Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Krisis Menahun, Tangerang Fokuskan Air Bersih untuk Warga Pesisir

image-gnews
Suasana Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang dijadikan contoh Kampung Sejahtera. JONIANSYAH HARDJONO
Suasana Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang dijadikan contoh Kampung Sejahtera. JONIANSYAH HARDJONO
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah memprioritaskan layanan air bersih dan minum untuk warga pesisir pantai Utara Tangerang. Langkah ini dilakukan karena kualitas air tanah yang digunakan penduduk sudah sangat buruk karena intrusi air laut. "Untuk itu program pemenuhan air bersih kami fokuskan di wilayah Utara (pesisir)," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Jum'at, 14 April 2017

Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang dan PDAM Tirta Kerta Raharja saat ini adalah melayani seluruh perkampungan di wilayah pesisir dari Pantai Dadap hingga Kronjo. "Caranya menggunakan pipanisasi atau membangun terminal air," ujar Zaki.

Baca:
Kota Tangerang Tambah Sambungan Air Bersih Untuk ...
PDAM Tangerang Prioritaskan Pelanggan Baru Kawasan ...

Program air bersih bagi warga pinggir pantai ini dimulai dari Desa Kohod, salah satu desa yang dijadikan projek Gerbang Mapan (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pesisir). "Akan dilanjutkan ke desa lain seperti Desa Tanjung Burung, Dadap, Cituis dan lainnya."

Di Desa berpenduduk 8000 jiwa ini, PDAM TKR membangun terminal air berkapasitas 5000 liter. Terminal air dibangun di tengah perkampungan dan warga mengambil air dengan cuma cuma. "Kalau gratis kami mau, tapi kalau bayar sama aja bohong," ujar Ruminah, 40 tahun, warga Kohod kepada Tempo. Ia menolak membayar karena selama ini sudah membeli air dengan harga tinggi.

Baca juga:
Perdagangan 5 Perempuan ke Malaysia, Begini Modusnya
Kedua Pasangan Calon Dinilai Gagal Sampaikan Program dalam Debat

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ruminah mengatakan karena air sumur kampung itu berwarna merah dan ada juga yang kekuningan, mereka khawatir mengkonsumsinya. "Kami harus beli air untuk minum dan makan.” Satu jeriken Rp5000, atau Rp4000 per galon per hari.

Bona, 45 tahun, warga lainnya mengeluhkan kesulitan air bersih yang berlangsung selama puluhan tahun. "Lebih mahal harga air ketimbang pendapatan kami," ujar wanita tambun ini.

Kepala Desa Kohod, Romawan mengatakan sebagian besar warganya hidup miskin yang bekerja sebagai petani dan nelayan. "Sebanyak 60 persen warga miskin dengan pendapatan tidak menentu.”

JONIANSYAH HARDJONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dalam 5 Tahun Terakhir, Kekeringan di Tangsel Meningkat

17 hari lalu

Ilustrasi kekeringan: Warga berjalan di sawah yang kering akibat kemarau di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Fauzan/ama.
Dalam 5 Tahun Terakhir, Kekeringan di Tangsel Meningkat

Untuk membantu warga yang mengalami krisis air bersih, BPBD Tangsel terus mendistribusikan air bersih.


Kebakaran Hutan Gunung Merbabu Rusak Pipa Air, 1.200 Warga Boyolali Alami Krisis Air

34 hari lalu

Ilustrasi kebakaran hutan. REUTERS
Kebakaran Hutan Gunung Merbabu Rusak Pipa Air, 1.200 Warga Boyolali Alami Krisis Air

Kebakaran hutan Gunung Merbabu, Jawa Tengah yang telah merambah wilayah Kabupaten Boyolali menyebabkan pipa saluran air bersih


Antisipasi Perubahan Iklim dengan Perubahan Gaya Hidup

47 hari lalu

Warga menggunakan transportasi umum bus TransJakarta di kawasan Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Jumat 29 September 2023. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana mengubah tarif perjalanan yang besarannya disesuaikan dengan status ekonomi dan KTP domisili penumpang dengan memberlakukan sistem account based ticketing (ABT). Nantinya, tarif untuk warga domisili DKI Jakarta dan non-Jakarta akan berbeda. Seperti diketahui, sampai saat ini tarif Transjakarta belum ada perubahan buat semua konsumen, yakni tetap Rp 3.500. Rencananya, penerapan sistem tiket berbasis profil akun atau ABT bisa digunakan untuk tiga moda transportasi umum di Jakarta, yaitu MRT, LRT, dan Transjakarta. Sistem ini kabarnya sudah mulai diuji coba dan bakal dirilis di Playstore melalui aplikasi JakLingko. Nantinya, penumpang melakukan transaksi perjalanan menggunakan QR Code. TEMPO/Subekti.
Antisipasi Perubahan Iklim dengan Perubahan Gaya Hidup

Kepala BMKG mengatakan perubahan gaya hidup menjadi kunci mengantisipasi krisis air dampak perubahan iklim.


BMKG Meminta Kesetaraan dan Keadilan Akses Air Bersih di World Water Forum

50 hari lalu

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menghadiri 2nd Stakeholders Consultation Meeting, the 10th World Water Forum di Bali, Kamis, 12 Oktober 2023. (BMKG)
BMKG Meminta Kesetaraan dan Keadilan Akses Air Bersih di World Water Forum

Salah satu penyebab utama krisis air bersih adalah terus meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berdampak pada peningkatan laju kenaikan suhu udara.


Ancaman Krisis Air Bersih di Jakarta, Anggota DPRD: Terlalu Banyak Penduduk

55 hari lalu

Petugas membantu warga saat pendistribusian air bersih oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan PAM Jaya di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Jumat, 29 September 2023. Pemerintah DKI Jakarta melakukan upaya menangani krisis air bersih akibat adanya kebocoran  pada salah satu pipa instalasi sehingga air konsumsi tercemar oleh air laut yang terjadi sejak 8 September lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ancaman Krisis Air Bersih di Jakarta, Anggota DPRD: Terlalu Banyak Penduduk

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta minta pemerintah DKI Jakarta kendalikan jumlah penduduk yang dianggap jadi penyebab munculnya krisis air bersih.


Heru Budi Sebut PAM Jaya Akan Kerja Sama dengan PUPR untuk Atasi Krisis Air Bersih

59 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara Operasionalisasi Reservoir Komunal PAM JAYA di Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 4 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Sebut PAM Jaya Akan Kerja Sama dengan PUPR untuk Atasi Krisis Air Bersih

PAM Jaya bangun reservoir komunal Waduk Pluit bertujuan untuk mengatasi kekurangan air bersih di wilayah Rusun Waduk Pluit,


Bantu Warga Terdampak Kekeringan di Kabupaten Bekasi, PMI Bangun Instalasi Pengolahan Air Siap Minum

2 Oktober 2023

Instalasi pengolahan air 'Water Sanitation Hygiene Promotion' di Kampung Tegal Kadu, Desa Sirnajaya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi,. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).
Bantu Warga Terdampak Kekeringan di Kabupaten Bekasi, PMI Bangun Instalasi Pengolahan Air Siap Minum

PMI berharap suplai air kepada warga terdampak kekeringan di musim kemarau panjang meningkat drastis setelah ada instalasi air ini.


Anggaran Terbatas, Pemkab Bekasi Kurangi Bantuan Air untuk Warga Terdampak Kekeringan

28 September 2023

Warga Kabupaten Bekasi mengantre air bersih yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 1 September 2023. Sepuluh kecamatan dan 32 desa di Kabupaten Bekasi terdampak kekeringan. Foto: Pemkab Bekasi
Anggaran Terbatas, Pemkab Bekasi Kurangi Bantuan Air untuk Warga Terdampak Kekeringan

Masalah anggaran ini juga membuat Pemkab Bekasi mengubah status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan menjadi Masa Transisi Darurat.


Krisis Air Bersih karena Kekeringan di Tangsel Meluas, Ribuan KK Terdampak

27 September 2023

Ilustrasi kekeringan. (ANTARA/Mohammad Ayudha/dok)
Krisis Air Bersih karena Kekeringan di Tangsel Meluas, Ribuan KK Terdampak

Ribuan keluarga di Kota Tangerang Selatan terdampak kekeringan akibat kemarau panjang. Mereka mengalami krisis air bersih.


Komisi V Minta Pemerintah Pusat dan Pemda Sinergi Atasi Krisis Air

25 September 2023

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Foto : Dok/Man
Komisi V Minta Pemerintah Pusat dan Pemda Sinergi Atasi Krisis Air

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan krisis air.