Terancam Dibubarkan, Novel FPI: Aksi 112 Tetap Jalan  

Reporter

Sekretaris Jenderal DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Novel Bamukmin, saat mengawal jalannya persidangan kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pengadilan Jakarta utara, 20 Desember 2016. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.COJakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Syuro Dewan Pimpinan Daerah FPI Jakarta Habib Novel Bamukmin menegaskan, unjuk rasa yang diselenggarakan Forum Umat Islam (FUI) pada aksi 112 mendatang akan tetap dilaksanakan meski ada ancaman pembubaran dari kepolisian. Menurut dia, polisi tidak berhak membubarkan aksi mereka.

"Akan tetap dilaksanakan. Ini kan bukan untuk mendukung calon tertentu. Bukan hari kerja juga. Alasan polisi apa?" kata Novel saat dihubungi, Rabu, 8 Februari 2017.

Baca: 
Ini Imbauan PP Muhammadiyah Soal Aksi 112

Masa Tenang Pilkada DKI, Kapolda Minta Aksi 112 Dibatalkan

Novel mengatakan aksi 112 dilakukan untuk mengingatkan penegak hukum agar menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Aksi ini untuk mengawal, menjaga, dan membela ulama. Juga meminta ditegakkan keadilan, itu terdakwa (Ahok) tidak boleh mengikuti (pilkada) sebagai calon," katanya.

Karena itu, Novel memastikan aksi ini akan berlangsung damai dan tidak mengganggu masyarakat umum lainnya. Selain itu, dia mengingatkan bahwa unjuk rasa di Indonesia dilindungi oleh undang-undang.

Aksi 112 pada Sabtu, 11 Februari 2017, rencananya diisi dengan long march dari kawasan Monas ke Bundaran HI. Rencananya, massa akan lebih dulu berkumpul di Masjid Istiqlal.

Sekretaris Jenderal Front Umat Islam Muhammad Al Khathath mengatakan massa hanya jalan santai dari pagi hingga menjelang waktu salat zuhur. Jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan itu juga tidak sebesar saat demonstrasi pada 2 Desember 2016.

Aksi ini juga akan dilanjutkan dengan menggelar khataman Al Quran pada Minggu, 12 Februari 2017. Sementara saat momen pengambilan suara dalam rangka pilkada pada 15 Februari 2017, mereka akan menggelar salat subuh berjemaah dan dilanjutkan dengan mengawal tempat pemungutan suara (TPS).

Baca juga:
Kasus Ahok Membesar, SBY Sebut Ada yang Mempolitisasi
Kisruh Ma'ruf-Ahok Selesai, Gus Ipul Minta GP Ansor Tak Demo

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengimbau kepada masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Khusus untuk aksi 112, dia meminta peserta menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, mengikuti aturan moral, menaati hukum, dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

Menurut Iriawan, aparat kepolisian berhak membubarkan aksi unjuk rasa tersebut apabila mereka tidak mematuhi aturan. Kewenangan itu tercantum pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. "Kami meminta masyarakat mematuhi apa yang saya sampaikan," katanya.

INGE KLARA SAFITRI | FRISKI RIANA






RKUHP Disahkan, BEM UI Siap Konsolidasikan Gelombang Penolakan Besar

2 hari lalu

RKUHP Disahkan, BEM UI Siap Konsolidasikan Gelombang Penolakan Besar

BEM UI menyatakan akan menngkonsolidasikan gelombang penolakan besar terhadap pengesahan RKUHP.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

2 hari lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

RKUHP telah disahkan jadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. RKUHP disebut membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

3 hari lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

3 hari lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

3 hari lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

3 hari lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP


Pasal Demonstrasi di RKUHP Jadi Sorotan, Anggota DPR Sebut Perlu Sosialisasi ke Penegak Hukum

3 hari lalu

Pasal Demonstrasi di RKUHP Jadi Sorotan, Anggota DPR Sebut Perlu Sosialisasi ke Penegak Hukum

Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih memuat sejumlah pasal karet. Salah satunya pasal 256 tentang Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi


Jika Reuni 212 Acara Demonstrasi, Rizieq Shihab: Tidak Bisa Hadir Bukan karena Takut

6 hari lalu

Jika Reuni 212 Acara Demonstrasi, Rizieq Shihab: Tidak Bisa Hadir Bukan karena Takut

Rizieq Shihab menceritakan alasannya tidak bisa menghadiri Munajat Akbar Reuni 212 jika merupakan demonstrasi. Bukan karena takut.


Peserta Reuni 212 Membubarkan Diri

6 hari lalu

Peserta Reuni 212 Membubarkan Diri

Peserta Munajat Akbar Reuni 212 mulai membubarkan diri. Rizieq Shihab dipaksa menghadiri acara tersebut.


Panitia Reuni 212 Paksa Rizieq Shihab Datang ke Masjid At-Tin

6 hari lalu

Panitia Reuni 212 Paksa Rizieq Shihab Datang ke Masjid At-Tin

Yusuf Martak mengatakan dia mesti memaksa Rizieq Shihab untuk datang, meski Imam Besar FPI itu sedang flu.