Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sidang Ahok Ditunda, Polisi Hentikan Kasus Anies-Sandi

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Calon wakil gubernur DKI, Sandiaga Uno (kanan) bersama calon Gubernur DKI, Anies Baswedan pada acara deklarasikan pasangan calon Gubernur DKI dan wakil gubernur diusung Gerindra-PKS pada Pilkada DKI 2017 di Kebayoran Baru; Jakarta, 23 September 2016. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan bersaing dengan Ahok dan Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Tempo/ Aditia Noviansyah
Calon wakil gubernur DKI, Sandiaga Uno (kanan) bersama calon Gubernur DKI, Anies Baswedan pada acara deklarasikan pasangan calon Gubernur DKI dan wakil gubernur diusung Gerindra-PKS pada Pilkada DKI 2017 di Kebayoran Baru; Jakarta, 23 September 2016. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan bersaing dengan Ahok dan Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Tempo/ Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Surat permohonan penundaan persidangan kasus Ahok diterbitkan pada Selasa lalu, 4 April 2017. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan, meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara menunda persidangan dugaan penodaan agama atas Gubernur DKI non-aktif Basuki Tjahaja Purnama itu. Polda Metro Jaya menghentikan sementara proses hukum terhadap Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi).

"Surat berkategori biasa itu berisi empat poin," kata Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, saat dikonfirmasi via pesan elektronik, Kamis, 6 April 2017.

Baca: Sidang Ahok Selasa Depan, Jaksa Akan Bacakan Tuntutan  

Pertama, tentang rujukan peraturan dan perundangan-undangan. Kedua, berisi permohonan penundaan sidang kasus Ahok, mengingat semakin rawannya situasi keamanan di DKI Jakarta. Ketiga, menginformasikan bahwa polisi untuk sementara waktu menghentikan proses hukum terhadap Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dan poin keempat atau terakhir penutup.

Kasus Anies Baswedan yang masuk ke Polda Metro Jaya terkait dengan pengaduan kubu Ahok - Djarot pada Rabu, 5 April 2017. Anies dianggap melakukan pencemaran nama dan fitnah. Itu dilakukan, kata kubu Ahok, dengan menyebut adanya penggusuran penduduk di 300 titik di Jakarta.

Baca: Alasan Polda Metro Jaya Meminta Sidang Ahok Ditunda

Sedangkan kasus Sandiaga Uno, masuk ke Polda Metro Jaya pada 8 Februari 2017 terkait dengan tuduhan penggelapan jual-beli tanah milik Djoni Hidayat di Curug, Tangerang, Banten. Sandi sudah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Jumat, 31 Maret 2017.

Selasa lalu, sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok telah memasuki persidangan yang ke-17. Agenda persidangan saat itu ialah pemeriksaan barang bukti dan terdakwa. Sedangkan agenda sidang Selasa depan adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan menunggu pembacaan tuntutan dari jaksa sebelum memutuskan nasib Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jika jaksa menuntut calon gubernur inkumben itu dengan sanksi kurungan penjara lebih dari 5 tahun, kementerian akan memberhentikan Basuki.

Baca: Surat Penundaan Sidang Ahok dari Polda Metro Jaya

Apabila tuntutan dari jaksa kurang dari 5 tahun, maka Ahok bisa menjabat lagi. Pemberhentian seorang gubernur yang berstatus terdakwa diatur dalam Pasal 83 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Surat permohonan penundaan itu juga ditembuskan kepada Mahkamah Agung, Kepala Polri, Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Ketua Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum mengambil sikap atas saran kepolisian tersebut. Staf Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi menuturkan, sikap pengadilan akan diputuskan melalui persidangan. “Majelis hakim akan menyampaikan sikapnya di persidangan,” ujarnya.

EGI ADYATAMA | GANGSAR PARIKESIT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar Lengkap Struktur Pengurus DPP PDIP, Apa Posisi Puan Maharani?

2 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Daftar Lengkap Struktur Pengurus DPP PDIP, Apa Posisi Puan Maharani?

PDIP pimpinan Megawati telah umumkan susunan kepengurusan hingga 2025. Puan Maharani, Ahok, Ganjar, Utut Adianto sebagai apa?


Megawati Lantik Ahok dan Ganjar Jadi Ketua DPP PDIP, Bidang Apa? Ini Profil Keduanya

5 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Megawati Lantik Ahok dan Ganjar Jadi Ketua DPP PDIP, Bidang Apa? Ini Profil Keduanya

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP PDIP. Ini profil keduanya.


Hasto Umumkan Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP, Rano Karno Jadi Ketua Bidang Kebudayaan

6 hari lalu

Wakil Gubernur Banten Rano Karno saat berbincang dengan sejumlah media di kediamannya di kawasan Cinere, Jakarta, Sabtu (11/1). TEMPO/Aditia Noviansyah
Hasto Umumkan Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP, Rano Karno Jadi Ketua Bidang Kebudayaan

Rano Karno menjadi Ketua Bidang Kebudayaan PDIP dalam susunan pengurus baru. Ini perjalanan politik Si Doel.


PDIP Menjelang Pilkada 2024: Prioritas Kader Internal hingga Menghadapi Koalisi Besar di Solo

6 hari lalu

Logo PDIP
PDIP Menjelang Pilkada 2024: Prioritas Kader Internal hingga Menghadapi Koalisi Besar di Solo

Juru bicara PDIP Cyril Raoul Hakim mengatakan, partainya tetap memprioritaskan kader internal untuk Pilkada Jawa Tengah


Ahok Buka Suara Namanya Masuk Bursa Pilgub Jakarta

6 hari lalu

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Ahok Buka Suara Namanya Masuk Bursa Pilgub Jakarta

Nama Ahok untuk Pilkada Jakarta disinggung Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Jumat, 5 Juli 2024.


Alasan PDIP Lantik Ahok hingga Adian Napitupulu Jadi Pengurus DPP Partai

7 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) mengikuti pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis, 8 Agustus 2019. ANTARA/Nyoman Budhiana
Alasan PDIP Lantik Ahok hingga Adian Napitupulu Jadi Pengurus DPP Partai

Selain menambah personel baru, PDIP juga mengubah struktur kebidangan di kepengurusan pusat.


PDIP Sebut Heru Budi Ogah Maju Pilgub Jakarta, Bagaimana Peluang Ahok?

7 hari lalu

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
PDIP Sebut Heru Budi Ogah Maju Pilgub Jakarta, Bagaimana Peluang Ahok?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang mempertimbangkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pertimbangan ini didasarkan pada kemajuan Jakarta saat masih dipimpin oleh Ahok.


Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP yang dilantik Megawati Soekarnoputri

8 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP yang dilantik Megawati Soekarnoputri

Selain Ganjar dan Ahok, Megawati juga melantik sejumlah tokoh lainnya. Siapa saja? Berikut susunan lengkap pengurus DPP PDIP yang baru.


Megawati Lantik Ganjar Pranowo hingga Ahok jadi Ketua DPP PDIP

8 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Foto: PDIP
Megawati Lantik Ganjar Pranowo hingga Ahok jadi Ketua DPP PDIP

Megawati lantik Ganjar Pranowo menjadi Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sedangkan Ahok menjabat Ketua Bidang Perekonomian.


Laporan terhadap Gilbert Lumoindong di Daerah Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya

9 hari lalu

Gilbert Lumoindong. Instagram
Laporan terhadap Gilbert Lumoindong di Daerah Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya masih mengumpulkan berkas terkait dugaan penistaan agama dengan terlapor Pendeta Gilbert Lumoindong.