Soal Pokir ke Ahok dan Anies, Lulung: Kawal APBD dari Markup

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ahok (kiri) berbincang dengan Lulung disaksikan istrinya Veronica Tan (kanan) dalam acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Ahok (kiri) berbincang dengan Lulung disaksikan istrinya Veronica Tan (kanan) dalam acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta -  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta, Abraham Lunggana, memastikan pihaknya akan membantu dan bekerjasama dengan pemerintahan pemimpin DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Namun Lulung, sapaan Lunggana, mengaku masih ada sisa enam bulan pemerintahan lama untuk menyelesaikan program pembangunannya.

    Lulung berpesan agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tidak menggunakan sisa waktu pemerintahannya untuk menekan DPRD. Ini terkait titip pokok-pokok pikiran DPRD, yang akhirnya jadi deadlock. “Hati-hati dengan DPRD, tidak ada barang titipan,” kata dia di Jakarta, Sabtu, 22 April 2017.

    Baca: Polisi Masih Mengawal Proses Pasca-Pencoblosan Pilkada DKI

    Pokok-pokok pikiran, Lulung mengatakan, sudah diatur dalam peraturan pemerintahan Nomor 16 tahun 2010. “Tinggal tergantung, mau enggak gubernur bersinergi kepada kami,” kata Lulung. Dia menambahkan gubernur dan wakil gubernur versi hitung cepat, Anies dan Sandiaga, akan memiliki komitmen dengan rakyat melalui DPRD.

    Dalam pertemuan dengan Anies di Balaikota sehari setelah pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, Ahok mengatakan akan mengakomodir masukan dari Anies dalam penyusunan APBD tahun depan. Dia juga mengatakan akan mengakomodir pokok pikiran DPRD untuk menghindari kemacetan dalam pembahasan APBD.

    Pada akhir masa pemerintahan Ahok, kemungkinan akan terjadi pembahasan ihwal APBD DKI Jakarta 2018. Lulung meminta agar tidak terjadi mark up pada anggaran belanja. Ia menegaskan lembaganya memiliki fungsi pengawasan untuk mengawasi anggaran di pemerintah provinsi DKI Jakarta.

    Selain itu, Lulung menegaskan DPRD dan pemerintahan memiliki tugas yang jelas. Pihaknya membuat peraturan daerah, merencanakan hak penganggaran kemudian menetapkan hak itu bersama-sama dengan eksekutif, dan pengawasan.

    Sementara itu pemerintah provinsi DKI Jakarta bertugas mengelola keuangan hasil APBD, yang telah disahkan dan melakukan percepatan pembangunan. Misalnya dengan lelang untuk proyek tertentu. Untuk itu Lulung mengimbau agar pemerintahan yang baru mampu menjalin komunikasi yang baik dengan legislator. “Yuk bersinergi,” ujar Lulung.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.