Aktivis Pro Ahok Sayangkan Pengadilan Menangkan Nelayan

Reporter

Pengamat lingkungan Emmy Hafild, pengamat ekonomi Sri Palupi, dan pengamat tata kota Elisa Sutanudjaja saat menyaksikan live streaming Debat Cagub DKI Jakarta di Kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat No.8, Jakarta Barat, Jumat, 13 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Emmy Hafild, pendukung pasangan Ahok-Djarot, menyayangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mencabut izin reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta, yaitu Pulau K, I, dan F.

Menurut Emmy, reklamasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan pantai utara di Jakarta yang telah rusak.

"Sebetulnya, kalau dibiarkan pantai utara tak layak huni karena pencemaran Teluk Jakarta tinggi sejak lama. Bahkan 1982, Walhi pernah mengangkat pencemaran karena merkuri," ujar Emmy di Rumah Pemenangan Basuki-Djarot, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Maret 2017.

Baca juga:

Djarot Nyatakan Kaji Putusan PTUN Soal Reklamasi Pulau F, I, K
Kalah Gugatan Reklamasi, Anies Nilai Akibat Kelalaian Pemprov DKI

Pembatalan Reklamasi Pulau, KNTI: Izin Terbit Secara Diam-diam

Saat ini, Emmy adalah juru bicara bidang lingkungan hidup pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Emmy adalah Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) untuk dua periode, yakni 1996-1999 dan 1999-2001.

Pada Kamis 16 Maret 2017, Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan warga nelayan Muara Angke terkait pembangunan reklamasi Pulau K, I dan F.

Majelis hakim menyatakan tergugat wajib mencabut SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol.

Surat keputusan itu ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama yang menjadi tergugat. Selain Basuki atau Ahok, nelayan Muara Angke juga menggugat PT Pembangunan Jaya Ancol, badan usaha daerah miliik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Emmy menjelaskan salah satu pencemaran adalah ekosistem di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu. Menurutnya, kondisi perairan sudah tidak layak dimana status kondisi air tidak memiliki jarak pandang lagi.

"Kalau dilihat dengan satelit, sampai jarak sejauh dua kilometer warna lautnya cokelat atau keruh. Bahkan di depan Muara Angke, tali tambang jangkar saja sudah enggak kelihatan. Begitulah Teluk Jakarta," ujar Emmy, yang nama lengkapnya Nurul Almy Hafild.

Emmy, yang mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara ini  menuturkan kondisi pantai di ibu kota negara sudah sangat memalukan. Air laut yang hitam bercampur dengan limbah dan berbau.

Dia mendesak untuk tidak membiarkan pantai utara Jakarta semakin rusak. Menurutnya, harus ada ekosistem baru atau buatan di utara Jakarta yang untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat ibu kota.

Simak juga:
Ahli Oceanografi: Reklamasi Ancam Ekosistem Laut
Ahli IPB: Keputusan Reklamasi Jakarta Jangan Diambil Parsial
Pakar ITB: Reklamasi Teluk Jakarta Akan Perparah Banjir 
Begini Kritik Walhi kepada Menteri Luhut tentang Reklamasi

Emmy mengatakan banyak warga tinggal di pinggiran kali kumuh yang kemudian digunakan untuk mandi, menangkap ikan atau bahkan untuk konsumsi sehari-hari. Belum lagi kondisi tanah yang sudah berwarna hitam legam dan berbau.

Sehingga, kata Emmy yang lulusan master bidang ilmu lingkungan dari Universitas Wisconsin, Madison pada 1994, harus ada penanganan.  

"Kita harus buat ekosistem baru atau buatan. Bukan dengan menolak reklamasi. Justru reklamasi itu selamatkan kehidupan di pantai utara Jakarta supaya layak huni," kata Emmy, yang tahun 1999 dinobatkan sebagai salah satu Hero of The Planet oleh majalah Time.

LARISSA HUDA

Catatan redaksi:
Terjadi perubahan judul pada 17 Maret 2017 sesuai dengan surat penjelasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)






Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

4 hari lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.


Zonasi Nelayan Babel Tumpang Tindih dengan Pertambangan

7 Desember 2019

Zonasi Nelayan Babel Tumpang Tindih dengan Pertambangan

Walhi mengkritisi Raperda yang ternyata masih terjadi tumpang tindih antara zona pertambangan timah dengan zona tangkap nelayan


Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.


Walhi Minta KLHK Cabut Ijin HTI Kalteng yang Arealnya Terbakar

3 September 2019

Walhi Minta KLHK Cabut Ijin HTI Kalteng yang Arealnya Terbakar

Walhi Kalteng minta agar KLHK segera mencabut ijin HTI di Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang saat ini terjadi karhutla


Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi


Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.


Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

27 Februari 2019

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.


Kebakaran di Rumah Direktur WALHI NTB Diduga Upaya Pembunuhan

3 Februari 2019

Kebakaran di Rumah Direktur WALHI NTB Diduga Upaya Pembunuhan

Kebakaran di rumah Direktur WALHI NTB diduga sebagai upaya pembunuhan.


Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

11 Desember 2018

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.


3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

24 November 2018

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.