperasian terminal percontohan di Indonesia tersebut. Saat itu dia memerintahkan Dinas Perhubungan Darat DKI Jakarta menghapus terminal bayangan (pool) yang biasa digunakan puluhan bus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
Usai soft launching, ia menggelar rapat dengan asosiasi perusahaan oto (PO). Budi menegaskan agar asosiasi PO mengikuti pemerintah terkait pelaksanaan pengoperasian Terminal Pulogebang.
Menurut Budi terminal bayangan sangat tidak layak. Tidak hanya bagi penumpang, tetapi juga bagi perusahaan oto bus itu sendiri, dan bagi pengguna jalan yang lain karena memacetkan lalu lintas.
Ia menegaskan agar tidak ada lagi bus-bus yang ada di pool, dan semua bus yang masuk-keluar Jakarta harus lewat Terminal Pulogebang.
Namun berdasarkan laporan yang ia terima dari Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Adriani Sinaga, pencapaian itu belum maksimal, karena dari 120 PO yang ada, baru 70 PO yang dipindahkan ke Pulogebang.
Padahal pemerintah telah memberikan waktu satu bulan untuk membubarkan dan memindahkan terminal bayangan itu.
"Kita sepakat ingin melayani masyarakat, dan kami memberi waktu satu bulan. Karena itu dari 40 PO (saat soft launching) menjadi 70 PO itu belum apa-apa. Kalau jadi 120 pool itu baru (bagus). Ini harus diterapkan lebih baik," ucap Budi, mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II.
Simak juga:
Rambu Belum Siap, Peresmian Terminal Pulogebang Diundur
Dishubtrans DKI Ajukan Rp890 Miliar Tata Ulang Pulogebang
Elly menambahkan, penertiban terus dilakukan. Yakni dengan membubarkan PO di terminal-terminal yang tidak melayani AKAP, seperti Rawamangun dan Pulogadung.
Adapun kata dia, di terminal Pulogebang telah disediakan 120 loket PO. Sehingga jika PO di Pulogadung ditambahkan, akan ada tambahan 40 PO.
Untuk mengantisipasi kekurangan loket, BPTJ berupaya untuk memberlakukan tiket online. "Sehingga dengan adanya tiket online, mungkin bekerja sama dengan lokal, penumpang bisa membeli secara online," ucapnya.
DESTRIANITA
