"

Tolak Salatkan Pemilih Ahok, Ini Penjelasan Masjid Al-Jihad

Pengurus Masjid Al Jihad Karet, Setiabudi, Jakarta Pusat membentangkan spanduk anti mensalati umat Islam yang terang-terangan mendukung penista agama pada Jumat, 24 Februari 2017. Tempo/Avit Hidayat
Pengurus Masjid Al Jihad Karet, Setiabudi, Jakarta Pusat membentangkan spanduk anti mensalati umat Islam yang terang-terangan mendukung penista agama pada Jumat, 24 Februari 2017. Tempo/Avit Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Dewan Keluarga Masjid (DKM) Masjid Al-Jihad, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Pusat, mengaku kecewa dengan sistem hukum di Indonesia yang tebang pilih karena tak menahan terdakwa penista agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mereka pun membuat kebijakan melarang mensalatkan jenazah orang yang mendukung Ahok.

"Kekecewaan itu (merupakan) akumulasi dari proses awal. Akhirnya, umat Islam punya cara sendiri menghukum penista agama dan pendukungnya," ujar pengurus DKM Masjid Al-Jihad, Hasan Basri, saat ditemui pada Jumat petang, 24 Februari 2017. Mereka kecewa kepada negara karena tak kunjung menghukum Ahok yang dianggap menistakan Al-Quran.

Baca: Tolak Salatkan Pemilih Ahok, Al Jihad : Bukan Soal Politik

Hasan mengatakan pihaknya ingin Ahok segera diadili dan dipenjara. Namun kenyataannya, menurut dia, proses hukum yang berjalan berlarut-larut. Apalagi Ahok bisa melenggang mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta sebagai calon inkumben. "Saya berharap umat Islam tidak memilih pemimpin yang menistakan agama," ujarnya.

Sebenarnya, ia tak begitu mempermasalahkan gubernur nonmuslim jika tidak menistakan Al-Quran dan menyakiti umat muslim. Namun, kata Hasan, Ahok kerap bicara kasar. Mereka resah jika Ahok kembali terpilih menjadi gubernur lagi.

Jika Ahok terpilih lagi, Hasan mengaku hanya bisa pasrah dan memutuskan sikap sesuai dengan arahan para ulama. "Pengurus masjid mengikuti ulama apa pun keputusannya. Wallahu a’lam," kata dia. "Seandainya itu nanti (Ahok) menang, kami akan menunggu instruksi ulama."

Masjid Al-Jihad membuat kebijakan melarang mensalati jenazah orang yang mendukung terdakwa kasus penistaan agama. "Ini karena mengikuti syariat Islam, tidak ada kaitannya dengan politik," kata Sekretaris DKM Masjid Al-Jihad Yayat Supriatno.

Yayat bersama pengurus Masjid Al-Jihad membentangkan spanduk bertuliskan "Masjid Ini Tidak Mensholatkan Jenazah Pendukung & Pembela Penista Agama". Spanduk itu dibentangkan di depan serta sisi kiri dan kanan masjid. Mereka memasang itu sejak Selasa malam, 21 Februari 2017.

Sehari kemudian, spanduk itu viral setelah seseorang mengunggahnya di media sosial. Unggahan itu menimbulkan pro-kontra. Yayat memaklumi tidak semua orang paham dengan kebijakan masjid tersebut.

AVIT HIDAYAT








Kasus Ujaran Kebencian Ijazah Palsu Jokowi, Bambang Tri Mulyono Dituntut 10 Tahun Penjara

5 hari lalu

Sidang lanjutan kasus Bambang Tri Mulyono penggugat ijazah palsu Jokowi, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa, 3 Januari 2023. JPU menghadirkan saksi-saksi di antaranya dua kepala sekolah tempat Jokowi pernah menimba ilmu saat SD dan SMP. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kasus Ujaran Kebencian Ijazah Palsu Jokowi, Bambang Tri Mulyono Dituntut 10 Tahun Penjara

Ketika jaksa membacakan tuntutan, Bambang Tri Mulyono menutupi telinganya. Adapun Sugi Nur Raharja alias Gus Nur juga dituntut 10 tahun.


Heru Budi Resmi Copot Yani Wahyu Purwoko, Camat 'Koboi' yang Disebut Todongkan Senjata pada 2015

5 hari lalu

Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko buka suara soal pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Kota Tua, Kamis, 19 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Resmi Copot Yani Wahyu Purwoko, Camat 'Koboi' yang Disebut Todongkan Senjata pada 2015

Pj Gubernur DKI Heru Budi resmi mencopot jabatan Yani Wahyu sebagai Wali Kota Jakarta Barat hari ini. Yani pernah dijuluki sebagai Camat 'koboi'.


Kasus Penistaan Agama, Kuasa Hukum Bambang Tri Mulyono Menyatakan Mundur

5 hari lalu

Bambang Tri Mulyono (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Solo, Selasa 21 Maret 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kasus Penistaan Agama, Kuasa Hukum Bambang Tri Mulyono Menyatakan Mundur

Sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dengan dua terdakwa Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo, Selasa, 21 Maret 2023


PDIP Singgung Kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya, NasDem: Perbandingannya Jomplang

6 hari lalu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. ANTARA - istimewa
PDIP Singgung Kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya, NasDem: Perbandingannya Jomplang

NasDem menilai perbandingan antara kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta dengan Wali Kota Surabaya tak seimbang.


PDIP Sebut Kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta akan Baik Jika Lanjutkan Program Jokowi dan Ahok

6 hari lalu

Anies Baswedan seusai memaparkan pidato kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023. Foto Ima Dini Shafira
PDIP Sebut Kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta akan Baik Jika Lanjutkan Program Jokowi dan Ahok

PDIP sebut kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya hanya menyadarkannya bahwa Ibu Kota Jawa Timur itu lebih baik dari Jakarta.


Cerita Warga Kampung Tanah Merah Sodorkan Kontrak Politik untuk Jokowi dan Anies

14 hari lalu

Ratusan warga Tanah Merah merobohkan pintu gerbang balai kota saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai kota DKI Jakarta, Kamis (5/7). Dalam aksinya mereka memblokade jalan serta menuntut di resmikannya RT dan RW di kawasan Tanah Merah. TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Warga Kampung Tanah Merah Sodorkan Kontrak Politik untuk Jokowi dan Anies

Diabaikan oleh Fauzi Bowo, warga Kampung Tanah Merah dukung Jokowi. Khawatir dengan Ahok warga dekati Anies Baswedan


Terkini: Sri Mulyani Soal 69 Pegawai Kemenkeu Berisiko Tinggi, Gaji Komisaris Pertamina Jadi Sorotan

14 hari lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Terkini: Sri Mulyani Soal 69 Pegawai Kemenkeu Berisiko Tinggi, Gaji Komisaris Pertamina Jadi Sorotan

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati soal pemeriksaan 69 anak buahnya yang berisiko tinggi.


Petinggi Pertamina Jadi Sorotan Usai Kebakaran Depo Plumpang, Berapa Gaji Komisaris BUMN Migas Itu?

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati bersama jajaran direksi dan komisaris lainnya memberikan keterangan pers saat meninjau ke kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Sabtu, 21 Desember 2019. ANTARA
Petinggi Pertamina Jadi Sorotan Usai Kebakaran Depo Plumpang, Berapa Gaji Komisaris BUMN Migas Itu?

Profil serta harta kekayaan para direktur dan komisaris Pertamina tak lepas dari sorotan masyarakat usai kebakaran Depo Plumpang. Berapa gaji mereka?


Top 3 Metro: Fakta Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, PSI Kecam Anies Baswedan Beri IMB di Tanah Merah

20 hari lalu

Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kebakaran Depo Plumpang Pertamina, Jakarta Utara, Minggu, 5 Maret 2023. Petugas gabungan yang terdiri dari polisi, inafis, dan puslabfor ini memastikan bahwa dalam kebakaran ini titik api berasal dari arah Jalan Raya Plumpang Semper ke Tanah Merah. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Top 3 Metro: Fakta Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, PSI Kecam Anies Baswedan Beri IMB di Tanah Merah

Kapolri jelaskan kebakaran Depo Pertamina Plumpang terjadi saat pengisian Pertamax dari Balongan yang diterima di Depo BBM itu.


Konser Dewa 19 di JIS Disebut Bencana, Lahan Stadion Diurus Jokowi-Ahok & Diresmikan Anies Baswedan, Siapa Pemiliknya?

48 hari lalu

Mantan vokalis Band Dewa 19 Virza (kiri) dan Ello (kanan) tampil bersama dalam konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu, 4 Februari 2023. Konser bertajuk
Konser Dewa 19 di JIS Disebut Bencana, Lahan Stadion Diurus Jokowi-Ahok & Diresmikan Anies Baswedan, Siapa Pemiliknya?

Konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium atau JIS menuai banyak kekecewaan dari berbagai pihak. Sebenarnya, siapa pemilik JIS?