Aksi 112: Polda Metro Melarang, Menteri Wiranto Membolehkan  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Ratusan anggota Front Pembela Islam melakukan unjuk rasa di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta, 16 Januari 2017. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas bentrokan yang terjadi antara massa FPI dan sebuah ormas. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana aksi massa pada Sabtu, 11 Februari 2017, tampaknya tak bisa dicegah dan mengharuskan aparat keamanan turun tangan. Polda Metro Jaya menyatakan dengan tegas melarang unjuk rasa yang dikemas dengan nama long march 112 dari Tugu Monas ke Bundaran Hotel Indonesia itu. Sedangkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memperbolehkan dengan catatan pengunjuk rasa mematuhi aturan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan Polda Metro melarang long march yang akan digelar sebagian umat Islam itu. Alasannya, menurut Argo, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 Pasal 6, penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban tidak diperbolehkan.

Baca: Polisi Deteksi Ada Pengerahan Massa Aksi 112 dari Jawa Timur

Jika aksi 112 tetap dilakukan, aparat dapat membubarkan dan pesertanya akan dijerat hukum. "Polda Metro Jaya kembali menegaskan kegiatan turun ke jalan pada 11 Februari dilarang," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 8 Februari 2017. 

Argo menjelaskan, aparat punya beberapa prosedur bagaimana membubarkan massa yang sudah telanjur turun ke jalan, antara lain berkomunikasi dan berkoordinasi dengan penyelenggara. "Kami mempunyai cara bertindak. Awalnya, kami komunikasikan. Yang terpenting, pada 11 Februari tidak diizinkan turun ke jalan," ujarnya.

Argo mengaku sudah mengkomunikasikan larangan ini kepada polda lainnya untuk ikut mencegah massa datang ke Ibu Kota. "Titik kumpulnya di Masjid Istiqlal, lalu ke Monas, dan berjalan kaki menuju Bundaran HI melewati Jalan Thamrin," ucapnya.

Lihat: Polri Bantah Datangkan Brimob untuk Amankan Aksi 112

Adapun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan memperbolehkan aksi 112 yang dipelopori Front Pembela Islam (FPI) tersebut. "Kami tidak pernah melarang aksi karena itu adalah hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan ada undang-undangnya. Tapi kami mengarahkan agar aksi itu mengikuti aturan," ujar Wiranto di kantornya, Rabu, 8 Februari 2017.

Wiranto mengingatkan penanggung jawab aksi harus lebih dulu mengantongi persetujuan dari kepolisian. "Tatkala polisi mempertimbangkan bahwa yang dilakukan ini jelas-jelas akan mengganggu kepentingan yang lain, tentu mereka bisa melarang. Ini berarti aksi tidak bisa dilakukan," katanya.

Baca:
Masa Tenang Pilkada DKI, Kapolda Metro Minta Aksi 112 Dibatalkan

Aksi 112, Begini Imbauan Wapres Jusuf Kalla

"Jadi bukan serta-merta saya melarang. Tidak ada hak saya untuk melarang, tapi kalau aturan sudah mengatakan tidak boleh, kewajiban saya adalah mengarahkan. Mudah-mudahan temen-teman memahami ini," ujar Wiranto.

Sekretaris Jenderal Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Novel Bamukmin mengatakan aksi 112 akan digelar mulai pukul 07.00 hingga siang hari. Agendanya, long march dari Masjid Istiqlal, Monas, lalu menuju Bundaran HI.

Novel menyebutkan aksi bertujuan mengenang dan mengawal kasus dugaan penodaan agama terhadap Surat Al-Maidah Ayat 51 oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Aksi juga bukan untuk mendukung calon gubernur tertentu. Ini juga bukan hari kerja, lalu apa alasan polisi melarang," kata Novel.

INGE KLARA SAFITRI | FRISKI RIANA | ELIK S

Baca:
Aksi 112, Aktivis NU: Waspadai Upaya Pelihara Sentimen






Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

11 jam lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Memphis Bubarkan Unit Polisi setelah Pemukulan Fatal

5 hari lalu

Memphis Bubarkan Unit Polisi setelah Pemukulan Fatal

Para pengkritik mengatakan tim polisi khusus semacam ini cenderung menggunakan taktik-taktik kekerasan.


Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

6 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

Jelang penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, ribuan buruh kembali akan melakukan aksi masa besar besaran di gedung wakil rakyat pada Senin, 6 Februari 2023 mendatang.


Ramai Permintaan Masa Jabatan Diperpanjang Hingga 9 Tahun, Berapa Gaji Kepala Desa?

9 hari lalu

Ramai Permintaan Masa Jabatan Diperpanjang Hingga 9 Tahun, Berapa Gaji Kepala Desa?

Ratusan Kepala Desa menggelar aksi pekan lalu menuntut masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun per periode. Berapa gaji mereka sebetulnya?


Lazada Didemo Warga Depok, Apa Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan CSR?

10 hari lalu

Lazada Didemo Warga Depok, Apa Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan CSR?

Warga Kelurahan Jatijajar Kota Depok menggelar demonstrasi di gudang Lazada menuntut agar menyerap tenaga warga sekitar minimal 30 persen dan CSR.


Setelah Didemo Warga Depok, Lazada Beberkan 3 Poin Kesepakatan

11 hari lalu

Setelah Didemo Warga Depok, Lazada Beberkan 3 Poin Kesepakatan

Hasil mediasi antara warga Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok dengan Lazada menghasilkan tiga poin.


2 Tersangka Teroris NII Asal FPI, Simpatisan Rizieq Shihab & Profil 9 Korban Wowon Serial Killer Jadi Top 3 Metro

12 hari lalu

2 Tersangka Teroris NII Asal FPI, Simpatisan Rizieq Shihab & Profil 9 Korban Wowon Serial Killer Jadi Top 3 Metro

Sebanyak 2 tersangka teroris Negara Islam Indonesia adalah simpatisan Rizieq Shihab & profil 9 korban Wowon Serial Killer jadi Top 3 Metro


Densus Tangkap 3 Terduga Teroris NII, 2 Asal FPI, Ayah: Simpatisan dalam Habib Rizieq

13 hari lalu

Densus Tangkap 3 Terduga Teroris NII, 2 Asal FPI, Ayah: Simpatisan dalam Habib Rizieq

Detasemen Khusus 88 Markas Besar Polri memeriksa rumah warga di RW03 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara berinisial AS (26), terduga teroris.


Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan Nelayan

17 hari lalu

Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan Nelayan

Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti isu yang beredar, antara lain demo nelayan di berbagai daerah terhadap PP 85 tahun 2021.


Ada Demo Buruh, Polisi Tutup Jalan di Patung Kuda Arah Harmoni

20 hari lalu

Ada Demo Buruh, Polisi Tutup Jalan di Patung Kuda Arah Harmoni

Polda Metro Jaya melakukan penutupan jalan di Kawasan Patung Kuda arah Harmoni pada pagi ini pukul 8.35 WIB imbas rencana demo buruh