Begini Cara Dinas Perhubungan DKI Tekan Angka Kejahatan di Angkot  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PLT Gubenur DKI Jakarta Sumarsono bersama DIrut PT Transjakarta Budi Kaliwono dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Ansyah menunjukan kartu layanan gratis KWK - Transjakarta. TEMPO/Larissa Huda

    PLT Gubenur DKI Jakarta Sumarsono bersama DIrut PT Transjakarta Budi Kaliwono dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Ansyah menunjukan kartu layanan gratis KWK - Transjakarta. TEMPO/Larissa Huda

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan pihaknya bersama Satuan Tugas (Satgas) Lintas Jaya secara intensif menertibkan transportasi umum dan lalu lintas untuk menekan angka kejahatan di jalan raya. Selain itu, Sigit menuturkan pengintegrasian angkutan kota (angkot) dengan bus Transjakarta menjadi salah satu solusi masalah tersebut.

    Program integrasi tersebut telah digagas dan diresmikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu. PT Transjakarta menggandeng Koperasi Wahana Kalpika (KWK) untuk menjadi kendaraan pengumpan menuju halte Transjakarta terdekat.

    "Ini juga menjadi bagian dari pembinaan. Mereka yang biasanya kejar setoran sekarang berpikir tentang bagaimana bisa mencapai standar pelayanan minimum (SPM)," ujar Sigit saat dihubungi Tempo, Selasa, 11 April 2017.

    Baca: Sebelum Pergub Disusun, Transjakarta Diminta Kaji Integrasi KWK

    Jika sudah terintegrasi dengan Transjakarta, pengemudi dan pemilik angkutan kota (angkot) wajib memenuhi SPM. Salah satu SPM yang harus dipenuhi adalah memberikan lampu kabin yang memadai dan layak bagi penumpang pada malam hari. Jadi penumpang akan merasa aman selama naik angkot.

    Pengemudi atau pemilik kendaraan juga harus mematuhi jumlah batasan penumpang yang sesuai dengan apa yang tertera pada buku uji kendaraan. Sigit mengatakan, secara konsep, pihaknya sudah menerapkan beberapa kebijakan tersebut. "Sambil tetap mengingatkan pengurus KWK dan sopir untuk semakin meningkatkan layanannya," ucap Sigit.

    Baca: Angkot KWK Terintegrasi dengan Transjakarta Mulai 1 April 2017

    Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuat kebijakan berkaitan dengan standard operational procedure (SOP) yang isinya antisipasi jika menghadapi kejahatan. Sigit mencontohkan, sopir harus membunyikan tanda bahaya apabila sedang dalam kondisi bahaya.

    "Itu yang akan kami arahkan. Kami juga akan mendorong agar sopir itu identitasnya makin diperjelas. Kemudian standar kompetensi dan kualifikasinya juga semakin jelas," ujar Sigit.

    LARISSA HUDA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.