Underpass Tambun Rampung, Dioperasikan Rabu Pekan Depan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jalur rel Double Double Track (DDT) di kawasan Kalibaru, Bekasi, Jawa Barat, 11 Maret 2016. ANTARA/Risky Andrianto

    Jalur rel Double Double Track (DDT) di kawasan Kalibaru, Bekasi, Jawa Barat, 11 Maret 2016. ANTARA/Risky Andrianto

    TEMPO.CO, Bekasi - Proyek pembangunan jalan di bawah rel kereta api atau underpass Tambun, Kabupaten Bekasi, akhirnya rampung dikerjakan. Sesuai rencana, proyek yang digarap oleh Kementerian Perhubungan itu mulai dioperasikan pada Rabu pekan depan.

    "Setelah diresmikan, langsung dapat digunakan," kata Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, E.Y. Taufik, Jumat, 5 Mei 2017.

    Baca: Mangkrak Setahun, Proyek Underpass Tambun Dilanjutkan

    Underpass Tambun merupakan jalan bawah tanah sepanjang 200 meter dengan lebar 16 meter. Sebelum dibangun underpass, di sana ada perlintasan sebidang yang kerap menimbulkan kecelakaan, terutaam pengguna jalan dan kendaraan tertabrak kereta api.

    Perlintasan sebidang pun menimbulkan kemacetan yang panjang, karena jalur tersebut merupakan akses satu-satunya penduduk di bagian utara menuju jalan utama maupun Pasar Tambun, dan sejumlah pelayanan publik.

    "Pemerintah daerah hanya menyediakan lahan," kata Taufik. Menurut Taufik, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengucurkan dana Rp 40 miliar untuk pembebasan lahan seluas 1,2 hektare sebagai penunjang kebutuhan lahan pembangunan underpass.

    Setelah kebutuhan lahan tersedia, kata Taufik, proyek mulai dikerjakan pada akhir 2014 dengan biayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp 100 miliar lebih. Pembangunannya sempat terhenti selama setahun pada 2015 karena terkendala persoalan lelang dengan pihak ketiga.

    "Pembangunan sudah rampung, dan dapat dimanfaatkan masyarakat," kata Taufik. Menurut Taufik, pembangunan underpass ini bertujuan untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas di beberapa titik sepanjang Jalan Sultan Hasanudin, Tambun, hingga Cibitung. Terlebih bila jalur jalan ditutup karena kereta api hendak melintas.

    Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Taih Minarno mengatakan, pembangunan underpass oleh pemerintah pusat tersebut merupakan usulan dari daerah. "Kami menganggap bahwa di sana sangat dibutuhkan underpass," kata Taih.

    Baca dengan: Dua Proyek Menyusul Setelah Underpass Tambun

    Alasannya, kata dia, di sana kerap terjadi kemacetan karena terdapat titik kumpul masyarakat, seperti pasar dan stasiun. Karena itu, pihaknya berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membantu membangun. "Kami yang menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan," kata Taih.

    ADI WARSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.