TEMPO.CO, Tangerang - Warga Desa Rawarengas, Kabupaten Tangerang, Banten, korban penggusuran proyek landasan pacu (runway) tiga Bandar Udara Soekarno-Hatta, urung demo hari ini, Senin, 20 Maret 2017. Rencana aksi di pintu M1 bandara dibatalkan karena salah satu tuntutan mereka untuk bertemu Direktur Utama PT Angkasa Pura II dipenuhi.
"Kami bisa bertemu Dirut AP II, hari ini kami tidak unjuk rasa," ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Rawarengas, Dulamin Zhigo, kepada Tempo, pagi ini.
Baca: Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, Warga Tolak Tanah Dibayar Murah
Menurut Dulamin, agenda bertemu Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin di Gedung 600 Kantor Pusat AP II sekitar pukul 10.00. "Ada 25 perwakilan warga yang akan menyampaikan langsung tuntutan kami," katanya.
Warga, kata Dulamin, akan menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti menolak harga tanah dan bangunan yang telah ditetapkan tim appraisal sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 900 ribu per meter. "Harga itu sangat murah, jadi warga yang menerima gusuran dengan harga itu tidak bisa membeli tanah dan rumah di tempat lain," katanya.
Tuntutan lain, menurut Dulamin, banyak warga Rawarengas yang digusur tidak mendapatkan ganti rugi. Sebab, sebagian warga tersebut selama ini tinggal dan mendirikan bangunan di atas lahan milik orang lain. "Sedangkan pemerintah memberikan ganti ruginya kepada pemilik lahannya," ujarnya.
Baca: Pembangunan Runway 3 Bandara, Desa Ini Akan Tergusur
Dulamin mengatakan aksi akan mereka lakukan jika pertemuan pada hari ini tidak mendapatkan solusi apa pun buat warga.
Pada pekan lalu, ratusan warga Rawarengas dan Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang menggelar aksi menolak harga murah. Mereka menggelar aksi di dua titik, Pintu MI Bandara dan kantor DPRD Kabupaten Tangerang.
Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura II Agus Haryadi mengakui Direksi AP II akan berdialog langsung dengan warga Rawarengas, hari ini. "Pak Dirut yang langsung menemui," katanya.
JONIANSYAH HARDJONO
