Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Belum Bayar Sumbangan, Siswa SMA 5 Depok Terancam Tak Ujian  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
TEMPO/ Imam Yunni
TEMPO/ Imam Yunni
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan siswa SMA Negeri 5 Kota Depok tak bisa ikut ujian tengah semester yang akan dimulai Jumat ini. Sebabnya kartu peserta pekan ulangan sekolah mereka ditahan pihak sekolah. Alasannya, mereka belum membayar sumbangan wajib yang besarnya mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per bulannya.

Seorang siswa Kelas 11 IPS 3 yang tak ingin disebut namanya mengatakan ia belum menerima kartu ujian karena masih menunggak sumbangan wajib itu. Siswa yang tinggal di Tanah Baru itu menunggak pembayaran Rp 200 ribu per bulan selama empat bulan.

"Saya belum bayaran sejak Oktober 2016. Jadi tidak diberikan kartu ujian," kata siswa itu saat ditemui di luar pagar sekolah, Senin, 6 Maret 2017. Ia hanya bisa menelan ludah melihat temannya yang telah mendapatkan kartu ujian, karena telah mampu membayar sumbangan wajib tersebut.

Ia mengatakan sekolah masih membolehkan siswa mengikuti ujian sekolah, meski belum bisa membayar. Namun, sekolah meminta uang denda sehari Rp 5 ribu, saat ujian dimulai. "Sehari didenda kalau belum bisa melunasi. Gak tahu duit itu untuk apa," ujarnya.

Seorang siswa lainnya, mengatakan sekolah memang selalu meminta siswa melunasi bayaran bulanan tersebut sebelum ujian sekolah. Padahal, kata dia, sekolah negeri seharusnya gratis. "Yang saya tahu sekolah negeri gratis. Tapi, orang tua saya diminta Rp 150 ribu per bulan," ujarnya.

Bahkan, setiap ujian ada 5-15 orang di kelasnya yang tidak mampu bayaran. Dan sekolah tidak memberikan kartu ujian kepada siswa yang nunggak bayaran bulanan. "Nanti boleh ikut ujian, tapi didenda Rp 5 ribu per hari," ujarnya.

Bahkan, sekarang sekolah mengancam akan memberikan poin di buku kuning sekolah, kalau tidak melunasi bayaran bulanan tersebut. Sekolah juga mengancam kalau buku kuning yang digabung sebagai buku kedisiplinan tersebut pointnya telah penuh, siswa akan di drop out. "Ancamannya DO kalau buku kuning full."

Orang tua siswa kelas 11 IPS 3, R, mengatakan keberatan dengan sumbangan wajib yang diminta sekolah Rp 200 ribu. Ia pernah meminta keringanan untuk tidak membayar uang tersebut. Namun, sekolah tetap meminta, dia membayar setengahnya. "Sebulan saya akhirnya bayar Rp 100 ribu," ujarnya.

Ia merasa heran dengan kebijakan sekolah yang mematok sumbangan yang harus dibayar setiap bulan. Padahal, sepengetahuanya sekolah negeri di Depok, gratis.

Selain itu, orang tua siswa juga merasa keberatan dengan kebijakan sekolah yang mematok biaya study tour ke Bali siswa kelas 11 pada Mei 2017. Sekolah mematok Rp 2,5 juta agar siswa bisa ikut ke pulau Dewata. "Kalau tidak ikut, anak diberikan banyak tugas," ucapnya. "Saya sudah Rp 500 ribu, mau dibatalkan tapi duit hangus."

Wakil Kepala SMAN 5 Tri Andoyo mengatakan sekolah meminta sumbangan karena masih membutuhkan biaya tambahan. Apalagi, bantuan dari pemerintah tidak cukup. "Pemerintah hanya memberikan Rp 165 ribu per siswa per bulan," ujarnya.

Sekolah meminta biaya tersebut karena banyak program non akademik yang diadakan di sekolah. Total, kata dia, ada 25 ekstra kurikuler di SMAN 5. "Akhirnya kami meminta bantuan sumbangan ke orang tua," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, sumbangan tersebut tidak dipaksakan. Orang tua yang merasa tidak mampu, kata dia, boleh tidak menyumbang. Bahkan, 20 persen siswa di SMAN 5 atau 72 orang siswa per angkatan digratiskan karena masuk kategori miskin.

Ia melanjutkan sekolah tidak akan melarang siswa untuk ujian. Bagi yang belum mendapatkan kartu, sekolah akan mengeluarkan kartu ujian sementara sebagai pengganti kartu ujian reguler sampai anak melunasi sumbangan wajib.

Selain itu, Tri mengaku tahun kemarin sekolah meminta denda Rp 5 ribu kepada siswa yang belum melunasi sumbangan wajib yang telah disepakati. "Dendanya juga buat sekolah, bisa buat beli sapu atau spidol meski kami juga sudah menganggarkanya," ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok Siti Chaerijah mengatakan sekolah diharamkan meminta sumbangan yang besarannya dipatok. Menurutnya, sumbangan merupakan pemberian yang sifatnya sukarela tanpa ada paksaan. "Apalagi, sampai ada penahanan kartu ujian. Itu tidak boleh," ujarnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2012 tentang peranserta masyarakat, sumbangan memang bisa diberikan kepada sekolah dari orang tua atau wali murid. Namun, yang menjadi catatan, sumbangan tersebut tidak boleh ditentukan besarannya.

Depok telah menggratiskan biaya pendidikan di jenjang SMA/SMK negeri sejak 2013. Bahkan, biaya pendidikan SD dan SMP sudah gratis sejak 2011. "Tapi, sekarang kewenangan pengelolaan SMA/SMK di provinsi," ujarnya.

Ia menuturkan biaya operasional dari APBD Provinsi untuk SMA/SMKN hanya Rp 700 ribu per siswa per tahun. Padahal, semenjak dipegang kota, Depok mengucurkan bantuan Rp 2 juta per siswa per tahun pada 2016. "Bantuan berkurang Rp 1,3 juta semenjak dipegang provinsi," ujarnya.

Menurutnya, orang tua siswa bisa memberikan sumbangan dengan syarat telah ada kesepakatan pada saat musyawarah mufakat, tetang besaran sumbangan. "Tapi, ini harus di setujui semua orang tua siswa," ujarnya. "Jika orang tua tidak berkenan sebaiknya hubungi komite atau Kepsek."

Wakil Ketua Komite SMAN 6 Suharto mengatakan bagi yang tidak mampu silahkan mendatangi komite dan tidak perlu membayar sumbangan. "Silahkan datang yang keberatan. Akan kami gratiskan," ucapnya.

IMAM HAMDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

14 hari lalu

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Evaluasi dan Penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.


Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

22 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Depok diwarnai dugaan intimidasi. Proses rekapitulasi sempat terhenti.


JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

24 hari lalu

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.


Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

24 Januari 2024

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, hadir di lokasi acara Desak Anies di Rocket Convention Hall, Sleman, Yogyakarta pada Selasa, 23 Januari 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

Anies Baswedan Komitmen akan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan


Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

16 Januari 2024

Ilustrasi guru mengajar siswa berkebutuhan khusus. Dok. Pendidikan Inklusi Cikal
Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.


Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

16 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau pameran saat menghadiri LPDP Festival 2023 di Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menggelar LPDP Festival 2023 dengan mengusung tema Enlivening Indonesia, Advancing The Nation yang bertujuan  memperluas publikasi hasil kerja pemerintah dalam memajukan pendidikan, riset dan kebudayaan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

Jokowi mengatakan anggaran untuk pendidikan perlu ditambah, termasuk untuk Beasiswa LPDP.


Politikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok

11 Januari 2024

Orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih bertahan di gedung sekolah lama di Jalan Margonda Km 4,5 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, Rabu, 3 Januari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Politikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok

Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP, Hendrik Tangke Allo, menilai relokasi paksa siswa SDN Pondok Cina 1 bukti keangkuhan penguasa Depok.


Wali Kota Gratiskan Depok Open Space Dipakai untuk Pertunjukan

25 Desember 2023

Suasana saat peresmian Depok Open Space depan balai kota, Jalan Margonda Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Sabtu malam, 23 Desember 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Wali Kota Gratiskan Depok Open Space Dipakai untuk Pertunjukan

Warga Kota Depok dipersilakan memanfaatkan Depok Open Space jika ingin membuat pertunjukan di sana tanpa dipungut biaya


PMT Lokal Rp 18 Ribu hanya Dapat 2 Otak-otak, Kota Depok: Bukan Otak-otak Pinggir Jalan

17 November 2023

Suasana lomba cipta menu untuk Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan lokal di Kediri, Jawa Timur. (ANTARA/HO Dinas Kominfo Kota Kediri)
PMT Lokal Rp 18 Ribu hanya Dapat 2 Otak-otak, Kota Depok: Bukan Otak-otak Pinggir Jalan

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk lebih menekan angka stunting di Kota Depok ramai diperbincangkan


Hendak Study Tour, Bus Rombongan SMPN 3 Depok Kecelakaan di Cipali

5 Oktober 2023

Ilustrasi mobil kecelakaan tunggal. thebalance.com
Hendak Study Tour, Bus Rombongan SMPN 3 Depok Kecelakaan di Cipali

Bus yang ditumpangi siswa SMP Negeri 3 Depok dikabarkan mengalami kecelakaan di Tol Cipali