Masa Tenang Pilkada DKI, Kapolda Minta Aksi 112 Dibatalkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan menyambangi sejumlah tokoh ulama dan jajaran Kepolisian Jakarta Utara, di bawah kolong Tol Pelita, Warakas, Jakarta Utara, 5 Februari 2017. Tempo/Egi Adyatama

    Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan menyambangi sejumlah tokoh ulama dan jajaran Kepolisian Jakarta Utara, di bawah kolong Tol Pelita, Warakas, Jakarta Utara, 5 Februari 2017. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan mengimbau masyarakat tak menggelar aksi pada 11 Februari 2017 (112). "Saya mengimbau seluruh masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, mari kita lakukan kegiatan lain yang mungkin bisa lebih bermanfaat," kata Iriawan saat ditemui di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Ahad, 5 Februari 2017.

    Iriawan mengaku telah mendengar rencana aksi massa 112. Namun ia menegaskan, hingga saat ini, belum ada pemberitahuan resmi ataupun surat izin aksi yang masuk Polda Metro Jaya. Ia pun meminta aksi ini diurungkan.

    Baca juga:
    Demi Ahok-Djarot, Sejumlah Artis Rela Konser Tak Dibayar
    Sambangi Tokoh Agama, Kapolda Metro Jaya Ingatkan Soal Persatuan

    Apalagi 11 Februari 2017 adalah hari yang ditetapkan KPU sebagai hari terakhir kampanye tiga pasangan calon Gubernur DKI Jakarta. Iriawan menuturkan tanggal itu seharusnya digunakan sebagai masa tenang menjelang pemilihan yang akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017.

    "Kami harapkan tidak ada unjuk rasa dan aksi turun ke jalan, sehingga nantinya dalam minggu tenang kami bisa membersihkan semua alat peraga yang ada di jalan," ucapnya.

    Iriawan pun menegaskan, kepolisian tidak berada di pihak salah satu pasangan calon mana pun dalam pilkada ini. Pelarangan aksi itu, kata dia, murni untuk menjaga situasi Jakarta agar tetap kondusif.

    "Aparat keamanan tidak ada urusan dengan pemilihan gubernur. Siapa pun yang menang, tetap Jakarta harus aman. Itu bingkainya. Jakarta harus kondusif," ujar mantan Kapolda Jawa Barat itu.

    EGI ADYATAMA

    Baca: Isu KTP Ganda di Facebook, Mendagri: Modus Mengejar Dukungan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.