Pengembang Pulau C dan D Kantongi Izin Baru Reklamasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan Komisi IV DPR meninjau jalannya proyek reklamasi di Pulau C dan D Teluk Jakarta, 24 Maret 2017. Tempo/Arkhelaus

    Pimpinan Komisi IV DPR meninjau jalannya proyek reklamasi di Pulau C dan D Teluk Jakarta, 24 Maret 2017. Tempo/Arkhelaus

    TEMPO.COJakarta - Di tengah kontroversi reklamasi Teluk Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta ternyata telah menerbitkan izin baru bagi pengembang PT Kapuk Naga Indah—bagian dari grup Agung Sedayu—untuk melanjutkan reklamasi. Izin lingkungan untuk pengembang Pulau C dan D itu diterbitkan pada Jumat pekan lalu.

    Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Edy Junaedi mengatakan izin lingkungan diterbitkan karena Kapuk Naga Indah telah melaksanakan seluruh mekanisme perizinan. “Intinya, secara analisis lingkungan sudah memenuhi persyaratan,” ujarnya kepada Tempo, kemarin.

    Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta Andono Warih mengatakan pengembang masih harus melapor ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian inilah yang sejak setahun lalu menetapkan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta.

    Baca: Proyek Reklamasi Sumbang Masalah Baru, Persulit Buruh Nelayan

    Kementerian meminta pengembang memperbarui analisis mengenai dampak lingkungan dengan membuatnya lebih komprehensif sesuai dengan proyek tanggul raksasa pemerintah pusat. “Segera melapor agar sanksinya (moratorium) dicabut,” kata Andono.

    Namun Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Oswar Muadzin Mungkasa, mengungkapkan, bukan hanya izin lingkungan baru yang dibutuhkan Kapuk Naga Indah. Sebab, Pulau C dan D telah terbentuk dan pembangunan di atasnya sudah dimulai. 

    Kapuk Naga Indah, kata dia, membutuhkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pembahasan rancangan aturan itu di DPRD DKI Jakarta masih mandek, padahal akan menjadi dasar pembangunan di atas pulau-pulau buatan tersebut.

    Untuk mendirikan bangunan di pulau reklamasi, tutur Oswar, Kapuk Naga Indah harus mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Dasar penerbitan IMB ialah peraturan rencana tata ruang. “Lah, kalau IMB-nya enggak ada, mau punya izin lingkungan reklamasi yang baru juga percuma karena tidak bisa mendirikan bangunan,” katanya. Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup hanya akan mencabut sanksi moratorium. “Sedangkan penerbitan IMB merupakan kewenangan pemerintah Jakarta,” katanya.

    Baca: Luhut Ingin Bahas Reklamasi, Anies: Saya Belum Jadi Gubernur

    Karena ketiadaan IMB itu, pemerintah Jakarta memerintahkan Kapuk Naga Indah menghentikan pembangunan di atas pulaunya pada April 2016. Bangunan seperti rumah toko dan hunian elite pun disegel hingga kini. 

    Menurut situs Golfisland-pik.com, Pulau D memiliki fasilitas lapangan golf dengan 27 lubang rancangan Jack Nicklaus. Dalam situs itu juga dijabarkan pelbagai fasilitas bagi penghuni, seperti bebas banjir dan akses langsung menuju jalan tol. 

    Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati belum bisa memberikan tanggapan atas terbitnya izin lingkungan reklamasi yang baru untuk Kapuk Naga Indah. “Kami belum dapat informasi tersebut,” tuturnya. 

    Adapun penasihat hukum Kapuk Naga Indah, Kresna Wasedanto, enggan berkomentar banyak mengenai penerbitan izin lingkungan baru itu. “Kami akan mengikuti aturan yang berlaku dan menghormati semua pihak,” ujarnya.

    Selengkapnya baca Koran Tempo

    GANGSAR PARIKESIT


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.