TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengakui tak mudah memverifikasi data pemilih pilkada DKI dari rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan se-Jakarta. Menurut dia, hal itu disebabkan data yang dimiliki rumah tahanan sangat minim.
"Yang ada hanya nama dan tidak dilengkapi dengan nomor KTP, apalagi NIK (nomor induk kependudukan)," kata Sumarsono di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 4 April 2017.
Baca: Sumarsono ke Apartemen dan Penjara untuk Cek Data Pemilih Pilkada
Kepala Dinas Dukcapil Edison Sianturi mengatakan hal senada. NIK penghuni rutan dan lembaga pemasyarakatan tidak bisa langsung dicocokkan hanya dengan nama sehingga sulit diverifikasi secara nasional. "Data yang diterima hanya nama dengan banyak alias,” ujarnya. Padahal, kalau ada data tentang tempat tanggal lahir, NIK bisa diketahui.
Menurut Edison, data yang harus dilengkapi untuk diverifikasi melalui sistem itu terdiri atas sembilan elemen, di antaranya nama, tempat tanggal lahir, usia, dan status pernikahan.
Baca juga:
Gedung Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terbakar, Kerugian Rp 2 M
Dikeroyok Saat Sidang DPD, Afnan Hadikusumo Lapor ke Polda
Sumarsono menyayangkan sistem data yang tak lengkap ini. Ia berharap, ke depan, data kependudukan bisa disusun secara lengkap. Selain memudahkan dalam pilkada, juga membantu pendataan penduduk secara menyeluruh.
Sebelumnya, Sumarsono mengatakan tingkat partisipasi pilkada DKI putaran satu di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan hanya mencapai 40 persen. Dari 3.850 identitas yang dilaporkan kepala rutan dan lapas, hanya 864 data yang terverifikasi.
INGE KLARA SAFITRI
Simak:
Pengacara Laporkan Penangkapan Al Khaththath ke Komnas HAM
KPAI Desak Polres Depok Segera Temukan Terduga Pencabul Anak
Video Terkait:
Plt Gubernur DKI Pastikan Data Pemilih di Rutan