Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ojek Online, Kemenhub Beri Wewenang Pemerintah Bogor Bikin Aturan  

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Anggota polisi membawa senjata untuk membubarkan massa pengemudi ojek online yang ingin melakukan sweeping terhadap supir angkot di Bogor, Jawa Barat, 20 Maret 2017. ANTARA/Arif Firmansyah
Anggota polisi membawa senjata untuk membubarkan massa pengemudi ojek online yang ingin melakukan sweeping terhadap supir angkot di Bogor, Jawa Barat, 20 Maret 2017. ANTARA/Arif Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor untuk merumuskan regulasi yang mengatur operasional armada berbasis aplikasi online, khususnya kendaraan roda dua atau ojek online.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto Iskandar mengatakan, saat ini pemerintah pusat telah membuat aturan kendaraan roda empat berbasis aplikasi atau online, baik dalam undang-undang tentang lalu lintas maupun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Baca: Kota dan Kabupaten Bogor Akan Keluarkan Peraturan Angkutan Online

“Sementara payung hukum yang mengatur operasional armada berbasis aplikasi online kendaraan roda dua masih digodok oleh pemerintah,” ujar Pudji, Jumat, 24 Maret 2017. “Namun, sambil menunggu hasilnya, saya minta Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor untuk menerbitkan perbup (peraturan bupati) atau perwali (peraturan wali kota) tentang transportasi roda dua yang berbasis online,” kata Pudji.

Pudji mengatakan, dengan diberikannya kewenangan untuk menerbitkan peraturan bupati atau peraturan wali kota, menjadikan Bogor sebagai pilot project transportasi khusus roda dua berbasis aplikasi atau online sebelum revisi Permen 32 Tahun 2016.

“Saya harap Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor secepatnya merumuskan dan menerbitkan perbup dan perwalinya,” ujar Pudji. Pemberian kewenangan ini, kata Pudji, didasari kebutuhan sejak maraknya ojek online.

Mengacu pada undang-undang tentang otonomi daerah, ujar Pudji, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur demi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara dengan transportasi umum.

“Namun hak dan kewenangan pemda untuk mengeluarkan aturan ini, harus berdasarkan pada kesepakatan bersama,” kata Pudji. Namun, ujar Pudji, semua ini juga harus memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Maka, penting adanya aturan tentang kendaraan berbasis online harus lulus uji KIR akan diberi tanda emboss. Karena dalam revisi Permenhub 32 Tahun 2016 itu angkutan berbasis aplikasi itu dikenakan pajak, sebelum direvisi belum dikenakan pajak.

“Untuk mengatur semua itu, poin yang tidak kalah pentingnya adalah pemda harus mendapatkan informasi akses digital dashboard (data perusahaan aplikasi) sehingga mengawasi agar kita bisa tahu, kondisi yang sebenarnya itu seperti apa,” kata Pudji.

Menurut Pudji, akses informasi ini sangat penting, karena dari data perusahaan, data yang sedang diproses, data yang tidak mendapatkan izin, dan data yang mungkin belum dapat izin, tapi sudah dapat aplikasi.

Karena selama ini dalam Permen, kendala yang dihadapi adalah pemerintah susah untuk mendapatkan akses tersebut. “Selama ini kita tidak tahu, jadi kalau ada pelanggaran, berdasarkan akses data dashboard itu kami akan bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk menyampaikan pelanggaran dan pemberian sanksi bagi yang melanggar,” kata Pudji.

Baca juga: Pengendara Ojek Online dan Sopir Angkot Bentrok Lagi di Bogor

Aksi sweeping yang dilakukan ratusan pengemudi ojek online gabungan dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok, terhadap sopir angkutan kota (angkot) di Terminal Laladon, Dramaga, berakhir bentrok, Rabu sore, 22 Maret 2017. Akibatnya enam unit angkot mengalami kerusakan parah.

M. SIDIK PERMANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Kabupaten Bogor Minta Masyarakat Waspadai Hepatitis Akut

11 Mei 2022

Hepatitis akut yang saat ini tengah menjangkit di sejumlah negara berbeda dari penyakit hepatitis lainnya karena penyebabnya belum diketahui.
Pemerintah Kabupaten Bogor Minta Masyarakat Waspadai Hepatitis Akut

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor meminta masyarakat waspada hepatitis akut. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Agus Fauzi mengatakan hepatitis akut sedang marak namun belum diketahui penyebab


Kabupaten Bogor Fokus Penanggulangan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19

9 Desember 2020

Ilustrasi kemiskinan. Dok. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Kabupaten Bogor Fokus Penanggulangan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19

Saat ini angka kemiskinan Kabupaten Bogor naik menjadi 9,26 persen dari sebelumnya 7,14.


Longsor Sukajaya: Pemkab Bogor Bangun 2.704 Hunian Sementara

22 April 2020

Warga bergotong royong membangun rumah baru karena sudah tidak betah tinggal di tenda pengungsian di Cileuksa, Sukajaya, Kabupaten Bogor, Rabu 5 Februari 2020. TEMPO|M.A Murtadho
Longsor Sukajaya: Pemkab Bogor Bangun 2.704 Hunian Sementara

Pemerintah Kabupaten Bogor membangun hunian sementara bagi warga Sukajaya yang menjadi korban longsor pada awal tahun ini.


Cegah Virus Corona, PNS Bogor Hapus Absensi dengan Sidik Jari

18 Maret 2020

Dahnil Anzar Simanjuntak menulis lembar absensi saat akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dana Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017 di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019. Pemeriksaan ini sehubungan dengan kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cegah Virus Corona, PNS Bogor Hapus Absensi dengan Sidik Jari

Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan absensi manual untuk mencegah penularan virus Corona. Semula memakai absensi sidik jari.


Bogor Rentan Longsor, Pemkab Akan Sisir Bangunan Warga

21 Februari 2020

Sisa banjir bandang dan tanah longsor di Kampung Banar, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 7 Januari 2020. TEMPO/Amston Probel
Bogor Rentan Longsor, Pemkab Akan Sisir Bangunan Warga

Pemerintah Kabupaten Bogor akan menyisir bangunan warga yang rawan terkena longsor.


Korban Longsor Sukajaya Butuh Rp 105 M untuk Pemulihan

15 Februari 2020

Prajurit TNI AD berjalan di lokasi bencana tanah longsor Kampung Sinar Harapan, Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 13  Januari 2020. Basarnas menyatakan pencarian tiga korban tanah longsor di kampung tersebut dihentikan karena kondisi medan dan cuaca menjadi kendala. ANTARA
Korban Longsor Sukajaya Butuh Rp 105 M untuk Pemulihan

Pemkab Bogor meminta dana bantuan kepada Gubernur Jawa Barat untuk pembangunan infrastruktur pasca longsor Sukajaya.


Jokowi Minta Relokasi Korban Longsor, Pemkab Siapkan 81 Ha Lahan

5 Februari 2020

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) ikut menanam tanaman di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 3 Februari 2020. Dalam kunjungan di lokasi bencana longsor ini, presiden menanam tanaman akar wangi dan durian yang dipercaya bisa mencegah longsor. TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta Relokasi Korban Longsor, Pemkab Siapkan 81 Ha Lahan

Presiden Jokowi minta korban longsor Sukajaya pindah dari daerah rawan. Bupati Bogor sudah menyiapkan lahan.


Kota Bogor Minta 6 Kecamatan di Kabupaten, Bupati: Belum Ngobrol

16 Juli 2019

Bupati Bogor Ade Yasin. Tempo/Ade Ridwan
Kota Bogor Minta 6 Kecamatan di Kabupaten, Bupati: Belum Ngobrol

Pemerintah Kota Bogor ingin meminta enam kecamatan yang saat ini masuk ke Kabupaten Bogor.


Sentul City Belum Laksanakan Putusan MA, Ini Keinginan Warga

6 Juli 2019

Sejumlah polisi berjaga saat aksi demo mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pengembang PT. Sentul City Tbk di depan Istana Negara, Jakarta, 30 April 2018. Aksi tersebut dilakukan agar pemerintah mengetahui berbagai permasalahan di sentul city selama 20 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sentul City Belum Laksanakan Putusan MA, Ini Keinginan Warga

Sentul City belum kunjung melaksanakan putusan MA, malah dituding mau nagih biaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan kepada warga.


Atasi Banjir Jakarta, Anies akan Bangun Banyak Kolam Retensi

29 April 2019

Pasca banjir yang melanda Jakart akibat luapan Sunga Ciliwung, pekan lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampangi Walikota Bogor Bima Arya mengunjungi Bendung Katulampa, Senin, 8 Februari 2018.
Atasi Banjir Jakarta, Anies akan Bangun Banyak Kolam Retensi

Anies mengatakan akan bekerjasama dengan pemerintah di hulu, termasuk dalam pembangunan kolam retensi.