Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ingin Gratiskan PBB, Ahok: Sudah Tua Masak Dipalak Lagi  

image-gnews
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyapa warga DKI Jakarta di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, 15 Februari 2017. Foto: ISTIMEWA
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyapa warga DKI Jakarta di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, 15 Februari 2017. Foto: ISTIMEWA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan seharusnya rumah atau tempat tinggal tidak lagi wajib membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) 2017 yang dihadiri wajib pajak di Balai Kota, Jakarta.

"Seharusnya rumah dan tempat tinggal tidak kena PBB. Coba bayangkan, saya sudah pensiun, tapi tagihan naik terus. Sudah kerja keras waktu muda, masak sudah tua masih dipalak lagi," ucap Ahok di Balai Kota, Jumat, 3 Maret 2017.

Baca juga: Ahok Serahkan SPPT PBB-P2 ke Try Sutrisno dan Meutia Hatta  

Menurut Ahok, seharusnya bangunan yang dikenai pajak adalah tempat yang dijadikan lokasi usaha. Tempat tersebut dinilai menghasilkan keuntungan, sehingga harus membayar pajak kepada negara. Namun Ahok mengaku banyak pihak yang tidak sepaham dengannya.

"Tapi akhirnya DPRD setuju," ujar Ahok.

Menurut Ahok, pembayaran PBB pada rumah atau tempat tinggal hanya akan menyusahkan warga, khususnya yang sudah memasuki usia pensiun dan tidak memiliki penghasilan. Padahal, saat masih bekerja, kebanyakan dari mereka sudah membayar pajak penghasilan dan lainnya.

"Veteran dulu itu rumah gede-gede. Tapi pajaknya ampun. Semoga ke depan mereka enggak perlu bayar. Saya sendiri juga kena PBB mahal sekali. Rumah saya lebih kecil daripada Pak Sekda (Saefullah) di Cilincing, tapi pajak saya Rp 34 juta satu rumah," tutur Ahok.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membebaskan pembayaran PBB-P2 bagi wajib pajak yang menempati rumah seharga Rp 1 miliar ke bawah.

Hal itu telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang pembebasan PBB-P2 atas rumah, rusunawa, dan rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar.

Simak juga: Ahok Menjamin Setiap Sen Pajak Digunakan Hati-hati

Saat bersamaan, Pemprov DKI juga membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), yang semula dikenakan sebesar 6 persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP). Aturan tersebut berlaku bagi mereka yang memiliki tanah dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar lewat diskresi yang dikeluarkan Ahok.

"Seharusnya kalau BPHTB berlaku di bawah Rp 2 miliar, PBB juga di bawah Rp 2 miliar, gratis. Tahun ini, kami (akan) minta semua PBB rumah tinggal tidak bayar lagi. Tempat usaha tetap bayar, tapi tetap disesuaikan," tutur Ahok.

LARISSA HUDA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas konflik Israel Palestina di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 Oktober 2023. Foto: Kemlu RI
Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

Berikut adalah pengertian resolusi PBB, sifat dan dampaknya bagi negara-negara anggota


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

2 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

2 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

3 hari lalu

Seminar Nasional Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah bertema Islamophobia Within Muslim and Islamiphobia Without Islam: Kebencian atas Muslim dan Islam, antara Asumsi, Fakta dan Prasangka, pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Bram Setiawan
Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

Kata Islamofobia sudah lama menjadi sorotan para akademikus dan pemerhati studi Islam


PBB: 5,5 Juta Warga Haiti Butuh Bantuan Kemanusiaan

6 hari lalu

Orang-orang berjalan melewati mobil yang rusak di lingkungan Carrefour Feuilles, yang sepi karena kekerasan geng, di Port-au-Prince, Haiti 19 Maret 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol
PBB: 5,5 Juta Warga Haiti Butuh Bantuan Kemanusiaan

PBB melaporkan bahwa 5,5 juta dari total 11,4 juta orang yang tinggal di Haiti membutuhkan bantuan kemanusiaan. 3 juta di antaranya adalah anak-anak


PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

6 hari lalu

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand (kanan) bersama Vivie Yulaswati Deputi Menteri di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS (kiri) menghadiri peluncuran buku
PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.


Tim Independen yang Usut Tuduhan Israel terhadap UNRWA Serahkan Laporan ke PBB

7 hari lalu

Sebuah truk, bertanda logo Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA), menyeberang ke Mesir dari Gaza, di perbatasan Rafah yang melintasi antara Mesir dan Jalur Gaza, selama gencatan senjata sementara antara Hamas dan Israel, di Rafah, Mesir, 27 November , 2023. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Tim Independen yang Usut Tuduhan Israel terhadap UNRWA Serahkan Laporan ke PBB

Kelompok peninjau independen telah menyerahkan laporan sementara kepada Sekjen PBB mengenai tuduhan Israel terhadap UNRWA.


Jepang Tinjau Kembali Keputusan Menangguhkan Pendanaan ke UNRWA

9 hari lalu

Seorang pria Palestina membawa karung tepung di luar pusat distribusi makanan PBB di kamp pengungsi Al-Shati di Kota Gaza, 17 Januari 2018. AS adalah donor terbesar (U.N. Relief and Welfare Agency) UNRWA selama beberapa dekade. REUTERS/Mohammed Salem
Jepang Tinjau Kembali Keputusan Menangguhkan Pendanaan ke UNRWA

Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan negaranya sedang meninjau kembali keputusan untuk menangguhkan pendanaan kepada UNRWA.


Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

9 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

Terdiri dari 53 anggota negara, tugas pokok Komisi HAM PBB berkembang seiring waktu untuk memungkinkannya merespons berbagai macam masalah HAM.


Kolaborasi PBB dengan 21 Universitas di Indonesia Dukung Transformasi Digital

11 hari lalu

(ki-ka) Perwakilan UNESCO Zakki Gunawan , DR Nelly, S.kom.,MM.,CSCA rektor BINUS University ,Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widiniarko, M. Sc, Ketua Pengurus NUNI, Rini Widyantini SH MPM Sekretaris Kementrian PAN RB, Valerie Julliand Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Maniza Zaman perwakilan UNICEF, Prof. Ignasius D.A Sutapa ketua APDI, dalam peluncuran Indonesia's Digital Transfromation multistake holder partnership (Pusat Informasi PBB (UNIC) / Bayu Wicaksono
Kolaborasi PBB dengan 21 Universitas di Indonesia Dukung Transformasi Digital

Kolaborasi PBB dengan 21 universitas di Indonesia untuk mendukung transformasi digital.