Minimalisasi Macet dan Celaka, Jalan Puncak Dilebarkan 4 Meter  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melihat bus yang jatuh akibat terlibat  kecelakaan beruntun di Jalan Puncak, Ciloto, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, 30 April 2017. Kecelakaan beruntun maut di Jalur Puncak sebelumnya terjadi pada 22 April lalu. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

    Warga melihat bus yang jatuh akibat terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Puncak, Ciloto, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, 30 April 2017. Kecelakaan beruntun maut di Jalur Puncak sebelumnya terjadi pada 22 April lalu. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk tim perencanaan untuk mengkaji pelebaran Jalan Raya Puncak. Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan sisi kiri dan kanan jalan akan dilebarkan masing-masing 2 meter.

    "Tim perencanaan yang kami bentuk sudah melakukan ekspose rencana di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ucap Nurhayanti, Senin, 8 Mei 20017. Nurhayanti berujar, pelebaran jalan di sepanjang 22 kilometer itu dilakukan dari titik pertigaan pos polisi Gadog, Kecamatan Ciawi, sampai Puncak Pass yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

    Baca: Kecelakaan di Jalur Puncak Berulang, Satu Penumpang Truk Tewas

    "Tujuannya adalah membenahi jalur Puncak agar tidak terlalu macet dan meminimalisasi kecelakaan," ujar Nurhayanti. Pelebaran dilakukan pemerintah pusat, tutur Nurhayanti, karena jalur Puncak merupakan jalan nasional.

    "Untuk pelebaran itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan dana Rp 36 miliar untuk pembenahan di sepanjang jalur Puncak dari kawasan Gadog, Bogor, sampai Cianjur," tutur Nurhayanti.

    Karena Jalan Raya Puncak berada di Kabupaten Bogor, kata Nurhayanti, Pemerintah Kabupaten Bogor pun memiliki tanggung jawab, salah satunya mengoptimalkan jalan-jalan alternatif.

    "Ada empat desa yang ada di Kecamatan Megamendung dan beberapa desa di Cisarua. Semua kepala desa itu sudah saya minta memaksimalkan alokasi dana desa (ADD) untuk meningkatkan kualitas jalan agar dapat digunakan sebagai jalur alternatif,” ucap Nurhayanti.

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Ade Ruhandi menuturkan tim pengkajian bentukan Pemerintah Kabupaten Bogor harus mendata lahan dan tanah yang akan dijadikan untuk pelebaran jalan di jalur Puncak.

    "Tim ini harus mengkaji tanah mana saja di sepanjang jalur Puncak yang biasa dihibahkan oleh pengusaha dan PTPN serta tanah mana saja yang memang harus dibebaskan dengan cara membeli dari masyarakat," kata Nurhayanti.

    Nurhayanti berujar, jangan sampai rencana pelebaran jalan di jalur Puncak yang menjadi prioritas pemerintah pusat merugikan warga Puncak. Pelebaran itu, ucap dia, harus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Baca juga: 11 Tewas dalam Kecelakaan Beruntun di Puncak, Ini Kronologinya

    "Untuk itu, perlu komunikasi dan koordinasi lebih yang dilakukan Pemkab Bogor dengan pemerintah pusat dan warga sekitar agar tidak ada masalah pada kemudian hari," ujar Nurhayanti.

    M. SIDIK PERMANA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.