Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beda Ahok dan Soni Saat Hadapi DPRD. Soni: Jangan Kenceng

image-gnews
Ketua Dewan Syariah WilayahPKSDKI Jakarta AbdurrahmanSuhaimi (tengah) menemui perwakilan kelompok Badan Koordinasi Penanggulangan Penodaan Agama (Bakorppa) untuk menyampaikan keberatannya soal ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama aau Ahok soal surat Al-Maidah ayat 51 di Gedung DPRD, 7 Oktober 2016. TEMPO/Larissa
Ketua Dewan Syariah WilayahPKSDKI Jakarta AbdurrahmanSuhaimi (tengah) menemui perwakilan kelompok Badan Koordinasi Penanggulangan Penodaan Agama (Bakorppa) untuk menyampaikan keberatannya soal ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama aau Ahok soal surat Al-Maidah ayat 51 di Gedung DPRD, 7 Oktober 2016. TEMPO/Larissa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono alias Soni, memilih melobi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketika menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017. Cara ini tak pernah dilakukan oleh gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Akibatnya, banyak anggaran tak perlu dan melanggar aturan ikut masuk. Kementerian Dalam Negeri menolak ratusan pos anggaran tersebut.

Jangan kenceng-kenceng sama DPRD," ujar Soni memberi alasan, kepada Linda Hairani, Indri Maulidar, dan Aisha Shaidra dari Tempo, Sabtu pekan lalu.

Apakah kegiatan yang dicoret Kementerian Dalam Negeri akan dimasukkan kembali ke APBD 2017?

Masih mungkin masuk kembali kalau sifatnya mendesak. Siapa yang menentukan mendesak atau tidak? Pemerintah daerah.

Apa saja kegiatan yang sifatnya mendesak?

Ada kriterianya. Kegiatan yang rutin bisa disebut mendesak. Beberapa kegiatan di Sekretariat DPRD, seperti perbaikan kolam ikan, penyediaan sopir, dan renovasi rumah dinas Ketua Dewan tidak mendesak. Selain itu, belum ada aturannya. Kami tidak dalam posisi membantah Kemendagri. Apa yang dicoret, harus dilaksanakan. DPRD paling kecewa sedikit, tapi mereka pasti memahami. Janji saya, sebelum ayam berkokok pada 1 Januari 2017, APBD bisa dipergunakan.

Kenapa di awal tidak ada filter, ketika ada usulan kegiatan dari DPRD, eksekutif dapat memberi tahu ini bisa bermasalah?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kontrolnya ada dalam sistem e-budgeting. Dalam rapat di tingkat komisi, anggota DPRD mau teriak-teriak soal usulan kegiatan, silakan masukkan semuanya. Jangan dihambat dari awal, karena proses penganggaran sedang berjalan.

Ahok memilih sejak awal tak mengakomodasi kegiatan dari DPRD.

Kalau eksekutif sudah mengatakan tidak sejak awal, akan deadlock di rapat komisi. Jika seperti itu, APBD baru bisa disahkan Februari. Inilah kelemahannya pemerintah DKI. Dinamika seperti ini biasa terjadi. Nanti akan ada dicek apakah kegiatan usulan DPRD sesuai dengan RKPD atau tidak. Kalau lolos, masih ada evaluasi Kemendagri. Terbukti sekarang di DKI. Tapi secara pembahasan lebih cepat, karena saya meloloskan kegiatan usulan Dewan di awal. Kalau saya kenceng, April belum selesai APBD. Enggak akan ada gajian, bisa-bisa binatang di Ragunan repot semua. Jangan kenceng-kenceng sama DPRD. Kan kita punya tiga kontrol: rencana kerja pemerintah daerah, kontrol di Bappeda pakai e-budgeting, lalu evaluasi Kemendagri.

Kenapa eksekutif tidak mengingatkan DPRD kalau ada tendensi pemborosan di Sekretariat DPRD?

Eksekutif juga enggak tahu. DPRD yang ngontrol kami, bukan sebaliknya. Mereka juga tidak punya program. Jika ada barang yang seharusnya tidak masuk tapi dimasukkan, ini dinasnya yang agak "nakal", bukan legislatif. Lain halnya bila DPRD tidak benar, korup.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

15 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu dengan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 20 April 2017. Humas Pemprov DKI
Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan ide proyek skybridge di Tanah Abang sudah ada sejak zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.


Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

4 Oktober 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lungana saat menghadiri Coffe morning di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta, 6 November 2017. Tempo/Ilham Fikri
Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

Haji Lulung berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPRD DKI, untuk selanjutnya penguasa Tanah Abang itu mencadi caleg RI.


DPRD Tetapkan Pasal Pengunduran Diri Ahok di Rapat Bamus DKI

30 Mei 2017

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku terdakwa kasus penistaan agama menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, 9 Mei 2017. REUTERS/Bay Ismoyo/Pool
DPRD Tetapkan Pasal Pengunduran Diri Ahok di Rapat Bamus DKI

Badan Musyawarah DKI beserta pihak eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat akan menggelar rapat paripurna soal pengunduran diri Ahok.


DPRD Umumkan Pengunduran Diri Ahok di Rapat Badan Musyawarah  

30 Mei 2017

(Ki-ka) Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik, Plt. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawaty dalam rapat koordinasi di Balai Kota DKI, 26 Mei 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Umumkan Pengunduran Diri Ahok di Rapat Badan Musyawarah  

Secara khusus, rapat diagendakan untuk mengumumkan pengunduran diri Ahok dari jabatan Gubernur DKI.


Lulung Minta Ahok Tak Giring Anies Berseberangan dengan DPRD  

22 April 2017

Haji Lulung berpose dengan seekor sapi yang dipersiapkan untuk syukuran kemenangan Anies-Sandi. Jalan Fahrudin, Jakarta Pusat, 22 April 2017. TEMPO/Maria Fransisca
Lulung Minta Ahok Tak Giring Anies Berseberangan dengan DPRD  

Menurut Lulung, akan lebih baik jika terjalin komunikasi intensif, yaitu melibatkan semua tokoh masyarakat, lintas agama, dan pemangku kepentingan.


Cyrus Enggan Komentari Kabar Aliran Rp 30 M untuk Teman Ahok  

16 Juni 2016

Ki-Ka:  CEO Cyrus Network, Hasan Nasbi, Moderator Qaris Tajudin dan Redaktur desk Metro Tempo, Bagja Hidayat dalam acara #DiskusiRuangTengah di Kantor Tempo, Jakarta, 2 Juni 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah
Cyrus Enggan Komentari Kabar Aliran Rp 30 M untuk Teman Ahok  

Direktur Utama Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat tak mau menanggapi soal uang Rp 30 miliar dan modal awal Teman Ahok Rp 500 juta.


Dipanggil DPRD, Ahok: Dewan Ini Pengacara atau Penyalur Jasa  

24 Mei 2016

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) menyerahkan RAPBD DKI Jakarta 2016 kepada Ketua DPRD DKI JakartaPrasetyo Edi Marsudi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Ghoida Rahmah
Dipanggil DPRD, Ahok: Dewan Ini Pengacara atau Penyalur Jasa  

"Kalau DPRD panggil, kami pasti datang. Cuma lucu saja. DPRD seharusnya mendukung saya membebani pengembang untuk bangun DKI," kata Ahok.


Lulung Serang Ahok Bela Rustam: Maksudnya Apa Nantang Gitu  

3 Mei 2016

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok beri selamat kepada Wakil Ketua DPRD terpilih Lulung Lunggana di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
Lulung Serang Ahok Bela Rustam: Maksudnya Apa Nantang Gitu  

Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau Lulung mengomentari Gubernur DKI Jakarta yang menantang PNS untuk mengundurkan diri dari jabatannya.


Ini Isi Video Pegawai BPK yang Tantang Ahok Duel  

16 April 2016

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. Kedatangan Ahok tersebut untuk dimintai keterangannya terkait penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ini Isi Video Pegawai BPK yang Tantang Ahok Duel  

Imam Supriadi meminta Ahok berhenti berkoar-koar tentang atasannya, Ketua BPK Harry Azhar Azis.


Ahok Digoyang, Pendemo Tantang KPK Seret Ahok ke Penjara  

16 Maret 2016

Sekitar 35 orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (AMR) berdemo di depan gedung KPK, Jakarta, 8 Desember 2015. Mereka menuntut KPK segera panggil Ahok terkait kasus lahan Rumah Sakit Sumber Waras. TEMPO/Bagus Prasetyo
Ahok Digoyang, Pendemo Tantang KPK Seret Ahok ke Penjara  

Zulfikar Fauzi menuduh Ahok telah menggunakan uang negara tanpa mekanisme penetapan APBD.